TENGGARONG – Hujan lebat yang mengguyur Kota Raja Tenggarong Jumat (2/7) dini hari hingga menjelang siang kemarin, mengakibatkan beberapa kawasan dilanda banjir dadakan seperti di Jalan Gunung Belah Gang Beringin IV RT 45, Jalan Durian RT 13 dan Jalan Danau Aji Gang 5.

Ketua Forum RT Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Adinata bersama sejumlah pengurus bertindak sigap turun ke lokasi melihat secara langsung peristiwa banjir tersebut.
Menurut Adinata banjir dadakan yang tingginya bervariasi antara 30 sampai 40 cm itu sempat membuat warga kerepotan mengamankan harta bendanya karena air masuk kedalam rumah.

Dijelaskan, air yang merendam jalan dan rumah itu lambat surut diakibatkan drainase yang tidak berfungsi dengan baik, yang semestinya mengalirkan ke pembuang langsung ke sungai Tenggarong. Selain itu kata dia lagi tidak ada tempat resapan air karena lingkungan sudah dipenuhi bangunan rumah dan aktifitas pengurukan yang menyumbat atau menutup saluran pembuangan.

Lebih lanjut Adinata menerangkan, dampak dari banjir itu sementra yaitu rusaknya perabotan warga seperti lemari, meja dan lain-lain serta terhambatnya lalu lintas atau akses dari dan ke lokasi pemukiman tempat tinggal warga.

“Kami akan mengkoordinasikan masalah ini ke Kelurahan, Kecamatan, dan kami berharap pemerintah bisa ikut memberikan solusi,“ harapnya.

Sekadar diketahui, banjir akibat hujan lebat ternyata tidak hanya menimpa beberapa kawasan di dalam Kota Tenggarong, juga terjadi di Spontan Baru RT 40 Kelurahan Loa Ipuh. Dilaporkan ada beberapa rumah warga dan rumah ibadah terendam banjir dadakan ini. (*hss/prokom04)

Tenggarong – Meningkatnya jumlah warga yang terjangkit Covid -19 di Kaltim termasuk Kutai Kartanegara sudah, menghawatirkan dan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kondisi sekarang ini, semua sudah hampir darurat, untuk ruang ICU Rumah Sakit sudah diatas 80 persen terisi, ini situasi kritis, ” ujar Gubernur Kaltim H Isran Noor, saat rapat Evaluasi Khusus Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kaltim, yang dikuti Pemkab Kukar secara virtual, di Kantor Bupati Kukar, Jumat (2/7).

Dari Pemkab Kukar, rapat itu diikuti oleh Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, Sekretaris Satgas Covid-19 yang juga Kepala RSU AM Parikesit Tenggarong dr Martina Yulianti, Kasatpol PP H Fida Hurasani, Kapolres Kukar Arwin Amrih Weintama.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur, untuk mengatasi situasi tersebut harus melakukan koordinasi yang lebih intens, dalam menindak dan melaksanakan langkah – langkah agar masyarakat bisa menyadari secara penuh terhadap disiplin protokol kesehatan, dan tentunya dalam pelaksanaan ini masih sebagian masyarakat kesulitan untuk melaksanakannya.

“Karena dilain pihak kita ingin melaksanakan kegiatan – kegiatan masyarakat terus berkembang jangan sampai perekonomian begitu terpuruk, dilain pihak kita juga harus bagaimana kesehatan masyarakat bisa di kendalikan terutama terkait dengan Covid-19 ini,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap kepada semua pihak, terutama Kepala Daerah dan aparatnya harus melaksanakan upaya – upaya perlindungan masyarakat terhadap pandemi ini.

“Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 benar – benar harus kita perhatikan dan tindaklanjuti penangannya, banyak yang harus kita evaluasi kembali seperti pemberlakuan kembali jam malam, untuk toko, cafe, dan rumah makan, pemberlakuan kembali ijin tempat tinggal bagi para pekerja perusahaan, dan lain – lain,”ujar Gubernur.

Sementara itu Sekda Kukar Sunggono mengatakan untuk Kukar sendiri, Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran diantaranya telah mengevaluasi beberapa kebijakan sebelumnya diantaranya pembatasan kembali kegiatan ASN dan telah menetapkan bekerja dari rumah bagi 75 persen jumlah ASN yang ada.

“Kami beberapa hari sudah mengkomunikasikan beberapa kebijakan dengan seluruh stakeholders, baik dengan perusahaan, dengan OPD , Camat, pimpinan Puskesmas, Kapolsek, Danramil se Kukar, diantaranya ingin memastikan bahwa kebijakan terhadap penguatan PPKM Mikro dengan tujuan untuk bagaimana fungsi dan sikap kampung tangguh dilaksanakan bisa tercapai, ” ujar Sunggono melaporkan.

Lanjut Sunggono saat ini permasalahan yang dihadapi Kukar adalah klaster perusahaan, oleh karenanya Pemkab berkeinganan dan berharàp supaya kebijakan atas orang yang masuk ke wilayah Kuķar harus mendapat izin. Maka Sunggono berharap dukungan Gubernur terhadap perusahan – perusahaan yang beroperasi di Kukar, karena kewenangan atas kontrol tenaga kerja asing itu tidak ada di Pemkab, padahal banyak tenaga kerja asing yang diluar pantauan.

Untuk permasalahan yang mendasar di Kukar saat ini, menurut Sunggono adalah kurangnya ketersediaan bahan vaksin, bahkan untuk vaksinasi tahap ke 2 yang dilaksanakan hari Minggu ini tidak cukup.

“Jadi kami mohon ķepada Pak Gubernur jikalau masih dimungkinkan adanya relokasi vaksin yang ada di daerah lain masih tersisa mohon kiranya untuk disetujui digunakan di Kukar, karena batas vaksin kami untuk hari Minggu nanti itu, hampir 4 ribu yang vaksinnya belum ada untuk saat ini, ” ujarnya. (Prokom02)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin di dampingi oleh Sekretaris Daerah Sunggono beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, menerima kunjungan silaturahmi Hakim Agung YM. DR. H.A Mukti Arto, di Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Jumat (2/7).

Kedatangan Hakim Agung tersebut sekaligus dalam rangka pembinaan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

Wabup Rendi Solihin menyambut Hakim Agung dengan ucapan selamat datang , kemudian memberikan singkok Kutai dan selendang sulam tumpar khas Dayak.

Rendi berharap kunjungan tersebut dapat mempererat silaturahim antara Pemkab Kukar dengan Hakim Agung YM. DR. H.A Mukti Arto dan juga Pengadilan Agama baik di Kukar maupun Kalimantan Timur.

Di akhir Wabup mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan Silaturahmi tersbut. (Prokom08)

TENGGARONG – Berdasarkan analisa Kebutuhan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB), setidaknya harus memiliki 35 orang personil, sebagai satuan pendidikan yang mengelola program kesetaraan paket A (setara SD), B (setara SMP) dan C (setara SMA).

“Pengelolaan lembaga pendidikan non formal lebih dituntut profesional dalam mengembangkan potensi lokal yang berdaya saing dan memiliki keterampilan, sehingga keluaran dari program kesetaraan tersebut memiliki kompetensi dan keahlian secara mendiri,” kata Bukhori selaku Kepala SPNF SKB Muara Jawa, Kamis (1/6/2021).

Menurut Bukhori, meski masih dilanda pandemi Covid-19, pihaknya terus melakukan pelayanan terbaik bagi warga belajar program paket kesetaraan, sehingga apa yang diharapkan pemerintah akan keberlangsungan pendidikan di Kukar dapat tercapai dengan baik.

“Saya rasa, bukan saatnya untuk kita berkeluh kesah disebabkan ada beberapa permasalahan di pendidikan non formal, akan tetapi lebih kearah pengabdian dengan inovasi dan karya,” ujarnya.

Dijelaskan Bukhori, SPNF SKB juga merupakan lembaga pemerintah yang menangani pendidikan non formal dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, SKB Muara Jawa sendiri terus berkomitmen penuh untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas dalam bidang sumber daya manusia,” katanya.

Terkait permasalahan tenaga pengajar, Bukhori lebih memperdayakan yang ada di lembaganya, memberikan pelayanan pendidikan non formal.

“Berdayakan yang ada dan fokus pada peningkatan produktivitas bagi pamong belajar dan tutor itu lebih penting. Semoga pendidikan non formal di Kukar terus berjalan baik dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama bagi warga yang putus sekolah, untuk melanjutkan pendidkan di program paket A, B dan C, khususnya tahun ajaran 2021/2022,” jelasnya. (Prokom10)