Ikuti Rakor Puldata, Asisten I Sampaikan Persoalan dan Dukungan Pemkab Kukar Terhadap IKN
Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rencana pengumpulan data (Puldata) sebagai kajian strategis Ibu kota Negara (IKN) oleh Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kantor Walikota Balikpapan, Jum’at (14/10).
Rapat itu dipimpin Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Balikpapan Neny Dwi Winahyu.
Hadir dalam rakor tersebut Tim Transisi dan Tim Ahli Otorita IKN yang juga Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal, Perwira Tinggi Staf Ahli Tk II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Bidang Komunikasi Sosial Brigjen TNI Sugeng Hartono.
Neny Dwi Winahyu mengatakan posisi Balikpapan sangat strategis dari segi pertahanan dan keamanan karena memiliki berbagai obyek vital, seperti bandara, pelabuhan dan berbagai sarana umum sebagai penunjang IKN.
Sementara itu Brigjen TNI Sugeng Hartono mengungkapkan tujuan pengumpulan data untuk memperoleh data dan fakta, serta memberikan saran dan masukan pimpinan TNI AD berkaitan dengan penyiapan negara di IKN, khususnya pembangunan bidang pertahanan dalam rangka menguatkan pertahanan di darat.
Sementara, Akhmad Taufik Hidayat memberikan masukan bahwa posisi Kukar di IKN sebagai daerah penyangga yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Samboja, Muara Jawa, Loa Janan dan Kecamatan Loa Kulu.
Dikatakan Taufik, sebenarnya Pemkab Kukar sangat berat harus merelakan kawasan budidaya kehutanannya yang paling luas, serta pemukiman penduduk di 4 Kecamatan tersebut.
“Untuk persoalan – persoalan memang ada, tetapi tidak se masif yang digambarkan, jadi untuk permasalahan memang ada karena ini menyangkut kawasan hutan budidaya yang telah ada, dan masyarakat ada di dalamnya sebagai penggarap,” terang Taufik.
Taufik juga mengatakan, yang menjadi persoalan saat ini adanya proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Provinsi.
“Mudah – mudahan pada kesempatan ini sebagaimana yang disampaikan pak Sugeng (Brigjend Sugeng Hartono) tadi, Provinsi bisa dilibatkan sehingga bisa menginformasikan kondisi itu, karena bagian terpenting kabupaten/ kota akan menyampaikan perubahan – perubahan tata ruang ini,” katanya.
Terkait dengan kondisi sosial, dikatakannya hingga saat ini di Kukar perkembangannya sangat kondusif, beberapa kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan yang terakhir Pemilihan kepala desa (Pilkades) secara langsung berjalan dengan aman dan lancar.
Taufik berharap Kukar tidak hanya sebagai wilayah penyangga IKN, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai mitra IKN, dan Kukar bisa lebih memberikan dorongan dan semangat terwujudnya IKN.
“Kami dan seluruh masyarakat Kukar sangat mendukung keberadaan IKN ini, sehingga di tahun 2024 sesuai harapan Pemerintah Pusat, IKN Nusantara terwujud di Kaltim,” pungkasnya.
Turut mendampingi Asisten I, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rinda Desianti, dan Kepala Bagian Pemerintahan Witontro. (Prokom01).
