Tenggarong – Sebelum melakukan sidang Penetapan Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kukar telah meninjau objek yang didaftarkan menjadi cagar budaya.

“Ya, kami sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap sembilan Objek di Kukar, dan telah melakukan kajian terhadap situs tersebut,” ujar Sekretaris TACB H Mohammad Saidar,SE.,MM, Kamis (17/11).

Adapun ke-sembilan objek tersebut yakni Kawasan Situs Muara Kaman ( Lesung Batu dan Batu Menhir), di Sangasanga ada Rumah Penjara, Situs Lokasi Kubur Tajau Gunung Selendang, dan Tugu Pembantaian. Di Loa Kulu Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa dan Tugu Pembantaian Jepang. Di Tenggarong ada Kompleks Makam Kerabat Kesultanan Kutai, Masjid Jami’ Adji Amir Hasanuddin, dan Rumah Besar Tenggarong.

HM Saidar mengatakan, proses yang dilakukan pada Penetapan Objek Cagar Budaya diantarnya yaitu setelah cagar budaya didaftarkan, tahap selanjutnya adalah pengkajian oleh TACB. Tim ini adalah sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. TACB berada di tingkat nasional dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota).

Pengkajian terhadap cagar budaya yang telah didaftarkan serta pemberian rekomendasi untuk penetapan cagar budaya dilakukan melalui sidang tim ahli cagar budaya. Setelah sidang selesai, tim akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penetapan cagar budaya.

Penetapan cagar budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan rekomendasi TACB. (prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Sosialisasi Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Kukar, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Tenggarong, Kamis (17/11) siang.

Pembukaan itu, ditandai penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna kepada Kepala Desa (Kades) Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman, Inna Ismiyati, Kades Muara Wis Kecamatan Muara Wis, Kasmir, Kades Batu-Batu Kecamatan Muara Badak, Basri, dan Kades Badak Mekar Kecamatan Muara Badak, Budi Ilhamdi.

Sunggono yang menyampaikan arahan Bupati Kukar Edi Damansyah, mengatakan bahwa Filosofi Pembangunan Kukar tahun 2021-2026 adalah Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing, dan Mandiri).
Dengan Visi, Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia. Sementara Misi, Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berhakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas antar Wilayah. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

“Kolaborasi Stakeholders kunci dalam pencapaian pembangunan Kukar, Pemerintah Kabupaten Kukar, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Sunggono pokok permasalahan Pembangunan Kukar tahun 2021-2026, yakni masih terdapat kemiskinan di Kukar mencapai 7,99%, dan 1,45% berada dalam kategori Kemiskinan Ekstrem.

Maka, Validitas data, Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan, dan Penguatan Sinergitas antar Stakholders, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kukar, yakni Verifikasi dan Validasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penggunaan data P3KE yang disinkronkan dengan DTKS, Menyusun Program Kolaborasi Kemiskinan tahun 2023 Berdasarkan data P3KE, upaya itu Mendorong Seluruh Stakeholders Pembangunan di wilayah Kukar berperan dalam pelaksanaan program kolaborasi kemiskinan (Perbup APBDes dan Instruksi Bupati Terhadap Penanggulangan Kemiskinan).

Selain itu, juga di bangun aplikasi yang dijadikan sebagai alat dalam proses kolaborasi dan sinkronisasi program kemiskinan di Kukar Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).

“Ada penghargaan Pemerintah Daerah bagi Desa tersukses dalam kolaborasi dan pelaksanaan program kemiskinan tahun 2023. Untuk itu pastikan APBDes menyasar pada pengurangan jumlah Penduduk miskin ekstrem.Perkuat Basis Data, Alokasikan anggaran untuk memperkuat data kependudukan dan potensi pedesaan. Kemudian, tingkatkan perekonomian desa, optimalkan potensi desa bagi peningkatan pendapatan masyarakat,” demikian pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut, diikuti 193 Kades beserta perangkatnya. (prokom05)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (17/11).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kukar dengan tema “Sinergitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bersama Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Balai Besar Pelatihan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin Laode Taufik Nuryadin.

Kepala Dinsos Kukar H Hamly dalam laporannya mengatakan Rakor tersebut diselenggarakan guna mencari solusi atas persoalan permasalahan PKH, dengan harapan kedepannya bisa mengurangi angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas SDM, serta guna mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan.

Adapun pesertayang diundang pada pelaksanaan ini ialah pendamping PKH, Camat, Lurah/Kades se-Kukar serta perwakilan Puskesos yang ada di kecamatan dan desa via zoom metting.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh H Sunggono mengatakan PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada masyarakat sangat miskin, dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Tujuan PKH sendiri adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

“Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,” ujarnya.

Diantara program-program sosial kemasyarakatan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, terdapat satu program yang diharapkan tepat sasaran yaitu PKH, karena menurutnya di dalam program tersebut menyasar dua hal, yaitu memberikan bantuan langsung tunai (BLT), dan juga memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin, yang mana PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, dalam upaya pengentasan kemiskinan atau bahkan memutus mata rantai kemiskinan, pendamping PKH diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), lakukan pengembangan potensi perekonomian yang ada pada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

“Saya yakin Keluarga penerima manfaat pasti memiliki potensi perekonomian yang bisa dikembangkan, gunakan sumber daya yang ada, lakukan sinergitas pengembangan pemberdayaan perekonomian KPM dengan stakeholder internal maupun eksternal, sehingga keluarga penerima manfaat dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa melaksanakan kehidupannya secara mandiri dan sejahtera, dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,” ucapnya.

Bupati mengatakan pendamping PKH sangat besar sekali pengaruhnya terhadap ketepatan penerima sasaran program, berkenan dengan hal tersebut dirinya berharap melakukan update data secara berkala, dan melakukan verifikasi dan validasi data secara objektif sesuai dengan kriteria program yang telah ditentukan.

Kepada para Camat, dirinya mengharapkan agar ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program PKH, dengan mempelajari dan memahami program PKH dan program-program peningkatan kesejahteraan lainnya, sehinga kedepan dengan pemahaman yang benar, para Camat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan program yang ada di wilayahnya, sehingga bisa lebih tepat sasaran.

Untuk diketahui, kegiatan yang juga turut dihadiri diantaranya Para Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Kukar, SDM Pendamping PKH Kukar, serta peserta rakor dari Puskesos, kelurahan, dan desa secara zoom metting (virtual) tersebut diakhir dengan penyerahan secara simbolis seragam dan peralatan sekolah oleh Sekda Kukar H Sunggono kepada anak asuh UPTD Pelayanan Sosial Asuh Anak “Odah Ngasoh Kanak Tenggarong”.(prokom07)