Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Pelatihan Basic Operator hasil Kerja Sama dengan PT Bisa Ruang Nuswantara (PT BIRU), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), Kamis (23/11/23) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, ditandai dengan pemasangan rompi dan helm kepada perwakilan peserta.

Hadir pada acara itu jajaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kukar, Pimpinan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT Bisa Ruang Nuswantara (PT Biru), stakeholder terkait lainnya, serta para calon Peserta training/pelatihan tersebut.

Kadistransnaker Kukar M Hatta, melaporkan pelatihan itu diikuti peserta dari 8 kecamatan, yakni Tabang, Kembang Janggut, Tenggarong, Anggana, Kita Bangun, Loa Janan, Nuara Kaman, Tenggarong Seberang, Samboja, dan Sebulu dengan total Peserta 30 orang. Peserta merupakan hasil seleksi yang meliputi tes akademis fisik, dan medis. Pelatihan digelar satu tahun sampai November 2024.
Tujuannya adalah mewujudkan program Kukar Idaman yakni Kukar Siap Kerja, untuk memberikan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar.

Direktur PT Biru Kristiyanto Widyawan, ini adalah wujud kerjasama nyata dengan Pemda, terimakasih atas terlaksananya amanah ini. Mengantarkan peserta agar berguna bagi keluarga dan daerah, manfaatkan peluang ini dengan baik.

Pelatihan tersebut merupakan hasil Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 18 November 2023 antara Pemkab Kukar, PT. Bukit Mandiri Makmur Utama (BUMA) dengan PT. Bisa Ruang Nuswantara dan PT. Petrotekno sebagai perusahaan penyelenggara pelatihan bagi tenaga kerja,  yang salah satunya bertujuan untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi para tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan wilayah Kukar, dengan target sebanyak 30 orang, yaitu Pelatihan Basic Operator.

Sementara Bupati Kukar mengapresiasi terlaksananya program kerjasama peningkatan SDM tersebut. Juga mengapresiasi peserta yang telah terbentuk disiplin dan wataknya.

“Ikuti pelatihan dengan baik, happy, nikmati prosesnya, jangan jadikan beban, dan nanti selalu siap ditempatkan dimana saja,” pesannya.

Bupati kemudian merasa optimistis kerja bersama dalam peningkatan SDM Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya terlaksana dengan baik dengan kerja bersama sebagaimana terlaksananya pelatihan tersebut.

Diharapkan kedepannya ada evaluasi program ini, karena tahun depan kegiatan ini telah disiapkan lagi.

Bupati berharap dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta nanti tidak saja mendapatkan keterampilan dan keahlian dalam mengoperasikan alat. Akan tetapi, dibekali juga dengan pehamanan tentang kondisi kerja yang berbahaya dan tindakan apa yang harus dilakukan. Bagaimana sikap kerja yang aman, untuk melindungi diri dan lingkungan sekitarnya. Serta sikap dan perilaku (attitude) yang baik, terhadap rekan kerja, juga lingkungan hidup di areal kerjanya.

Kepada semua pihak yang telah mendukung program ini terutama dari PT. BUMA yang telah memberikan support yang tidak sedikit dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Kukar, Bupati  sampaikan terimakasih.

“Semoga ini menjadi contoh baik bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kukar untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Kukar yang cerdas, tangguh, kompeten dan berakhlak,” demikian ujarnya. (prokom04)

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima penghargaan Mal Pelayanan Publik (MPP) kategori Prima dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik klaster Pemerintah Kabupaten untuk Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan), yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Alfian Noor, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (21/11/23).

Kementerian PANRB memberikan Penghargaan Pelayanan Publik kepada Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik sekaligus melakukan Peresmian 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). Acara dibuka oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Penghargaan diberikan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.

Dalam sambutannya Menteri Anas menyebutkan transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk akselerasi kualitas pelayanan publik. Transformasi tersebut akan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Setelah menerima penghargaan Kepala DPMPTSP Alfian Noor didampingi Kabag Prokom Ismed, dari Brida Kukar Murdiansyah, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Fasilitasi Pelayanan DPMPTSP Bahaudin Topo dan Sub Koordinator Data dan Sistem Informasi Sri Setyowati, mengucap syukur atas prestasi tersebut.

“Alhamdulillah Pemkab Kukar mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dimana Kukar salah satu daerah dari 10 daerah yang mendapatkan penghargaan MPP Prima dan ini tidak terlepas dari binaan dari Bupati Kukar untuk membentuk MPP dan ini baru berjalan 11 bulan sampai mendapatkan penghargaan ini yang merupakan capaian luar biasa”,ungkapnya.

Dikatakan Alfian semua yang didapat akan menjadi tonggak capaian yang tidak akan berhenti sampai di sana saja, kedepannya DPMPTSP akan terus berinovasi dengan pelayanan terbaik yang akan diberikan kepada masyarakat. Semua yang dicapai adalah komitmen besar Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda yang terus mendorong agar MPP terus berjalan dan melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Tentu saja komitmen ini tidak terlepas dari suport anggaran yang diberikan, apapun kekurangan yang ada diMPP ini segera kami laporkan dan jika ada kekurangan akan diberikan anggaran yang memadai demi kelancaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”,ujarnya.

Alfian menyebutkan jika pelayanan yang diberikan diMPP tidak hanya yang ada saja, DPMPTSP akan terus berinovasi dengan adanya pelayanan terbaru berupa MPP Digital yang sudah mulai prosesnya. Direncanakan akan beroperasi tahun depan dengan banyak perubahan dan inovasi yang akan lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat.Pelayanan tersebut berupa Metaverse, merupakan dunia virtual 3 dimensi yang terbentuk atas perpaduan dunia fisik dan digital yang saling terkonvergensi. Terbentuk dari persimpangan antara dunia virtual dan dunia fisik yang ditopang oleh 3 (tiga) bangunan utama meliputi ekosistem, interaksi dan infrastruktur.

“Ini bentuk perubahan yang dilakukan dalam MPP dimana menyatukan dunia nyata dan dunia maya, jadi orang dari rumah saja sudah bisa langsung masuk yang penting ada signalnya bisa langsung masuk kemana tujuan yang diinginkan dan ini akan diuji coba bulan Desember ini”, ungkapnya.(Prokom06)

Tenggarong – Pelaksanaan Tugas (Plt) Asisten II Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono membuka kegiatan sosialisasi informasi publik yang dikecualikan, di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu (22/11/2023).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar tersebut turut dihadiri Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto, Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih, dan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar.

Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 22 sampai 23 November 2023, dimana di hari pertama kegiatan berisikan sosialisasi berkaitan dengan informasi publik yang dikecualikan dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Kaltim.

“Untuk hari kedua kita akan lakukan uji konsekuensi dengan beberapa perangkat daerah yang mendaftar ke kita, yang tentunya berkaitan dengan informasi yang dikecualikan,” ujar Dafip Haryanto.

Ditambahkannya, melalui sosialisasi tersebut diharapkan penanganan dari segi dokumentasi dan informasi kedepannya akan memiliki penahan (Bumper-red) yang aman terhadap permintaan-permintaan informasi publik yang tidak diperdebatkan sampai menjadi sengketa informasi di KI Kaltim.

Bacakan sambutan Sekda Kukar H Sunggono, Wiyono mengapresiasi kepada seluruh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) kabupaten, maupun PPID pada OPD, dan badan publik lainnya, karena telah memberikan kontribusi secara konsisten dan berkelanjutan dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kukar.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan pencerahan sejelas-jelasnya dari pada komisioner tentang daftar Informasi Publik (DIP), dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) agar para pelaku kepentingan dan badan publik dapat menyusun dengan terang benderang terkait informasi apa saja yang sebetulnya dapat diberikan terhadap pemahaman informasi.

Lebih lanjut, Edi Damansyah mengatakan hak mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, aesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UUKIP), yang mana ditegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka, dan informasi yang dikecualikan bersifat ketat.

Dikatakannya, keterbukaan informasi publik sangatlah penting, namun akan tetapi tidak semua informasi harus diumumkan secara terbuka, karena ada informasi-informasi yang dikecualikan dikarenakan alasan keamanan dan privasi serta lain-lainnya.

“Oleh karena itu, kita juga akan membahas proses penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (DIK) dalam sosialisasi ini,” ujar H Sunggono dalam sambutannya.

Keterlibatan para PPID sangat menentukan suksesnya proses penyusunan daftar informasi yang seharusnya dibuka publik dan informasi yang dikecualikan, sehingga pada akhirnya Pemkab Kukar dapat memberikan keputusan yang terbaik, dan lebih bijaksana serta sejalan dengan kepentingan masyarakat Kukar.

PPID dikatakannya harus beradaptasi dengan realitas digital, demikian juga dengan kearsipan dan publikasi, dirinya juga meminta agar media sosial di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terorganisir dengan baik. Dan diharapkan adanya koridor rambu-rambu terkait mana dokumen yang bisa dipublikasikan dan mana dokumen yang harus disimpan dahulu, sehingga tidak menjadi konsumsi publik yang mempunyai tujuan tertentu.

“Saya meminta kepada Kepala OPD harus berfokus pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam program Kukar Idaman sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan publikasi Pemkab Kutai Kartanegara harus berorientasi pada materi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, bukannya branding personal,” pungkasnya.(Prokom07).