Tenggarong – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2021 yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Sarkowi V Zahry, temui Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten III Totok Heru Subroto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Wisnu Wardhana dan Perangkat Daerah terkait, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (19/4).

Sarkowi V Zahry hadir didampingi anggota DPRD Provinsi Kaltim Yusman Ya’qub, Saefuddin Zuhri, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim.

Sarkowi mengatakan, Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2021 terbagi beberapa kelompok yang turun ke lapangan langsung, guna melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di Kaltim, termasuk timnya yang datang ke Kukar untuk mendapatkan informasi terkait program – program Provinsi Kaltim yang ada di Kukar.

”Pansus ini bekerja dalam satu bulan dengan waktu yang sangat sempit, sehingga kita harus maraton untuk menyusun data dan informasi terkait dengan program pembangunan Provinsi Kaltim, kalau ke Kabupaten/Kota selama ini kita lebih cenderung ke bantuan keuangan, tapi bantuan keuangan ini antara yang lalu dengan yang sekarang beda dimana banyak sekali perubahan – perubahan termasuk regulasi yang sama – sama kita rasakan dampaknya, kami dengar dari beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kukar ada bantuan program keuangan yang belum terbayar, dan kami kira itu juga penting kami ingin mendapatkan informasi seperti apa pelaksanaannya sehingga akan menjadi rekomendasi Pansus LKPj Gubernur,” paparnya.

Kemudian, dikatakannya ada program – program lainnya terkait dengan program Gubernur, jika dulu Provinsi bisa mengeksekusi program – program masyarakat yang anggarannya tidak besar dan tidak lelang, sekarang ada peraturan Gubernur (Pergub) nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur bahwa minimal Rp 2,5 M per paket, hal itu menurut Sarkowi dirasa menyulitkan karena keperluan masyarakat tidak sebesar Rp 2,5 M tersebut.

“Kita mendorong agar Pergub ini dicabut sampai sekarang masih dalam tahap perjuangan, repot juga jika bantuan keuangan sekarang ini dikelompokkan dengan minimal Rp 2,5 M,” ujarnya.

Disebutkannya, bantuan keuangan untuk Kukar trendnya menurun jauh, dan sebagai anggota DPRD Dapil Kukar pihaknya sudah berjuang, tapi banyak faktor yang membuat ketidaknyamanan dan ke depan perlu evaluasi bagaimana supaya sinkronisasi dan pembiayaan pembangunan ini sama – sama memperkuat antara Provinsi dan Kabupaten.

Lanjutnya, terkait dengan program – program Provinsi yang ada di Kukar, atau status jalan yang statusnya APBN yang ada di Kukar, sering terjadi masalah tentang sinkronisasi pembangunan.

“Setelah pertemuan ini kami ke Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman, untuk melihat langsung pembangunan jalannya di sana seperti apa,” katanya.

Sementara Asisten III Totok Heru Subroto menyebutkan, memang bantuan keuangan dan program – program Provinsi ke daerah khususnya untuk infrastruktur menjadi masalah klasik, yang sering terulang – ulang permasalahannya hanya karena persoalan yang sama. Faktanya, jalan rusak ketika ingin diperbaiki terbentur dengan status jalan, dimana ada peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Strateginya kurang tepat baik itu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, kami pikir itu perlu dievaluasi lagi,” ujarnya.

Kemudian, terkait dengan bantuan keuangan sampai sekarang masih terulang hal yang sama. Totok mengatakan faktanya masih bermasalah karena faktor paket Rp 2,5 M yang bukan hanya di tahun 2022 ini, namun 2021 kemarin masih bermasalah banyak paket yang tidak bisa dijalankan, karena antara maksud dan tujuannya tidak nyambung.

“Jadi harus ada komunikasi lagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemkab agar sinkron,” sebutnya.

Dikatakan Totok kalau dana bantuan untuk Kukar tahun 2022 hanya sebanyak Rp 42 M, yang baru terealisasi 31 M dan 11 M masih terkendala dengan Pergub tersebut, karena banyak paket yang jumlahnya kurang dari Rp 2,5 M .

Selanjutnya, Totok mengusulkan agar Pemerintah fokus pada pemeliharaan dan memperbaiki jalan yang rusak dulu, baru fokus ke pembuatan jalan yang baru, sehingga masyarakat bisa lebih merasakan manfaat jalan dengan baik.

“Kami harap pertemuan hari ini bisa menjadi evaluasi ke depan, serta untuk menjalankan perubahan tentu harus saling adanya komunikasi satu sama lain antara Provinsi dan Kabupaten,” pungkasnya. (Prokom06)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin didampingi Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani, mengikuti Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuka oleh Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Selasa (19/4) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Acara itu dihadiri diantaranya, Forom Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Daerah se Kaltim, juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait se Kaltim.

Untuk diketahui, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi karena banyak faktor. Penyebab inflasi antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, juga biaya produksi yang tinggi, sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sri Wahyuni mengatakan, memasuki Ramadan dan perayaan hari besar, terdapat permintaan pasokan bahan kebutuhan pokok, yang menjadi salah satu pemicu terhadap inflasi.

Untuk itu, Gubernur meminta Kepala Daerah se Kaltim untuk menjaga ketersedian dan stabilitas harga-harga kebutuhan pangan di daerahnya masing-masing. Terutama barang kebutuhan pokok, yakni dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah masing-masing.
Terkait dengan harga dan kebutuhan barang di lapangan, Pemprov Kaltim menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri. Maka dikatakan Sri, hal tersebut tentu perlu dukungan data dari Kepala Daearah.

Kemudian, Kepala Daerah di Kaltim juga diminta tidak fokus pada stabilitas harga saja, tetapi juga mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif, dalam hal ini adalah mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta tetap memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan.

Selanjutnya, sesuai arahan Presiden RI, agar mengupayakan bagaimana pelaku UMKM bisa secara mandiri hadir secara online di toko jaringan maupun di e-katalog yang menjadi sumber belanja bagi pemerintah daerah maupun pihak swasta.

“Hal itu juga bermanfaat untuk semakin memperluas penggunaan produk dalam negeri, juga untuk memperkuat kegiatan ekonomi di masing-masing daerah,” harapnya.

Pemprov juga berterimakaasih kepada Bank Indonesia serta Kepolisian dan jajaran pangan yang selama ini telah berkoordinasi dengan baik, memberikan kontribusi untuk pengendalian inflasi daerah.

Untuk diketahui, Rakor TPID Kaltim yang diisi dengan kegiatan diskusi tersebut, merupakan upaya sinergi dan koordinasi yang erat guna menjaga ketahanan pangan di bulan puasa dan peringan hari besar di Kaltim. (prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an 17 Ramadan 1443 Hijriah, di Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, Senin (18/4) malam.

Peringatan yang mengusung tema, “Bersihkan Hati, Tekadkan Diri Menjadi Umat yang Berakhlak Qurani untuk Menggapai Ridho Ilahi” itu, di isi siraman rohani oleh Ustaz H Hiflie Mar’ie, LC.MA dari kota Raja Tenggarong.

Kemudian, dilanjutkan unjuk kebolehan peserta Training Centre (TC) kafilah Kukar untuk Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-43 tingkat Kaltim di Samarinda bulan Mei mendatang, yakni qoriah remaja Najmih, qori remaja Jumarlin dan syahril quran oleh Noval, Rayhan, dan Nasar.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Sunggono, berharap bulan Ramadan dapat di jadikan momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Al-Qur’an.

“Bukankah ukuran kebaikan seseorang tergantung dengan tingkat interaksinya dengan Al-Qur’an, seperti yang dinyatakan dalam hadits Ibnu Mas’ud, Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya,” ujarnya.

Dilanjutkannya, mempelajari dan mengajarkan tidak terbatas dalam konteks bacaan, tetapi lebih dari itu, yaitu mempelajari dan mengajarkan nilai dan ajaran Al-Qur’an secara utuh dan menyeluruh.

“Tidak berlebihan bagi kita semua, untuk mulai membangun pribadi yang beradab secara Qur’ani, yang akan berlanjut kepada membangun keluarga Qur’ani, lingkungan yang Qur’ani, yang mudah-mudahan dari sini akan lahir masyarakat Qur’ani dan generasi Qur’an,” harapnya.

Selanjutnya disampaikan, sebagai umat Islam, yang jadi pegangan adalah Al-Qur’an dan Al-Hadist, maka hendaknya setiap permasalahan di tengah masyarakat dikembalikan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist. Islam itu adalah agama yang damai dan mengajarkan kasih sayang, toleransi, saling memahami dan saling membantu serta menjauhkan diri dari nafsu duniawi yang mengotori hati.

“Marilah kita melaksanakan semua perintah dan kewajiban serta meninggalkan larangan Allah SWT, syukur-syukur mampu menjalankan amalan-amalan sunnah dan menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat,” serunya.

Pada kesempatan itu, Bupati mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa bersikap saling menghargai, memahami dan mengutamakan toleransi dalam setiap perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda, diharapkan dapat mengarahkan umat dan masyarakat untuk tidak masuk dan terseret pada pusaran politik praktis yang akan membuat umat Islam menjadi terkotak-kotak dan justru tidak produktif.

“Mari kita ambil hikmah dari kegiatan nuzulul Qur’an ini, dengan harapan semoga kualitas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT semakin meningkat, di samping itu juga lebih mempererat silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sehingga mendukung terciptanya kerukunan hidup umat beragama. Serta, jaga Kukar yang terus kondusif, hindari perbedaan dan carilah kesamaanya insyaallah akan harmonis,” demikian harapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar yakni Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kajari Kukar Darmo Wijoyo. Hadir juga Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang periode 2022 – 2028, Senin (18/5) di balai desa setempat.

Mengawali sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan secara khusus kepada Kepala Desa Perjiwa dan panitia pelaksana, dan seluruh masyarakat desa Perjiwa yang telah melaksanakan proses demokrasi dengan baik.
Edi juga berterimakasih atas pengabdian dan kontribusi anggota BPD periode yang lalu, dan mengucapkan selamat kepada para anggota BPD periode 2022 – 2028 yang baru dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kukar No 108/SK-BUB/HK/2022.

Bupati mengatakan bahwa demokrasi dilaksanakan dengan baik di Perjiwa, yakni pemilihan BPD yang dilaksanakan secara langsung demokratis.

“Dari 163 desa di Kukar sekitaran 5 desa yang melaksanakan pemilihan secara langsung termasuk Perjiwa, yang lainnya masih melakukan dengan sistem musyawarah dengan perwakilan dari masyarakat yang ada didesa,”ujarnya.

Diungkapkan Edi, tentunya pemilihan secara langsung dan demokratis, pastinya membuat panitia penyelenggara merasa tertekan, karena suhu politik desa yang memanas.
“Namun dari pantauan kami semua ini berjalan dengan baik, walaupun dinamikanya terjadi situasi yang memanas, namun semua ini menjadi bagus untuk pembelajaran politik di Kukar,” ujarnya.

Edi kemudian berharap, Pemerintah Desa dan BPD bersama – sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jeli melihat dan mengembangkan potensi dan menangkap peluang usaha di Desa, agar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat, memberikan pelayanan umum sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan desa .

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Kades Perjiwa, Sekretaris PMD, Camat Tenggarong Seberang, serta undangan lainnya. (Prokom -02).

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mendorong warga Nahdiyin Nahdlatul Ulama (NU) agar masuk dalam kelompok tani kembangkan jagung hibrida yang menjanjikan. Hal tersebut disampaikannya saat silaturahmi bersama warga Desa Mulawarman usai buka puasa dan shalat Magrib berjamaan di Masjid Nurul Muhajirin Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (16/4/2022).

“Saya mendorong warga nahdiyin NU agar masuk kedalam kelompok tani, tidak hanya di desa Mulawarman, melainkan di seluruh Kukar sehingga dapat bersama-sama mengembangkan sektor pertanian khususnya pengembangan jagung hibrida yang berpotensi menjanjikan secara ekonomi,” katanya.

Menurut bupati Edi Damansyah, pengembangan jagung hibrida di Kutai Kartanegara telah melibatkan seluruh stakeholder, salah satunya warga nahdiyin NU yang ditandai dengan kerjasama belum lama ini, komitmen bersama-sama kembangkan jagung hibrida di Kukar.

“Desa Mulawarman ini dijadikan percontohan pertanian khususnya pengembangan jagung hibrida, terlenbih persiapan pasca tambang PT. KPUC dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam,” ujarnya.

Dikatakan bupati Edi Damansyah, kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan persiapan pembangunan dan ketahanan pangan dari Kutai Kartanegara.

“Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai mitra IKN siap memasok kebutuhan pangan IKN, untuk itu mulai sekarang siapkan diri kembangkan pertanian, baik itu sayur mayur dan lainnya,” katanya.

Diakhir silaturahmi, bupati Edi Damansyah juga mengapresiasi atas keamanan dan kondusifitas daerah yang terbangun selama ini khususnya di desa Mulawarman.

“Pemkab Kukar akan selalu hadir disini, untuk itu terus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” demikian semangat bupati Edi Damansyah. (Prokom10)