Tenggarong – Sebagai persiapan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Ibu Kota Negara (IKN), Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, didaulat menjadi pembicara pada rapat koordinasi Peta Tematik Persiapan Pertanahan dan Ruang (PTPR) IKN, secara virtual di ruang kerja Sekda Kukar, Kamis (26/8).

Rapat tersebut diikuti Pemerintah Balikpapan, Kukar dan Penajam Paser Utara, serta Pemerintah Provinsi Kaltim.

H Sunggono dalam paparannya mengatakan, Kutai Kartanegara berbatasan dengan beberapa wilayah, dan yang spesial dari IKN ini bahwa Kukar setidaknya ada 4 kecamatan yang masuk IKN.

Dikatakan Sunggono ada beberapa hal yang menjadi isu strategis di Kukar terkait dengan IKN yaitu, yang pertama berkenaan dengan UU Cipta Kerja, sebagaimana diketahui UU ini berpengaruh terhadap kebijakan keseluruhan, dan terkait dengan PP nomot 21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Lanjut Sunggono, berdasarkan kebijakan pusat, di Kukar ada beberapa proyek strategis nasional termasuk diantaranya bendungan Marangkayu.

Kebijakan yang terakhir terkait dengan Permen ATR/BPN No 21 tahun 2017 dimana saat ini dilakukan perubahan penyesuain terkait pedoman RT/RW, dan Kukar sendiri dalam proses penetapan peraturan daerah tentang RT/RW.

Sementara, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Yuli Mardiyono mengatakan, kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dan Kementerian ATR/BPN (Pusat) Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kantor Pertanahan Panajam Paser Utara dan Kantor Pertanahan Kukar.
Dikatakan Yuli bentuk kegiatan pemetaan tematik Pertanahan dan ruang adalah survei Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Survei P4T).

Adapun maksud dan tujuan kegiatan survei P4T adalah pengambilan data bidang tanah, memastikan seluruh bidang tanah yang ada di kawasan penyanggah calon IKN, terakomodir, tanpa ada hak masyarakat yang tidak terdata.

“Kegiatan P4T ini dilakukan untuk mendata bidang tanah bukan dalam rangka kegiatan penyelesaian masalah, tetapi terhadap bidang tanah yang bermasalah akan didata,” ujarnya.

Sedangkan tujuan dari P4T memetakan seluruh bidang tanah berdasarkan kemampuan fisik di lapangan, tanpa dilakukan penerapan batas di lapangan dengan menginventaris data berupa penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sensus tanpa dilakukan melalui prosedur penetapan hak, seperti pengumpulan alat bukti hak, penelitian riwayat tanah, gudang panitia pemeriksa tanah dan sebagainya.(Prokom.-02)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dalam beberapa kesempatan kerap mengingatkan para Kepala Desa yang ada di kabupaten yang dipimpinnya agar membuka dan memperhatikan data kemiskinan masyarakatnya masing-masing.

“Saya ingin, para Kepala Desa agar membuka kembali data kemiskinan dan di-update sesuai kondisi terbaru, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat terkait perbaikan kualitas hidup cepat terlayani dengan baik,” katanya beberapa waktu lalu.

Edi mengingatkan, dengan mengetahui penduduk pra sejahtera di wilayah masing-masing, maka program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Pemkab Kukar akan terlaksana tepat sasaran, dan efektif.

Salah-satu kegiatan pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan Pemkab Kukar sejak beberapa tahun terakhir yakni, program bedah rumah, serta melibatkan keluarga miskin dalam program pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu data yang valid sesuai keadaan dilapangan sangat penting untuk suksesnya program pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia sesuai tujuan program Kukar Idaman,” ujarnya.

Dikatakan Edi, Pemkab Kukar juga sudah menentukan program prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan hajat dasar masyarakat, dan hal ini tentu saja telah dimuat dalam program Kukar Idaman.

Tidak hanya itu lanjut Edi, penguatan pemenuhan kebutuhan penyediaan pelayanan bidang kesehatan seperti sarana kesehatan yang memenuhi standar kesehatan, penanganan pengurangan angka kematian ibu hamil dan bayi, gizi buruk hingga revitalisasi posyandu yang juga membutuhkan peran serta pemerintah desa.

“Inilah yang terus kita dorong, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, termasuk keterlibatan berbagai pihak yang nantinya diharapkan menjadi gerakan besar dalam pengentasan kemiskinan,” harapnya. (prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono didampingi Kepala Bagian Kerjasama Setkab Kukar Junaidi, membuka sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri, di Kantor Bupati setempat, Rabu (25/8).

Sosialisasi garapan Bagian Kerjasama Setkab Kukar itu diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar secara daring, dan dihadiri secara daring pula Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim, Agung Masuprianggono.

Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Sunggono mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak sudah menjadi suatu keharusan. Kerjasama daerah dengan daerah lainnya, dengan pihak ketiga, bahkan dengan Pemerintah Daerah dan lembaga di luar negeri pada akhirnya menjadi suatu keniscayaan.

Oleh karena itu pemerintah telah merumuskan beberapa regulasi terkait Kerjasama Daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri yang akan disosialisasikan pada hari ini.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian baru pada OPD Sekertariat Daerah,” ujarnya.

Kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah, termasuk juga kerjasama dalam rangka menghadapi sekaligus menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Bupati mengingatkan kaitan dengan kerjasama daerah ini, tidak hanya menjadi tanggungjawab dari salah satu bagian tertentu, tetapi merupakan satu kesatuan tanggungjawab yang meliputi seluruh sektor dan seluruh jajaran pemerintahan.

“Jangan sampai terkesan ada dikotomi, apalagi sampai terjadi anomali, manakala kita berbicara mengenai kerjasama daerah, justru antar bagian dalam pemerintahan kita sendiri, kerjasama dan sinergitas tersebut tidak terjadi, ” ujarnya.

Oleh karena itu, Bupati mengharapkan kepada seluruh peserta sosialiasi untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara baik, sehingga mendatangkan manfaat dalam menyusun berbagai program dan kebijakan dimasa yang akan datang.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Joni Ringgo yang juga Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dalam laporannya mengatakan, tujuan dilaksanakan rakor ini dimaksudkan sebagai sarana peningkatan pemahaman kepada OPD di lingkup Pemkab Kukar sebagai dasar untuk melakukan kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai narasumber sosialisasi tersebut Kepala pusat fasilitasi kerjasama sekretariat jendral kementerian dalam negeri, DR. Heriyandi Roni, M.S. (prokom01)

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunn Daerah (Bappeda) Kukar Wiyono, mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021 secara virtual, di buka oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Rabu (25/8) di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Rabu (25/8).

Dalam sambutannya Jokowi menyampaikan rasa syukur karena di tengah ketidakpastian saat ini, perekonomian Indonesia semakin baik, dengan tingkat inflasi terkendali.

“Kita wajib bersyukur, meskipun masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik, tetapi kita harus tetap menjaga kewaspadaan,” ujarnya.

Presiden mengatakan, bahwa angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar 3 persen.

“Akan tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ucapnya.

Presiden juga menekankan kepada jajaran pemerintahan terkait untuk tetap waspada dan hati – hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di kuartal III-2021 ini.

“Kita harus tetap waspada, tetap harus hati -hati dalam mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran Covid-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,”pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry.Warjiyo mengatakan, hingga Juli 2021 inflasi terjaga rendah dihampir seluruh daerah.

“Sejalan dengan terjaganya ekspektasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan serta kesediaan dalam pasokan kami, perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaha dalam kisaran sasaran yaitu 3 persen plus minus 1 persen,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Perry, risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022, perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintsan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia.

Perry mengapresiasi kepada semua pihak baik dipusat maupun didaerah yang telah bersinergi untuk mewujudkan stabilitas harga.

“Sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat,” ujarnya.(Prokom.-02)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perlu dukungan semua pihak, termasuk pihak swasta yang diharapkan bisa lebih bersinergi dalam kemajuan UMKM.

“Hal ini diperlukan agar UKMK semakin maju dan tidak berhenti di tengah jalan, tangguh beraan di tengah pandemi, pemerintah daerah sangat membutuhkan peran swasta dalam membina UMKM, pembinaan bukan hanya pada pelatihan namun juga harus ditindaklanjuti dengan membuka pasar bagi produk – produk UMKM,” harapnya dalam beberapa kesempatan.

Sedangkan Pemkab Kukar sendiri, sebagai salah satu usaha peningkatan UMKM yakni dengan membina dan mengawasi UMKM serta memperhatikan legalitasnya.

Untuk itu, Pemkab Kukar beberapa waktu lalu telah mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait Peningkatan Kelembagaan dan mutu Produk Unggulan guna membina dan mengawasi UMKM.

Dia kemudian berharap kepada semua pelaku (UMKM) agar tetap terus meningkatkan mutu produksinya, demikian juga desain dan kemasannya.

“Hal itu agar produk UMKM kita dapat menjadi tuan di negeri sendiri dan bahkan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, jumlah pelaku UMKM di Kukar pada tahun 2018 lalu berjumlah 49 wira usaha baru, dan total Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pada tahun 2018 berjumlah 4.878. UMKM merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi, UMKM juga menciptakan banyak lapangan usaha dan paling mudah diakses oleh masyarakat di Indonesia.

“Namun, disisi lain masih banyak juga ditemukan persoalan pelik di tubuh UKM, UKM dimasa akan datang akan menghadapi tantangan pasar bebas yang serba terbuka dalam hal persaingan dengan pelaku ekonomi dari luar negeri. Terlebih saat pandemi ini, leh sebab itu UMKM membutuhkan kesiapan untuk menjadi mandiri dan kuat secara kelembagaan,” ujarnya.

Maka alah satu jalan untuk meningatkan daya saing UMKM adalah meningatkan mutu produk dengan penerapan manajemen mutu. Sertifikasi mutu bagi UMKM merupakan sebuah bentuk pengakuan dari pihak luar, bahwa usaha yang dijalankan telah menerapkan manajemen mutu yang menjamin mutu dan kualitas produknya. Serifikat sendiri dilakukan oleh lembaga yang berwewenang pada suatu wilayah tertentu. (prokom04)