Rakornas, Presiden Joko Widodo Instruksikan Daerah Perhatikan Pertanian
TENGGARONG – Pelaksana tugas Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian tahun 2021 yang berlangsung secara virtual dari Istana Negara Jakarta yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Bupati Kukar, Senin (11/1).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 1.300 peserta online maupun offline yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia, Kepala Kadin, Bulog serta Kementerian dan lembaga BUMN dan BUMD, dengan mengambil tema yaitu “Memperkuat Peran Serta Sektor Pertanian Dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakernas mengatakan, perencanaan kegiatan dan anggaran harus dilakukan secara maksimal demi mendukung pembangunan pertanian, membantu peningkatan produktivitas, dan peningkatan pendapatan petani. Kemudian, penganggaran tahun 2021 akan berjalan lebih baik termasuk untuk lahan, air, pupuk, maupun pestisida.
“Masyarakat petani juga mesti diperhatikan dengan adanya asuransi pertanian yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan mereka,” ujar Jokowi.
Menurutnya, pengadaan alat dan mesin pertanian akan tetap dilakukan. Begitupula dengan kegiatan pengairan seperti irigasi tersier, ada embung, perpipaan, perpompaan, dam, dan parit. Arahnya adalah agar infrastruktur di lahan dan petani itu menjadi lebih baik. Begitupula dengan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan.
“Semua kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis (renstra) yang sudah dibuat,” ujarnya.
Presiden kemudian mengatakan Pemerintah harus lebih fokus pada ketahanan pangan nasional berkelanjutan di lahan eks Pemanfaatan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah. Dimana pengembangan food estate di Kalimantan Tengah harus menjadi perhatian, semua pihak harus menyamakan persepsi tentang pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.
“PLG itu sekaligus menjadi contoh untuk semua provinsi,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pangannya, menurutnya pemerintah memandang perlu adanya reformasi struktural ketahanan pangan dipadukan dengan pembangunan wilayah terpadu, modern dan berkelanjutan dengan dukungan SDM profesional dan teknologi. Adanya food estate itu akan menarik banyak pemodal untuk mengelola lahan yang ada sehingga menekan peran petani lokal dan menimbulkan konflik sosial. (Prokom 03)
