Resmikan Pencanangan WBK dan WBBM, Bupati Ingin Inspektorat Berintegritas dan Lebih Aktif Kawal Program Pembangunan

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi pembina apel Pagi di Inspektorat Daerah Kukar, sekaligus meresmikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Inspektorat Kukar,Senin (16/1/23) pagi.

Hadir juga pada apel itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Hasoloan Manalu. Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, para Asisten di Sekretariat Daerah, serta juga diikuti para Camat di Kukar.

Acara itu juga dirangkai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Inspektorat Kukar, oleh suluruh Pejabat dan Staf Inspektorat Kukar. Serta penyerahan laptor kepada staf Inspektorat Kukar.

Bupati mengucapkan selamat atas capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 yang diraih Inspektorat Kukar, jadikan ini sebagai momen untuk terus semangat mencapai level selanjutnya.

Disebutnya, apel tersebut dalam rangka evaluasi pengawasan
pada 18 Kecamatan di Kukar.
Inspektorat sebagai bagian terpenting untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) merupakan mata dan telinga Kepala Daerah dalam mengawasi jalannya program kerja dan visi misi pembangunan.

“Kami berharap dengan capaian kapabilitas APIP dan SPIP pada level ini, inspektorat dapat berperan lebih aktif mengawal semua program dan kegiatan yang ada pada semua perangkat daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan,” harapnya.

Maka, Inspektorat kata Edi tak boleh diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada persoalan, ASN Inspektorat harus menyesuaikan diri dengan dengan perubahan tupoksi, Kepala Daerah tidak akan menginterfensi tugas APIP.

“Untuk itu, APIP harus dilandasi kepada hal sangat mendasar yakni integritas,” katanya.

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah harus bersikap profesional dan independen, dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan pengelolaan keuangan di daerah, agar tercipta Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat pada semua perangkat daerah, serta menjadi katalisator untuk mencapai tata pemerintah yang baik dan bersih.
Tidak hanya perangkat daerah berupa dinas dan badan saja, Inspektorat juga harus mampu menciptakan SPI pada kecamatan dalam wilayah Kukar.
Lebih lanjut dikatakannya, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang juga mengambil peran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Untuk itu pinta Edi, Inspektorat harus mampu menjadi peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik dinas, badan, kecamatan termasuk desa-desa yang ada di Kukar.

Sebagaimana diketahui bersama, Pemkab Kukar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2021, dan ini merupakan WTP keempat berturut-turut yang Kukar dapatkan.

Edi mengatakan, boleh berbangga atas opini tersebut sebagai hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas semua, selain itu, Pemkab Kukar juga punya kewajiban untuk mempertahankan opini WTP, dengan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Untuk itu, kita jangan sampai terlena, karena selain opini WTP dari BPK merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk mencapainya, opini nyata yang harus kita capai adalah, kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada kinerja Pemkab Kukar,” tegasnya.

Pemkab Kukar sangat mendukung perangkat daerah untuk membangun zona integritas dalam rangka menuju WBK dan WBBM serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan zona integritas merupakan cerminan dari core values ASN Kutai Kartanegara yang BerAKHLAK, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“ASN BerAKHLAK ini, jangan hanya sekedar slogan semata, tetapi harus menjadi nafas dan denyut nadi setiap ASN Kukar, terutama APIP sebagai aparat pengawas,” demikian tegasnya.

Setelah apel, Bupati bersama Kepala BPKP Kaltim memninjau ruang kerja Inspektorat Kukar. (prokom04)