Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 2021, Wabup: Capaian Indikator Kinerja Makro Mengalami Perubahan Positif

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna DPRD Kukar, di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (31/3).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar HM Alif Turiadi (Partai Gerindra), Didik Agung Wahono (PDI Perjuangan) dan Siswo Cahyono (PKB), dihadiri anggota DPRD Kukar lainnya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan sejumlah undangan lainnya.

Rendi Solihin menyampaikan, tentang Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 4,4 trilyun atau tercapai sebesar 105,42%, dari target sebesar Rp 4,2 trilyun.

Kemudian, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 4,7 trilyun atau tercapai sebesar 88,48%, dari target sebesar Rp 5,3 trilyun. Realisasi belanja tidak terduga digunakan seluruhnya untuk penanganan wabah Covid-19 di Kukar.

Selanjutnya, Pembiayaan Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu, adapun anggaran/realisasi TA 2021 sebesar Rp 1,1 trilyun. Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal daerah.

Rendi juga menyampaikan capaian kinerja Pemkab Kukar 2021, capaian indikator kinerja makro, yaitu capaian kinerja Pemkab yang menggambarkan keberhasilan pemerintahan daerah secara umum, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2021 sebesar 74,06% mengalami laju perubahan positif 0,639% dari tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kukar, hal ini terjadi perlambatan pertumbuhan IPM Tahun 2020 yang sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran perkapita.

Kemudian angka pengganguran pada tahun 2021 sebesar 5,66% mengalami perubahan positif -0,702% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 jumlah penganggur di Kukar berjumlah 20.497 orang dan jumlah angkatan kerja berjumlah 362.137 orang. Sehingga diperoleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,66% atau terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 sebesar 2,67 mengalami perubahan positif 163,42% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Per Kapita pada tahun 2021 sebesar 241,7 Juta Rupiah mengalami perubahan positif 18,191% dari tahun sebelumnya, dan Ketimpangan Pendapatan atau Gini Ratio pada tahun 2021 sebesar 0,283 mengalami perubahan positif 18,191 % dari tahun sebelumnya.

Rendi juga menyampaikan tentang capaian kinerja sasaran strategis pada Visi Misi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2016-2021, diantaranya sasaran strategis, yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembanguan dengan indikator kinerja berupa Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan capaian 80,99% dan termasuk predikat “berhasil”.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah , Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja berupa Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan mencapai 104,91% dan termasuk predikat “Berhasil”. Meningkatnya daya saing investasi daerah dengan indikator kinerja berupa Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi dengan capaian 101,52% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”.

“Alhamdulillah, selama kurun waktu 2021 Pemkab Kukar berhasil meraih 11 penghargaan skala nasional dalam berbagai urusan pembangunan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas prestasi kolektif Pemkab dengan dukungan DPRD Kukar, serta kerja sama dengan dunia usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat Kukar, ” ujarnya.

Disebutnya, pandemi Covid-19 masih belum berakhir, namun indikator persebaran masih relatif terkendali. Dalam penanganan pandemi telah ditetapkan berbagai kebijakan strategis, baik yang difokuskan pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan kebijakan penggangaran keuangan daerah.

Usai membacakan LKPJ, selanjutnya Rendi menyerahkan naskah LKPJ itu kepada Pimpinan sidang untuk dibahas dan di tanggapi oleh Ketua dan Wakil anggota DPRD Kukar . (Prokom03)