Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi pembina apel Pagi di Inspektorat Daerah Kukar, sekaligus meresmikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Inspektorat Kukar,Senin (16/1/23) pagi.

Hadir juga pada apel itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Hasoloan Manalu. Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, para Asisten di Sekretariat Daerah, serta juga diikuti para Camat di Kukar.

Acara itu juga dirangkai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Inspektorat Kukar, oleh suluruh Pejabat dan Staf Inspektorat Kukar. Serta penyerahan laptor kepada staf Inspektorat Kukar.

Bupati mengucapkan selamat atas capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 yang diraih Inspektorat Kukar, jadikan ini sebagai momen untuk terus semangat mencapai level selanjutnya.

Disebutnya, apel tersebut dalam rangka evaluasi pengawasan
pada 18 Kecamatan di Kukar.
Inspektorat sebagai bagian terpenting untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) merupakan mata dan telinga Kepala Daerah dalam mengawasi jalannya program kerja dan visi misi pembangunan.

“Kami berharap dengan capaian kapabilitas APIP dan SPIP pada level ini, inspektorat dapat berperan lebih aktif mengawal semua program dan kegiatan yang ada pada semua perangkat daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan,” harapnya.

Maka, Inspektorat kata Edi tak boleh diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada persoalan, ASN Inspektorat harus menyesuaikan diri dengan dengan perubahan tupoksi, Kepala Daerah tidak akan menginterfensi tugas APIP.

“Untuk itu, APIP harus dilandasi kepada hal sangat mendasar yakni integritas,” katanya.

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah harus bersikap profesional dan independen, dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan pengelolaan keuangan di daerah, agar tercipta Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat pada semua perangkat daerah, serta menjadi katalisator untuk mencapai tata pemerintah yang baik dan bersih.
Tidak hanya perangkat daerah berupa dinas dan badan saja, Inspektorat juga harus mampu menciptakan SPI pada kecamatan dalam wilayah Kukar.
Lebih lanjut dikatakannya, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang juga mengambil peran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Untuk itu pinta Edi, Inspektorat harus mampu menjadi peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik dinas, badan, kecamatan termasuk desa-desa yang ada di Kukar.

Sebagaimana diketahui bersama, Pemkab Kukar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2021, dan ini merupakan WTP keempat berturut-turut yang Kukar dapatkan.

Edi mengatakan, boleh berbangga atas opini tersebut sebagai hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas semua, selain itu, Pemkab Kukar juga punya kewajiban untuk mempertahankan opini WTP, dengan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Untuk itu, kita jangan sampai terlena, karena selain opini WTP dari BPK merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk mencapainya, opini nyata yang harus kita capai adalah, kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada kinerja Pemkab Kukar,” tegasnya.

Pemkab Kukar sangat mendukung perangkat daerah untuk membangun zona integritas dalam rangka menuju WBK dan WBBM serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan zona integritas merupakan cerminan dari core values ASN Kutai Kartanegara yang BerAKHLAK, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“ASN BerAKHLAK ini, jangan hanya sekedar slogan semata, tetapi harus menjadi nafas dan denyut nadi setiap ASN Kukar, terutama APIP sebagai aparat pengawas,” demikian tegasnya.

Setelah apel, Bupati bersama Kepala BPKP Kaltim memninjau ruang kerja Inspektorat Kukar. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengikuti senam bersama Kerukunan Umat Beragama di Creatif Park Tenggarong, Sabtu (14/1/2023) pagi.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengucapan dan penandatanganan pernyataan deklarasi damai oleh enam tokoh agama dan Bupati Edi Damansyah.

Jalan santai dan senam bersama garapan Kementerian Agama (Kemenag) Kukar merupakan rangkaian kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag RI ke 77 tahun 2023, yang diikuti ratusan peserta baik masyarakat umum maupun para pelajar sekolah di bawah Kemenag.

Bupati Edi Damansyah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Pemuka agama, Tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Kukar yang selama ini telah menjaga keberagaman dalam ikatan persaudaraan.

“Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta apresiasi kepada para tokoh agama dan seluruh masyarakat Kukar, terkhusus kepada jajaran kemenag Kukar, ditengah situasi kondisi yang sulit berhasil memperkuat kerukunan kita,” ujarnya.

Ia berharap peringatan HAB Kemenag ini untuk dijadikan momentum menjaga kondusifitas, keamanan dan ketenteraman kabupaten Kukar.

“Kalau kita rukun kita aman, segala sesuatu aktivitas kita baik yang wajib maupun aktivitas profesi kita bisa kita jalankan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari,” harapnya.

Melalui kegiatan jalan santai itu, Edi juga berharap kegiatan ini menjadi cerminan Kukar bisa dijaga melalui keberagaman tersebut.Walaupun berbeda keyakinan, berbeda warna politik, tetapi jika untuk kepentingan kabupaten Kutai Kartanegara semua harus bersatu.

“Saya mengingatkan bahwa ada kesepakatan di Kukar, siapapun orangnya, darimanapun asalnya apapun etnisnya kalo dia beranak Pinak di Kukar, dia mencari makan disini, dia wajib untuk menjaga kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kemenag Kukar, H. Nasrun menyebutkan jalan santai dan senam bersama itu merupakan puncak dari rangkaian peringatan HAB Kemenag ke 77 tahun 2023.

Melalui kegiatan itu ditegaskan bahwa Kemenag berdiri diatas semua agama dan kerukunan umat merupakan harga mati, walau berbeda keyakinan tetap rukun.

“Melalui deklarasi tadi mengaskan bagi kita semua, bahwa tidak boleh menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis, pilihan boleh beda tetapi kita tetap satu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Hadir pada jalan santai dan senam bersama tersebut anggota DPRD Kaltim dapil Kukar Salehuddin S.Fil, ketua MUI Kukar H. Abdul Hanan, dan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Harunu Rasyid. (Prokom01)

Tenggarong – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah ingin seluruh anggotanya bisa lebih aktif dan meningkatkan sinergitas, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tingkat Provinsi Kaltim dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan HKG dan BBGRM secara virtual di Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Selasa (10/01/2023)

Yakni aktif berkoordinasi dan konsilidasi menyusun, memetakan dan membagi tugas dan fungsi masing masing pengurus agar penugasan dapat terbagi dengan baik.

“Saya yakin melalui sekretaris maupun seluruh pengurus PKK dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing masing, maka dari itu segera tetapkan petugas agar kegiatan terealisasi dengan baik dan tercover sesuai kesiapan materi yang ada dalam kegiatan HKG dan BBGRM,” ujarnya.

Lebih lanjut Maslianawati juga mengatakan waktu tidak banyak untuk persiapan, tentunya harus bisa memanfaatkan peluang waktu yang ada agar bisa dioptimalkan semua kesiapan pelaksanaan kegiatan itu.

“Saya akan terus memantau perkembangannya,” katanya.

Maslianawati mengharapkan melalui Rakor itu agar bisa diambil langkah percepatan bagi pengurus PKK Kabupaten untuk penyesuaian maupun materi lomba, serta adanya kesepakatan lomba yg akan di hadirkan pada pergelaran HKG, sehingga dari pihak Pemkab bisa cepat melakukan tugas dan fungsinya untuk mensuport kegiatan tersebut.

Sementara itu Anita Hefiana mengatakan saat ini DPMD sangat memerlukan data dan informasi tentang materi lomba, kegiatan pelaksanaan lomba, lomba apa saja yang akan dilaksanakan pada HKG mendatang dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan agar anggaran yang sudah tersedia di OPD bisa digunakan segera dan dimanfaatkan sesuai dengan keperluannya. (Prokom 09)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peran Serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait EXPO/Stand Pameran Kegiatan Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga ke-76 di Sangasanga, Rabu (11/1/2023) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Rakor tersebut diikuti seluruh OPD, Kecamatan, serta Pihak Kecamatan Sangasanga selaku panitia acara.

Asisten I berharap agar OPD dapat ikut serta dalam Expo tersebut dan menyertakan pihak Desa bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta para pelaku Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM).

“Karena sesuai arahan Bupati bahwa seiap kegiatan agar juga fokus memberikan dampak peningkatan ekonomi pelaku UMKM sekitar khususnya dan Kukar pada umumnya,” ujarnya.

Selain itu, OPD pada Expo itu agar menyampaikan pesan informasi mengenai program Kukar IDAMAN (Inovatif, Berdayasaing dan Mandiri), agar masyarakat bisa mengetahui tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Bahagia.

Tak kalah pentingnya agar OPD dapat memberikan pelayanan di stand Expo masing-masing, sesuai tugas pokok dan fungsinya, misalnya pelayanan pemeriksaan kesehatan, administrasi kependudukan dan sebagainya.

“Informasi dan pelayanan Kukar IDAMAN tersebut agar penyelenggaraan Expo berdampak positif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Camat Sangasanga Amir mengatakan kegiatan Peringatan Peristiwa Merah Putih dimulai sejak Sabtu (21/1) yakni diawali gowes Tenggarong-Sangasanga, kemudian pada 25 Januari digelar Tahlilan – Tabligh Akbar di Masjid Al Mukarromah Sangsanga. Pada 26 Januari dilaksanakan Safari Subuh di Masjid Al Mukarromah dan Senam Merah Putih, Melepas Napak Tilas, lalu sorenya pukul 16.00 wita Pembukaan Expo.
Kemudian dini hari 27 Januari digelar Renungan Suci, Jumat (27/1) Pagi Ziarah Taman Makam Pahlawan (TMP) Odah Batuah, dilanjutkan Upacara Parade, lalu ramah tamah dengan Veteran.

“Setiap malam selama pelaksanaan Expo akan dimeriahkan kesenian dan hiburan di panggung arena Expo, rangkaian kegiatan akan berakhir pada 3 februari,” ujarnya.

Lebih lanjut diharapkannya, peserta Expo dapat mulai mendekorasi atau mengisi stand mulai tanggal 20 Januari, sehingga tanggal 25 stand pameran sudah siap.

“Tanggal 20 Januari sudah bisa masuk stand, untuk itu kami akan lakukan perbaikan kekurangan yang ada, diantaranya memastikan tanggal listrik sudah ada di stand pameran, demikian juga dengan lantai akan kami perbaiki,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Untuk yang kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tujuan studi tiru bagi Pemerintah Daerah lain lain di Indonesia.

Setelah sebelumnya, Desember 2022 Pemkab Barito Utara yang melakukan studi tiru masalah Participating Interest (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Kali ini, giliran Pemkab Kutai Barat (Kubar) yang melakukan studi tiru terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Jajaran Pemkab Kubar yang dipimpin Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakhmat, diterima Sekda KUkar Sunggono didampingi tim pemanfaatan aset daerah di ruang Ekskutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/1/23).

Rakhmat mengatakan tujuan kunjungannya ingin mengetahui pemanfaatan aset daerah di Kukar sehingga memiliki nilai tambah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut Rakhmat mengungkapkan tujuan utama kunjungannya bersama jajarannya yakni terbentuknya kerjasama pemanfaatan aset antara Pemkab Kubar dan Kukar.

“Tentunya dari kerjasama itu kami harapkan akan berdampak bagi kemajuan daerah kami,” ungkapnya.

Sementara, Sekda Sunggono menuturkan Pemkab Kukar dalam memanfaatkan asetnya hingga memiliki nilai tambah terhadap PAD, yakni dengan membentuk tim.

“Nah tim inilah yang bekerja bahu membahu bagaimana aset kita ditertibkan, sehingga pemanfaatannya memberikan dampak nilai tambah terhadap PAD kita,” ujar Sunggono.

Dalam kesempatan tersebut Sunggono mengungkapkan peran masing – masing anggota tim, siapa melakukan apa, serta tugas – tugasnya, sehingga aset tersebut memiliki hasil dan daya guna yang optimal.

Selain itu Sunggono juga menerangkan tujuan pemanfaatan barang milik daerah, yaitu optimalisasi penggunaannya dan memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi, memberikan kemudahan berinvestasi bagi perusahaan serta meningkatkan PAD melalui biaya sewa.

Disebutkannya tim yang terlibat dalam pemanfaatan BMD ini antar lain Dinas PU, dinas LHK, Dinas Perhubungan, BPKAD, SDA, bagian Hukum, Bagian Kerjasama.

“Mereka – mereka ini lah yang bekerja keras sehingga pemanfaatan barang milik daerah bisa optimal dan memiliki nilai tambah yang bermuara pada peningkatan PAD kita,” sebutnya.
Sunggono juga menjelaskan alur kerja sama dalam pemanfaatan barang milik daerah, yang diawali usulan dari pihak ketiga untuk memanfaatkannya kepada Kepala Daerah.

“Kemudian usulan tersebut diserahkan kepada tim untuk ditindaklanjuti” pungkasnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan naskah kerjasama antara Pemkab Kubar dan Kukar, serta penyerahan Cenderamata dan buku Garis Tangan. (Prokom01)