Tenggarong – Sebanyak 27 sertifikat halal diserahkan kepada UMKM, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kutai Kartanegara (Kukar) bekerjasama dengan Perkumpulan Wanita Islam (PWI) Kalimantan Timur serahkan sertifikat halal bagi para pelaku UMKM, bertempat di ruang serbaguna Dinas Koperasi dan UMKM Kukar, beberapa hari yang lalu.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Topik mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan dan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga dari UNMUL, UIN, dengan Perkumpulan Wanita Indonesia (PWI) Kaltim, ada 3 lembaga untuk selaku pendamping halal, dimana semua dilakukan untuk memberikan rasa aman, nyaman serta kepastian untuk pelaku UMKM tidak waswas dalam mendagangkan atau menjual produknya.

“Saat ini ada sekitar 27 sertifikat halal yang kami serahkan bagi pelaku UMKM, tentu kami juga berharap kepada kawan kawan semua bisa mensosialisasikan kepada para pelaku UMKM yang lain untuk tidak segan segan dan segera membuat atau mendaftarkan produknya untuk bersertifikat halal” katanya

Lebih lanjut Topik juga mengatakan keaktifan dari para pelaku UMKM, disamping pihaknya juga menyisir termasuk olahan-olahan makanan yang ada dalam program kegiatan di Dinas. Topik juga berharap partisipasi aktif dari pelaku UMKM lainnya itu langsung menghubungi dan berkoordinasi dengan DiskopUKM yang nantinya akan langsung dikomunikasikan dengan pendamping sertifikasi halal

“Dan selanjutnya bagi yang sudah memiliki sertifikasi halal untuk menggunakan label dan barkode pada produknya, untuk lebih memberikan keyakinan kepada para konsumen bahwa ini barang yang halal seperti itu.” ungkapnya.

Kemudian ditambahkan Kabid PUM (pemberdayaan Usaha Mikro) Fathul Al Amin mengatakan bahwa pihaknya siap membantu dan memfasilitasi para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sementara Koordinator Lembaga Pendamping Produk Halal (LPH) Kaltim Mukmin mengatakan kegiatan sertifikasi halal ini adalah program pemerintah dan ini wajib untuk pelaku UMKM bahwa setiap produk makanan harus bersertifikasi halal.

“Karena kalau tidak ada sertifikat halal, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang.” jelasnya. (Prokom09)

Tenggarong – Maslianawati Edi Damansyah Penasehat DWP Kukar sekaligus Ketua PKK Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka kegiatan sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bernilai Manfaat.

Kegiatan yang digagas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DeWP) Kukar bertempat di ruang pertemuan DLHK Kukar pada Kamis (20/06/2024).

Dalam sambutannya Maslianawati mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar Ceremonial saja akan tetapi bagaimana sinergitas dan kolaborasi kita bersama dalam mengoptimalEisasi seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi bernilai manfaat.

“Atas nama Ketua PKK dan sekaligus Penasehat DWP Kukar mengapresiasi kegiatan ini, tentu melalui momentum ini juga saya berharap kita bersama bisa optimalisasikan pengelolaan sampah rumah tangga yang bisa bernilai manfaat dimana hal tersebut merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan perlu dilakukan upaya penguatan keterlibatan serta tanggung jawab kita bersama” Ujarnya

Lebih lanjut Maslianawati mengajak seluruh pengurus DWP maupun PKK untuk bisa mengedukasi serta dapat di sosialisasikan ke masyarakat luas khususnya perempuan maupun ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah di rumah tangga. Selain menjaga kebersihan lingkungan, sampah dapur dapat diolah menjadi kompos yang bergizi dan bahkan dijual untuk ekonomi keluarga.

“Mari kita galakkan sosialisasi ini dalam pengolahan sampah dapur menjadi kompos yang bermanfaat, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga seperti ecobrick, pupuk organik cair, dan eco enzim, yang kedepannya dapat bernilai manfaat”katanya

Tambah Maslianawati mengatakan Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensig mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan. Dimana perubahan perilaku masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sangat penting

Turut mendampingi Maslianawati Edi Damansyah, dalam kegiatan tersebut Sekretaris DLHK Taufik, Ketua DWP Yulaikah Sunggono, Ketua Unit Pelatihan DWP DLHK Eka Yuyun Slamet Hadiraharjo, serta anggota DWP dari berbagai wilayah Kukar. (Prokom09)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin sampaikan Nota Penjelasan
Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Kukar 2025-2045

Hal tersebut diucapkan Rendi Solihin saat menghadiri Rapat ke 11 Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar dengan agenda Tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar Terhadap Peraturan Daerah terhadapPertanggung Jawaban APBD tahun 2023 dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Pembentukan Panitia Khusus, Senin (03/06/2024).

H Rendi Solihin mengatakan RPJPD Kabupaten Kukar 2025-2045 mengangkat visi KUKAR EMAS BERBUDAYA 2045 : Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana telah disampaikan di atas, maka misi dapat dirumuskan dengan mempedomani kerangka transformasi yang telah ditetapkan oleh nasional maupun pada skala provinsi Kalimantan Timur. Kerangka misi harus mampu menjawab jenis transformasi yang dimaksud, dan tertuang dalam 8 (delapan) kerangka transformasi yaitu (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi, (3) transformasi tata Kelola, serta ditopang oleh dua landasan transformasi yaitu (4) keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, dan (5) ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Selanjutnya dilaksanakan melalui kerangka implementasi transformasi diantaranya melalui (6) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, (7) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan (8) Kesinambungan pembangunan.” Katanya

Lebih lanjut Rendi juga mengatakan arah kebijakan merupakan landasan strategis untuk pembangunan dalam jangka lima tahun untuk mewujudkan visi daerah, pemerintah Kabupaten Kukar merumuskan arah kebijakan untuk empat periode masa depan yang mencakup 20 tahun ke depan, terbagi menjadi periode 2025–2029, 2030–2034, 2035–2039, dan 2040–2044, sejalan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pembentukan kebijakan yang kokoh adalah langkah penting karena bukan hanya sebagai panduan, melainkan juga fondasi yang kuat untuk mencapai visi daerah yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memiliki peran sentral dalam menetapkan prioritas pembangunan dan tindakan strategis yang akan diambil dalam setiap periode lima tahun.
a) Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing, b) Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non- ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, c) Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien, d) Misi 4. Mewujudkan demokrasi substantial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang Tanggu, e) Misi 5. Mewujudkan demokrasi substantial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang Tangguh, f) Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusi, g) Misi 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau, h) Misi 8. Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunanpembangunan” Pungkasnya

Tambah Rendi mengatakan sasaran pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah- langkah transformasi di daerah dalam kerangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sesuai yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045.
Dengan sasaran sebagai berikut a) Sasaran Pokok 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul dan Berdaya, b) Sasaran Pokok 2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Non Ekstraktif Yang Berkelanjutan, c) Sasaran Pokok 3. Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Adaptif dan Efisien, d) Sasaran Pokok 4. Meningkatnya Demokrasi Substansial Yang Partisipatif Serta Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Tangguh, e) Sasaran Pokok 5. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berkebudayaan Maju, f) Sasaran Pokok 6. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan tangguh terhadap Bencana.

“Ranperda RPJPD ini belum sempurna dan masih akan menempuh beberapa tahapan hingga ditetapkan jadi Perda. Melalui pembahasan yang konstruktif diharapkan menghasilkan dokumen yang komprehensif” Ujarnya (Prokom09)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin sampaikan usulan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam PT. Tunggang parangan (perseroda) untuk dapat dibahas pada tahun 2024 di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2024.

Hal tersebut di ungkapkan saat menghadiri Rapat ke 9 Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Senin (03/06/2024).

Mengawali penyampaian penjelasan tersebut Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin mengatakan pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada badan pembentukan peraturan daerah atas persetujuannya terhadap pengajuan rancangan perda diluar program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.
Bahwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2011 dan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pada pasal 16 ayat 5 bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD kabupaten/kota atau bupati kabupaten/kota dapat mengajukan rancangan perda di luar propemperda diantaranya, akibat untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan, yang disusun secara terencana terpadu, dan sistematis oleh pemerintah daerah kutai kartanegara.

“Adapun rancangan perda yang disampaikan dengan penjelasan sebagai berikut :
bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) pelabuhan samboja melalui badan usaha milik daerah (bumd) perlu menjadi perhatian kita bersama.
salah satu barang milik daerah yang belum termanfaatkan sebagaimana yang diharapkan adalah pelabuhan laut samboja, kemudian disisi lain bisnis jasa kepalabuhanan pt tunggang parangan (perseroda) yang saat ini telah berjalan merupakan bisnis yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Memperhatikan kondisi demikian, kami memandang perlunya diberikan penugasan kepada bumd untuk mendayagunakan aset pelabuhan tersebut dengan cara menyertakan modal ke dalam PT tunggang parangan (perseroda)” Ujarnya

Lebih lanjut Rendi juga mengatakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut dengan ini kami mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam PT. Tunggang parangan (perseroda) untuk dapat dibahas pada tahun 2024 di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Selain itu mengingat bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal ini adalah sebagai tindaklanjut dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah tunggang parangan menjadi pt. Tunggang parangan (perseroda), yang telah dilakukan pembahasan bersama.

“Demikian penjelasan yang dapat disampaikan terhadap pengajuan raperda diluar propemperda tahun 2024. Tentunya atas persetujuan DPRD untuk menyetujui usulan dan segera dilakukan pembahasan, pemerintah daerah mengucapkan terimakasih, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan rahmat serta kekuatan dari allah subhana wata’ala sehingga kita bisa maksimal melaksanakan tugas dalam membangun daerah kita tercinta ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih”ujarnya (Prokom09)