Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah hadiri acara peluncuran Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Plenary Convention Hall Sempaja Samarinda, Selasa (12/10).

Peluncuran Gernas BBI diresmikan oleh 3 Menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Juga hadir Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Dedi Sunardi dan Gubernur Kaltim Isran Noor ditandai dengan menabuh drum bersama – sama.

Gernas BBI merupakan program pemerintah untuk optimalisasi produk – produk buatan Indonesia yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaka Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diharapkan mampu mempercepat memulihkan ekonomi nasional pasca kebijakan pembatasan yang diambil selama melonjaknya kasus Covid 19 di Indonesia.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengucapkan terima kasih dan bangga Kaltim dipilih sebagai tempat untuk menggelar launching Gernas BBI.

“Kami bangga sekali bisa dipilih sebagai tempat untuk launching Gernas BBI, diharapkan nantinya melalui kegiatan ini produk UMKM di Kaltim dan Indonesia semakin dicintai masyarakat, sehingga selalu membeli produk buatan lokal Indonesia kita harus bangga dengan produk sendiri,”ucapnya.

Selanjutnya Menko Maves Luhut mengatakan Gernas BBI mendorong 16 juta UMKM onboarding. Untuk diketahui onboarding adalah
proses penyesuaian pelaku UMKM untuk masuk sebagai penjual di pasar daring dan menyesuaikan diri dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan marketplace tempat UMKM tersebut berbisnis.

“Jika masyarakat cinta dan selalu membeli produk lokal akan berdampak pada kebangkitan dan perkembangan UMKM, sehingga menjadi motivasi meningkatkan produk UMKM sendiri,” katanya.

Luhut juga membahas potensi Game (Gim) begitu besar untuk dikembangkan karena bisa mencapai Rp 24 trilyun.
“Game Industri ini sangat penting dan pemerintah siap mendorong industri game hasil karya anak negeri, tentu kontennya mendidik dan positif untuk dikembangkan dan itu bisa memajukan perekonomian kita,” bebernya.

Sedangkan Mendes PDTT Halim mengungkapkan Gernas BBI banyak membantu menginspirasi usaha UMKM termasuk BUMDes dan BUMDesma untuk tumbuh berkembang sehingga memulihkan desa dan memulihkan ekonomi nasional.

“Gernas BBI 2020 berhasil menaikan lebih dari 3,8 juta UMKM dan BUMDes kedalam platform digital. Dengan tema Go Borneo kali ini diharapkan dapat membangkitkan semangat mengenalkan, mengembangkan, memajukan dan memperluas pemasaran UMKM dan BUMDes khas Kaltim,”harapnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan sebanyak 11,4 juta UMKM sudah tersambung dengan platform digital melalui QR Code Indonesia Standard (QRIS), pencapaian diperkuat dengan peran kantor – kantor perwakilan BI, target Tahun 2021 sebanyak 12 juta UMKM bisa tersambung dengan QRIS akan tercapai dan ini sangat mempermudah pembayaran UMKM.

Selain dihadiri langsung Kepala Daerah kabupaten dan Kota di Kaltim, juga dihadiri peserta seluruh Indonesia melalui daring dan tetap melakukan Prokes.(Prokom06)

Tenggarong – Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap korban kebakaran yang terjadi di Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun pekan lalu, Dinas Sosial (Dinsos) Kukar menyalurkan bantuan, pada Minggu (10/10/2021) kemarin.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinsos Kukar H Hamly kepada perwakilan korban, disaksikan Camat Kota Bangun Mawardi, Kepala Desa Sebelimbingan Sauqani dan beberapa OPD terkait.

Kepala Dinsos Kukar H Hamly mengatakan bantuan tersebut merupakan respon dari surat laporan Kades Sebelimbingan, tentang telah terjadi musibah kebakaran Jum’at pekan lalu yang mengakibtkan 1 rumah rusak berat, dan 1 rumah rusak ringan yang dihuni 2 keluarga yang terdiri dari 6 jiwa.

“Maka kami memberikan bantuan bahan dasar makanan dan logistik kepada korban bencana kebakaran, dan semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan atas musibah yang sedang dialami saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya pun memberikan semangat kepada para korban untuk lebih bersabar dalam menghadapi cobaan yang dialami, iya pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, khususnya saat akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, agar memastikan keadaan rumah dalam kondisi aman terlebih dahulu, dengan memastikan keadaan kompor tidak dalam kondisi menyala, serta mencabut peralatan listrik yang berisiko terjadinya Korsleting.

“InsyaAllah kedepan bapak dan ibu akan memiliki rumah yang lebih baik lagi, semoga kejadian seperti ini tidak terulang dan kepada seluruh warga untuk bisa selalu berhati-hati dan waspada akan bahaya api,” pungkas H. Hamly.(Prokom07).

Tenggarong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kaltim di Kutai Kartanegara, Selasa (12/10) di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.
Plt Asisten II Pemkab Kukar Wiyono saat membacakan sambutan tertulis Bupati Edi Damansyah membuka acara itu menyebutkan, sosialisasi Perda RZWP3K tersebut merupakan kebijakan Pemprov Kaltim, dalam menata wilayah pesisir untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.

Untuk itu Pemkab Kukar memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041.

“Kami juga berharap Perda RZWP3K sudah mengakomodir semua peruntukan pemanfaatan ruang laut bagi pemerintah (pelabuhan, pertambangan, bandar udara, Jasa/perdagangan, industri pertahanan dan keamanan) serta masyarakat umum dan mengalokasikan pemanfaatan laut untuk kepentingan masyarakat umum dan nelayan (pariwisata, permukiman, perikanan budidaya, perikanan tangkap),” ujarnya.

Wiyono menyampaikan, bahwa wilayah pesisir Kukar memiliki luasan 5.907,40 Km²/590.740 Ha dan Panjang Garis Pantai 333,61 Km, 6 Kecamatan berada di wilayah pesisir (Kecamatan Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Muara Jawa dan Sangasanga). Kukar memiliki Potensi Kelautan dan Perikanan di tahun 2019 yaitu jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) 7. 218, perahu/kapal 6.541 unit dan jumlah bina kelompok nelayan pada tahun 2020 sebanyak 538 kelompok. Potensi kelautan dan perikanan Kukar cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya, hingga tahun 2020 produksi perikanan sebesar 202.277,3 Ton.

Wilayah pesisir Kukar memiliki sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati di wilayah pesisir seperti ikan, terumbu karang dan mangrove dan Sumber daya non hayati di wilayah pesisir seperti pasir, air laut dan mineral dasar laut. Dari sumber daya tersebut wilayah Kutai Kartanegara memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan yang ada di Kalimantan Timur terutama di sektor migas dan non migas.

Kemudian, disampaikannya berdasarkan Undang-Undang No.01 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menekankan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah antar sektor ekosistem darat dan laut, serta berkaitan pula dengan ilmu pengetahuan dan manajemen untuk kesejahteraan rakyat.

Secara faktual terhadap fenomena tersebut bahwa upaya pemanfaatan sumber daya wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil sudah mengarah kepola pemanfaatan yang eksploitatif dan destruktif, karena semata-mata hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan (economic rent) melalui pengurasan sumber daya alam secara besar-besaran, tanpa mengindahkan aspek-aspek kelestarian beserta upaya konservasinya.

Berbagai upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang tidak ramah lingkungan seperti pengambilan pasir gosong, ikan hias, terumbu karang, pembabatan hutan dan alih fungsi hutan mangrove yang tidak terkendali berdampak pada abrasi. Selain itu dampak perubahan iklim telah mempengaruhi kestabilan pantai dan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan.

Maka disebutnya untuk mengoptimalkan upaya pengembangan/eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, perlu dilakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumber daya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologi setempat terhadap upaya eksploitasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan kedepan dengan tetap menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan manusia dengan alam.

Secara nasional kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur melalui UU dan petunjuk pelaksanaannya demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Diharapkan, dengan terbitnya Perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir. Sebagai narasumber acara itu dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, dan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

Sosialisasi itu diihadiri secara langsung dan daring oleh, Ketua DPRD Kukar,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Kukar, Komandan Polair Polres Kutai Kartanegara, Camat Anggana, Camat Marangkayu, Camat Muara Badak, Camat Muara Jawa dan Camat Samboja, serta Ketua KTNA Kukar dan Ketua HNSI. (Prokom04)

Tenggarong – Pemerintah Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja menggelar rembug stunting pada Senin (11/10/2021), di Balai Pertemuan Desa setempat.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Desa Tani Bhakti, Kepala Puskesmas Sungai Merdeka, Camat Samboja yang diwakili oleh Burhan selaku Kasi Kesra Kantor Camat Samboja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta beberapa kader Pos Pelayanan Teradu (Posyandu), Kader Pos Binaan Terpadu (Posbindu).
Selain itu, rembug juga diikuti kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD Desa Tani Bhakti yang turut andil dalam pengentasan stunting.

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Samboja Eli Betyono yang juga hadir pada acara itu mengatakan, rembug tersebut tentunya sangat penting guna mempererat sinergi antara Pemdes Tani Bhakti dengan, dengan pelaksanaan salah satu dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), yaitu pencegahan stunting melalui Keluarga Indonesia.

Menurut Eli, sudah sangat jelas sekali, bahwa mengenai stunting tentunya melibatkan seluruh unsur baik itu dari Pemerintah, swasta serta kelembagaan lainnya.

“Maka dari itu, stunting ini bukan masalah yang dianggap sepele. Melainkan harus secara bersama-sama penanganannya sejak dini, demi tercipta manusia Indonesia yang berkualitas baik dari segi pendidikannya, kesehatannya dan kesejahteraannya, ” demikian ujarnya.(prokom04)