Jakarta – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin didampingi beberapa orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di Jakarta, Rabu (18/1/2023). Mereka diterima oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Pelopor.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk berkonsultasi terkait adanya kabar yang menyebutkan bahwa ada beberapa kecamatan yang masuk di wilayah inti Ibu Kota Negara (IKN), yaitu Kecamatan Samboja, Samboja Barat, lima desa di Kecamatan Loa Janan dan lima desa di Kecamatan Loa Kulu yang tidak masuk di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar.

Wabup Rendi Solihin menyampaikan adanya kegelisahan anggota DPRD Kukar khususnya wilayah Daerah Pemilihan (Dapil IV) terhadap adanya isu penghapusan beberapa kecamatan yang masuk wilayah inti IKN dari peta RTRW Kukar 2022-2041.

“Ada dua hal yang menjadi pertanyaan atau kendala selama ini, yang pertama terkait urusan surat menyurat pertanahan yang ada di kecamatan yang masuk wilayah inti IKN dan yang kedua terkait anggaran APBD Kukar yang telah disahkan pada akhir tahun 2022 yang lalu untuk kegiatan tahun 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup mempertanyakan bagaimana dengan APBD Kukar yang telah disahkan tersebut dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan yang masuk di wilayah inti IKN, yang diisukan akan keluar dari RTRW Kukar. Sedangkan terkait populasi penduduk, Rendi menyampaikan bahwa terdapat kurang lebih 100 ribu jiwa yang bermukim di wilayah kecamatan tersebut.

“Apakah ada aturan baik berupa Perpu atau Perpres ataupun turunan-turunannya yang bisa dijadikan penguatan atau pegangan sehingga apabila RTRW ini disahkan tidak menggangu urusan kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut,” tanya Rendi.

Rendi juga menyampaikan bahwa di dalam perencanaan pembangunan IKN yang sudah ditetapkan untuk Kecamatan Samboja Barat masuk dalam Wilayah Perencanaan (WP) VII dan untuk Kecamatan Samboja induk bersama dengan Kecamatan Muara Jawa, Sangasanga dan beberapa desa di Kecamatan Loa Kulu masuk dalam WP VIII yang belum ditentukan waktu pengerjaannya karena saat ini pengerjaan masih di WP I, II dan III.

“Kami menyambut baik dengan adanya pembangunan IKN di wilayah kami namun di masa transisi ini menjadi dilematis buat kami, karena terdapat keluhan dari masyarakat pada saat mengurus masalah administrasi pertanahan tadi dan juga saat mengajukan usulan-usulan untuk pembangunan yang sifatnya sangat urgen,” ujar Rendi.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Pelopor menjelaskan terkait pemerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena selama ini banyak yang beranggapan bahwa di masa ekonomi sulit saat ini pemerintah hanya memprioritaskan untuk pembangunan IKN.

“Ini kesempatan yang baik bagi kita untuk memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk berkembang,” ujar Pelopor.

Pelopor juga menyampaikan bahwa saat ini bukan hanya pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah tetapi ada 11 titik yang pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah yaitu 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Bali Nusa Tenggara, 4 di Jawa dan 2 di Sumatera.

Lebih lanjut Pelopor menyampaikan bahwa yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

“Sebelum Pemerintahan IKN terbentuk yang nantinya akan diatur dengan Perpres tersendiri terkait pemindahannya, maka urusan pemerintahan dan kemasyarakatan tetap dilaksanakan oleh unsur pemerintah yang mengurusi wilayah tersebut,” ujar Pelopor.

Sedangkan untuk urusan pembangunan, khususnya terkait urusan perijinan pembangunan di dalam wilayah IKN dilaksanakan oleh Otorita.

Menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Pemkab Kukar terkait RTRW Kukar, Pelopor merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
Pasal 158.

“Karena saat ini Pemkab Kukar sedang menyusun Perda RTRW Kukar, maka wilayah yang sudah masuk dalam deliniasi atau wilayah otorita IKN harus disesuaikan dengan batas wilayah IKN tersebut, wilayah yang masuk IKN dikeluarkan dari RTRW Kukar dan menjadi urusan RTRKSN (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional),” ujarnya.

Sedangkan terkait urusan kewenangan pemerintahan termasuk masalah APBD, Pelopor menyarankan agar Pemkab Kukar berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena hal tersebut merupakan ranah dari Kemendagri.

“Pada prinsipnya, jangan sampai ada kekosongan terkait urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah tersebut, karena hal tersebut akan merugikan masyarakat,” pesan Pelopor.(Prokom06)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat memimpin Rapat Pemantapan dan Evaluasi acara Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga ke-76 tahun 2023, di ruang Rapat Kantor Camat Sangasanga, Rabu (18/1).

Peserta rapat yang di hadiri 65 orang yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Danramil, Kapolsek, Perusahaan, Kekraf, Lurah, dan panitia pelaksana tersebut, membahas agenda rapat diantaranya, finalisasi rundown acara (masalah waktu), rute gowes (titik penyerahan bantuan veteran), teknis doa tahlilan dan tabligh akbar, teknis senam Merah Putih (pembukaan turnamen olahraga tradisional dan inovasi Rumah Sampah Sangasanga (Russa) Emas, teknis napaktilas merah putih, teknis pameran expo merah putih/penutupan dan pasar kreatif UMKM, teknis renungan suci (ziarah tabur bunga, parade upacara bendera/operet merah putih), teknis ramah-tamah veteran, teknis trail, dan pendukung kegiatan (pengamanan lalulintas, fasilitas upacara, ramah tamah/karantina Paskibraka Kukar, kesehatan, keamanan, tempat parkir, kelistrikan, air ledeng, dan terakhir sampah dan pengangkutannya.

Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa rangkaian acara peringatan Peristiwa Merah Putih itu, di mulai pada Sabtu, 21 Januari pukul 06.00 yaitu Gowes Merah Putih Tenggarong-Sangasanga oleh Bupati Kukar (penyerahan bantuan veteran/janda dan bantuan alat masak UMKM).

Selanjutnya, pada Rabu, 25 Januari pukul 18.00 yaitu Doa Pahlawan Merah Putih di Masjid Besar Al Mukarramah, pukul 20.30 Tablig Akbar Merah Putih sekaligus penyerahan bantuan hibah Mesjid Al Misbah dan paket Baznas Kukar di Masjid Besar Al Mukarramah.

Kamis, 26 Januari pukul 07.00 Senam Merah Putih (doorprize) di Palagan Sangasanga, 09.00 Launching Russa Emas, Aksi Donor Darah PMI Kukar di lokasi Expo, pembukaan turnamen Ketapel/Panahan di Palangan Sangasanga, Kunjungan Museum Merah Putih di Museum Merah Putih Sangasanga.

Pukul 10.00 yaitu pembukaan Pesta Rakyat Merah Putih di SDN 09 Sangasanga, pukul 13.00 Pembukaan Pesta Rakyat Merah Putih di Monumen Merah Putih Sangasanga Muara, pelepasan Napaktilas Merah Putih di Monumen Merah Putih Sangasanga Muara yang dilanjutkan kunjungan Ekowisata Telaga Biru di Kelurahan Sarijaya.

Pukul 15.30 yaitu pembukaan Pameran Expo Merah Putih Sangasanga dan Pasar Kreatif UMKM sekaligus penyerahan Dump Truk dan Var, Launching Kalender Event Tetap Kabupaten Kukar di lokasi Expo. Pukul 20.00 pertandingan persahabatan Tenis Tim Pemkab Kukar vs PT. Pertamina EP Sangasanga Field di lapangan Tenis Pertamina, dan pukul 23.40 yaitu Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wadah Batuah Sangasanga.

Jumat, 27 Januari, yaitu pukul 07.00 penampilan Drumband SDN 09 Sangasanga di lapangan Bola PT. Pertamina Sangasanga, upacara Ziarah Tabur Bunga di TMP Wadah Batuah Sangasanga, pukul 08.30 upacara parade peringatan Peristiwa Merah Putih dan penampilan Operet Merah Putih di lapangan Bola Pertamina Sangasanga, pukul 10.00 ramah tamah Veteran/Janda Veteran peristiwa Merah Putih 27 Januari di gedung Wisma Ria Pertamina Sangasanga.

Sabtu, 28 Januari, yaitu pukul 09.00 Event Tranksang Trail Sangasanga serta pada Jumat, 3 Februari mendatang, yaitu pukul 19.30 penutupan Pameran Expo Merah Putih Sangasanga sekaligus pembagian hadiah di lokasi Expo Sangasanga.

Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan merah putih Sangasanga sudah hampir 100% persiapannya, karena laporan dari masing-masing koordinator panitia/seksi telah bekerja sesuai tupoksinya.

Menurutnya, apa yang telah disepakati dalam rapat ini untuk ditindaklanjuti dan apabila ada kendala di lapangan, agar segera dikomunikasikan dan dicarikkan solusi dengan slogan “Betulungan Etam Bisa”.

“Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dalam rapat ini, dan kita berharap seluruh rangkaian agenda peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga 27 Januari 1947 tahun 2023 berjalan sukses,” harap Asisten I.

Usai, memimpin rapat tersebut Asisten I dan rombongan melakukan peninjauan lapangan yang akan dijadikan tempat acara.

Turut hadir mendampingi Asisten I tersebut, Kabag Prokompim Ismed, Kabag Kesra Dendy, Sekretaris Dinsos Yuliandris, dan Sekcam Samgasanga Amir Hady. (prokom05)

MEMBERIKAN manfaat untuk orang lain adalah suatu hal yang bisa membahagiakan pelakunya. Ada banyak cara untuk memberikan manfaat tersebut, salah satunya dengan berbagi.

Tidak melulu soal materi atau konsumsi, memberikan manfaat juga bisa dengan berbagi pengetahuan dan keterampilan.

Seperti halnya yang dilakukan oleh itu, Popy Primawati Andriani. Pendamping Lokal Desa (PLD) di Anggana ini, berhasil memberdayakan masyarakat khususnya para wanita di Anggana dan daerah lainnya di Kaltim untuk menghasilkan produk kerajinan manik khas Kaltim.

Awalnya, pada 2015 wanita yang akrab disapa Ceu Popy ini hanya memproduksi makanan ringan yaitu Cireng. Pada tahun 2018 Ceu Popy mencoba menambah varian produknya yaitu kerajinan manik-manik yang juga dipadukan dengan anyaman purun.

Popy mengatakan, hal itu dilakukannya untuk dapat memberdayakan lebih banyak ibu rumah tangga yang suaminya menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan para istri nelayan dengan penghasilan tidak menentu.

“Mereka (isteri korban PHK dan isteri nelayan.red) saya ajak bergabung dan saya latih untuk membuat kerajinan manik dan purun, saya bersyukur usaha ini jalan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (18/1/2023) malam.

Alasan Popy mengangkat kerajinan manik, karena juga merupakan kearifan lokal Kaltim. Sedangkan bahan dasar kerajinan purun banyak tumbuh di Kaltim, sehingga dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai seperti tas sepatu yang juga dipadukan dengan manik.

Hingga saat ini, Ceu Popy berhasil memberdayakan 80 orang pemanik perempuan dan 2 orang pemanik laki laki.

Hingga kini, brand Ceu Popy Manik telah merambah pasar internasional. Bahkan telah rutin mengekspor hasil karyanya ke Belanda dan Malaysia.

Karya PLD Anggana ini tentunya juga telah ternama di dalam negeri sendiri, dan telah diundang oleh UNDP (United Nations Development Program) yang merupakan lembaga di bawah PBB, untuk Dialog Nasional bersama 15 participant YOUTH COLAB UNDP se Indonesia, di Kemenpora, Jakarta 2019 lalu.

Seperti yang dimuat di dpmpd.kaltimprov.go.id, undangan PBB itu menjadi pembuka kran kesuksesannya. Pemkot Samarinda juga telah mengundang Popy, sebagai Narasumber pada acara Temu Usaha bertema “Usaha Kita Satukan Visi Demi Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing Menuju Samarinda Sejahtera”.

Popy telah berhasil memberdayakan ratusan perempuan di Kecamatan Anggana. Produk UKM yang didampinginya
telah tersebar di berbagai daerah.(prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono didaulat menjadi narasumber pada penyuluhan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTLS) garapan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kukar di Hotel Grand Fatma, Rabu (18/1/2023).

Penyuluhan yang diikuti peserta sebanyak 145 yang berasal dari para Kepala Desa (Kades), Lurah dan Camat itu dibuka Kepala Kantor ATR/BPN Kukar Aag Nugraha.

Sebelum penyuluhan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, dan satuan tugas administrasi.

Sekda Sunggono dalam paparannya menyebutkan PTSL adalah kebijakan yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

“Kebijakan ini menjadi program strategis nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, Pendaftaran Tanah Kabupaten/kota Lengkap (PTKL) merupakan pendaftaran tanah berbasis desa/kelurahan lengkap yang dilakukan dalam suatu kabupaten/kota yang jumlah bidang tanah terdaftarnya di atas 80% dan bidang tanah belum terdaftarnya tersebar secara sporadis.

“Ketentuan mengenai PTKL diatur lebih lanjut dalam pengaturan desa/kelurahan lengkap dan kabupaten/kota lengkap,” ungkapnya.

Terkait sertifikasi di Kukar, Sunggono menyebutkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah ‘0’ (nol) rupiah sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 291/SK-BUP/HK/2022 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk peserta kegiatan PTSL.

Sunggono berharap dengan PTSL seluruh kelurahan di Kutai Kartanegara (kecuali Muara Jawa dan Samboja karena masuk kawasan IKN) menjadi kelurahan lengkap.

“Artinya seluruh bidang – bidang tanah di kelurahan tersebut bisa terinventarisasi sehingga menjadi kelurahan lengkap dan semoga di tahun depan seluruh desa bisa ditargetkan menjadi desa dan di tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kabupaten lengkap,” harapnya. (Prokom01)