Fraksi DPRD Kukar Apresiasi Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD 2022

Tenggarong – Berbagai tanggapan muncul dari anggota DPRD Kukar setelah mendengarkan nota penjelasan pemkab Kukar atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2022 yang disampaikan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin pada Rapat Paripurna ke 6 masa sidang ke III di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (12/6).

Tanggapan pertama disampaikan fraksi Golkar yang disampaikan juru bicaranya Budiman.

Fraksi Golkar menyoroti data kemiskinan yang secara persentase diklaim turun jika dibanding data Tahun 2021, namun Jika ditelisik lebih cermat, penurunan angka persentase kemiskinan sekitar 0,03% saja.

Faksi partai Golkar juga menyoroti angka stunting yang masih belum mencapai target 14,6%.

Kemudian fraksi Gerindra dengan juru bicaranya Sopan Sopian
sangat mengapresiasi pemberian opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten kutai kartanegara TA 2022 oleh BPK RI.

Namun menurutnya WTP bukan berarti penyelenggaraan pemerintahan bersih dari bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Perolehan WTP bukan harus membuat kita bangga mengingat WTP ini hanya penilaian secara administrative dalam tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintah dan bukan berarti bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme” ujarnya.

Tanggapan juga datang dari fraksi PDI Perjuangan, partai banteng moncong putih menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bekerja maksimal berupaya merampungkan Rancangan Peraturan Daerah Nomor XX Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Disebutkannya setelah mencermati dengan seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) hanya sebesar 2,67% sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,67%.

Maka terhadap hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berharap dapat menjadi pertimbangan dan dibahas lebih lanjut dalam menyusun dan mengelola penggunaan APBD di bidang ekonomi dan pembangunan

Fraksi PDI Perjuangan juga berharap sinergitas antar lembaga eksekutif dan legislatif untuk menciptakan harmonisasi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, serta fraksi PDI Perjuangan berharap pelaksnaan APBD TA 2022 menjadi acuan untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Selain fraksi Golkar, Gerindra dan PDI P, tanggapan juga datang dari fraksi PAN, P3PKS , PKB dan Nasdem, Hanura dan Perindo (PHN). (Prokom01).