TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H Sunggono mengikuti Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kalimantan Timur, Kamis (1/4) secara virtual di Lantai II Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.

Rakor yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani diikuti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten/Kota Se Kaltim. Sementara dari Pemkab Kukar juga diikuti Kepala BPKAD Sukoco, Kepala Bapenda Heru Totok Subroto, Kadis PUPR Ahyadi Fadianur Diani, Kepala Inspektorat Heriansyah, Sekretaris Satpol PP Yuliandris serta OPD terkait lainnya.

“Rakor ini dalam rangka membantu pemerintah daerah terutama terkait dalam dengan upaya pemulihan dan penertiban aset khususnya prasarana dan sarana umum,” ujar HM Sa’bani.

Dikatakannya, Rakor itu sekaligus menyamakan persepsi pengelolaan dan pemulihan serta penertiban aset dari daerah yang sebesar besarnya untuk pemanfataan masyarakat.

“Kita realisasikan bersama yang terkait dengan pencatatan, legalisasi, sertifikasi serta pengamanan, dan upaya terhadap penyelesaian sengketa hukum aset dapat terselesaikan,” ujarnya lagi.

Kemudian dibahas juga terkait pemanfaatan dan optimalisasi aset itu sendiri kedepannya. Menurut Sa’bani, sebenarnya aset Pemerintah Daerah potensial, bahkan ada potensi yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.
Sayangnya, menurut Dia, saat ini hampir seluruh Pemerintah Daerah aset tersebut malah merupakan beban tetapi jarang sekali pemerintah daerah yang memanfaatkan aset sehingga menjadi tambahan PAD bagi daerah.

“Mudahan melalui kerja bersama, baik dari Pemerintah daerah, BPN, maupun Kementerian dan lembaga terkait, aset ini kedepannya menjadi kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” harapnya.

Melalui rakor ini diharapkan Pemerintah daerah melalui BPKAD, Perkim maupun OPD yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan aset, segera berkoordinasi dengan masing – masing Kantor Pertanahan di wilayahnya masing – masing terkait legalisasi atau sertifikasi aset.

“Segera mengidentifikasi terkait permalahannya dan diharapkan dapat terselesaikan sebelum bulan ramadhan nanti,” harap HM Sa’bani. (Prokom03).

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara H Rendi Solihin mengatakan Pemkab Kukar bertekad menyelesaikan program pembangunan dengan baik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) 2021-2026.

“Tahun 2020 tadi sebagai bahan evaluasi kita untuk menentukan RPJMD menyelaraskan dengan program visi misi Bupati 2021 – 2026 dengan program diseluruh OPD dan secepatnya bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020 kepada DPRD Kukar, Rabu (31/3).

Kedepannya Rendi berharap akan ada perbaikan yang signifikan terutama dalam index angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan ekonomi diKukar.

Untuk itu dirinya berharap semua stakeholder bahu membahu dalam membangun daerah.

“Kita harus optimistis pembangunan Kukar semakin meningkat, itu semua perlu adanya saling kerjasama Pemkab Kukar dan DPRD Kabupaten Kukar dalam hal mengevaluasi, mengawasi kinerja Pemkab,” pungkasnya.

Ia mengatakan Pemkab Kukar sudah semaksimal mungkin mengupayakan melaksanakan tugas – tugasnya.

“Sejauh ini banyak capaian yang sudah dirasakan bahkan bisa dilihat oleh masyarakat termasuk dari index pembangunan jalan yang targetnya 560 km yang terealisasi 630 km itu merupakan peningkatan luar biasa yang perlu diberi apresiasi,” demikian ujarnya. (Prokom06)*.

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 (Un Audited), kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim, Rabu (31/3) di gedung BPK Kaltim di Samarinda.

Dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono hadir pada acara tersebut.

Kepala Perwakilam BPK Provinsi Kaltim Dadek Nandemar mengapresiasi atas dedikasi dan upaya maksimal yang telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Daerah di Lingkungan Provinsi Kaltim, dimana pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2019 untuk pertama kalinya Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim meraih opini WTP.

Pencapaian tersebut merupakan wujud akuntabilitas seluruh pemerintah Daerah di Kaltim dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Perolehan opini tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerjasama Kepala Daerah beserta jajarannya terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Dikatakan Dadek Nandemar BPK setiap semester telah menyususn ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteraan yang disampaikan Kepada DPR RI ,DPD RI, dan DPRD.
“Untuk itu dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, kami juga memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksàan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD bertujuan untuk memberikan Informasi Kepada Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan banchmarking dan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD,”ujarnya.

Lanjut Dadek Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Kaltim sesuai amanat Pasal 56 ayat (3) UU No1 tahun 2004 tentang Perbendaharàn Negara, untuk menjadi bahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(Prokom -02).

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengimbau pada seluruh aparatur pemerintahan agar mampu berkoordinasi dan bekerja bersama dalam satu team work. Hal tersebut untuk memudahkan pekerjaan agar terselesaikan dengan baik.

“Setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas harus dicarikan solusi secara bijak tanpa harus saling menyalahkan sehingga kendala-kendala yang muncul dapat diatasi dengan baik dan suasana tetap kondusif,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Edi mengatakan bahwa tantangan kedepan sangat berat karena persaingan antara daerah dan antar negara sangat ketat. Jika tidak mempersiapkan diri maka hanya akan menjadi penonton dinegara/daerah sendiri. Oleh karena itu Edi mengharapkan adanya semangat dalam melaksanakan tugas dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas.

“Jangan pernah patah semangat dan tetap berjuang untuk melayalani masyarakat dan membangun Kutai Kartanegara,” katanya.

Edi kemudian mengatakan bahwa proses pembinaan kepegawaian di Kukar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehingga ada proses mutasi jabatan, menurutnya proses mutasi tersebut merupakan komitmen untuk penyelenggaraan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit (merupakan penilaian kinerja ASN berdasarkan prestasi kerja), yang bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN, dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Edi, Proses mutasi/rotasi serta promosi dimaksudkan untuk penguatan dan kemajuan suatu organisasi dan dalam rangka pembinaan karier PNS.

Selanjutnya Edi menyebutkan bahwa pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai, dilakukan melalui kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada Negara.

“Jabatan merupakan amanah, dan setiap pejabat daerah harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta sejalan dengan visi misi dan bebas dari KKN demi kemajuan Kutai Kartanegara lebih baik dan mandiri serta sejahtera kedepannya,” katanya. (prokom04/hr)