Pertemuan Bupati Dengan Direktur PIKDPDT, Bincangkan Kemitraan Pengembangan Jagung

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bertemu dan berbincang dengan Direktur Pelayanan Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Harlina Sulistyorini, terkait dengan pengembangan revolusi jagung di Kukar yang dilaksanakan oleh PT Megah Utama Mentari (MUM), di Hotel Mercure Samarinda, Senin ( 11/10 ).

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Pelayanan Investasi Supriadi, Anggota DPRD Kukar Eko Wulandanu, Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hardi Dwi Putra, Kabag Prokom Ismed serta Yolanda Perwakilan PT MUM.

Edi Damansyah mengatakan, Pemkab Kukar telah mentargetkan program satu juta hektar tanam jagung di Kukar, target minimal 30 ribu hektar, pihaknya ingin berkontribusi dengan target nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini telah diidentifikasi ada sekitar 16 ribu lebih lahan yang sudah dikembangkan di dibeberapa kecamatan dengan pola skema investasi atau kemitraan.

Edi Damansyah berharap pola investasi yang dilakukan oleh PT MUM dengan pola kemitraan dengan masyarakat, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap jalan. Disebutnya, kondisi yang dihadapi dari Indeks Kualitas Tanah (IKT) yang diberikan 5.078 hektar, hasil idenstifikasi lapangan sekitar 1.900 hektar clear and clean .Clear dari penguasaan dan pengakuan masyarakat sedangkan selebihnya secara dikuasai dan ada yang digarap dan masyarakat.

Edi Damansyah sudah mengarahkan kepada PT MUM untuk mengerjakan dulu diintinya 1.900 hektar dulu.Intinya dibangun terus pola kemitraan, dan harus bisa menunjukkan hasilnya kepada masyarakat.

“Apabila sudah berhasil dengan baik,InsyaAllah masyarakat akan mudah kita melakukan pendekatan sekaligus menarik mereka kedalam program yang kita jalankan, ” ujarnya.

Pemkab Kukar bersama jajaran terkait lainnya ( Asisten II dan Dinas Tenaga Kerja ) akan menjadi garda terdepan dalam menindak lanjuti penangan masalah tersebut. Pola penanganan diluar 1.900 hektar yang masih dalam kawasan 5.078 hektar itu menurutnya harus terdata dengan baik, Edi berharap masyarakat tetap diikutkan dalam pola kemitraan ini.
Pemkab Kukar akan mensosialisasikan dan mengedukasi bahwa lahan yang dikuasai masyarakat adalah lahan HPL,sebab sudah diidentifikasi hanya ada beberapa surat keterangan yang dikeluarkan dan ini memang perlu proses.

Pihaknya juga akan mendorong pengembangan pemanfaatan lahan, sekaligus Edi mengakui keberadaan masyarakat dilahan tersebut, namun disisi lain pola kemitraan harus dijelaskan bahwa lahan itu berada di lahan HPL.

Edi juga berharap PT MUM bisa berkolaborasi dengan masyarakat, para pengelola BUMDes disekitar wilayah beroperasinya, walaupun ada beberapa kendala yang berkaitan dengn sumber daya manusia SDM, maupun sisi permodalannya.

“Mudah –mudahan melalui pengembangan skema pemanfaatan HPL dan pengembangan kawasan lahan eks transmigrasi ini ada dunia usaha, pemerintah, BUMDes dan masyarakat menjadi role model dalam pemanfaatan lahan bersama, sekaligus adanya pembelajaran kepada masyarakaat bahwa ada aset negara yang digunakan sekaligus ada kontribusi yang diberikan kepada negara, ” harapnya.

Sementara itu Direktur Pelayanan Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini menyambut baik kegiatan ini sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sekaligus sebagai pengembangaan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Pihaknya juga akan memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi khususnya bagi BUMDes di daerah.

Ia mengatakan bahwa BUMDes di Kaltim masih belum banyak berkembang, dari 12 BUMDes yang terlibat di PT MUM baru 7 BUMDes yang mendaftarkan nama ,artinya dari segi administrasi dan kesiapan BUMDes belum siap dan pihaknya akan memberikan pembinaan maupun bimtek bagi pengelola BUMDes di Kukar. Terkait dengan transmigrasi ada di Dirjen Transmigrasi, sedangkan pengembangan ekonomi investasi berada di Direktorat Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pihaknya akan segera menindak lanjuti kerjasama BUMDes, sebenarnya investor atau stakeholder yang ingin terlibat sudah banyak , sekarang pertamina dan Bank Indonesia, Selain potensi jagung , dan beberapa potensi hasil bumi di Kukar juga bisa dilibatkan didalam binaan Pertamina maupun Bank Indonesia, karena Pertamina dan BI sedang diminta untuk mengkulasi produk – produk baik dari BUMDes maupun pelaku UMKM karena sejauh ini mereka sangat komitmen bahkan sudah melakukan ekspor lidi sawit ke Canada, Dubai dan Arab Saudi.

“Mudah – mudahan hasil jagung sudah meluas seperti yang diharapkan Bupati, nanti bisa melakukan kerjasama antar desa atau BUMDes bersama, sekaligus dalam rangka meningkatkan Perekonomian masyarakat dan pendapatan Kabupaten Kukar,” harap Harlina.(Dokpim03)