Tenggarong – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto melaunching Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) online di BAPPEDA Kukar, Selasa (22/10/2024).

Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto itu juga dirangkai dengan Desiminasi Proyek Perubahan (Poper) Citra Mandiri Desa (Cipta Kemitraan Bum Desa Menuju Kemandirian Desa). serta penyerahan piagam penghargaan oleh Pjs Bupati Kukar kepada Bum Desa Payang Sejahtera Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu sebagai Bum Desa Inspiratif Praktek Baik Kemitraan dengan perusahaan di Kukar.

Kemudian kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atas dedikasinya terhadap pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa. Dan pihak-pihak perusahan diantaranya PT Tunas Prima Sejahtera, PT Rea Kaltim Plantations, serta PT Bank Kaltimtara cabang Tenggarong sebagai perusahaan yang melaksanakan kemitraan dengan Bum Desa di wilayah Kukar. Dimana acara itu juga turut diikuti secara daring oleh peserta dari seluruh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Kukar.

Dalam sambutannya, Bambang Arwanto mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh DPMD, menurutnya apa yang telah dilakukan tersebut merupakan upaya dalam menciptakan tata kelola pembangunan desa yang lebih efektif dengan mengoptimalkan kelembagaan ekonomi desa yang didesain dalam pendekatan bottom-up.

“Pemkab Kukar menyambut baik atas aksi perubahan yang dilakukan oleh Kadis PMD, sebagai upaya menciptakan tata kelola pembangunan desa,” ujarnya.

Bambang mengatakan apa yang telah dilakukan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan di perdesaan, dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku sebagai akselerasi pencapaian kemandirian desa.

Bambang juga mengapresiasi kepada pihak perusahaan yang telah berkolaborasi dengan BUMDes sebagai wujud ikut serta membangun ekosistem desa untuk kemandirian.

“Apa yang dilakukan ini adalah contoh yang baik seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara asia timur yang maju dalam membangun ekosistem desanya seperti Jepang, Korsel, China dan lainnya,” ujar Bambang.

Sementara itu, Kepala DPMD Kukar Arianto menyebutkan bahwa acara launching citra mandiri desa ini bagian akhir dari rencana kegiatan proyek perubahan untuk mempublikasikan ke khalayak luas berkaitan dengan salah satu kebijakan yang akan diterapkan di Kutai Kartanegara.

Dengan launching cipta mandiri desa ini maka diharapkan sudah lebih maksimal kemitraan yang dilakukan. Dengan difasilitasi oleh DPMD melalui kebijakan maka semakin banyak BUMDes yang memiliki usaha.

Dengan demikian diharapkan bisa berkontribusi dalam mewujudkan pendapatan asli desa (PADes) yang nantinya ketika BUMDes sudah bisa menyumbang PADes maka bisa mendapatkan sumber tambahan anggaran secara mandiri.

“Jadi kedepan tidak hanya mengandalkan dana transfer seperti saat ini ADD DD ada dana bagi hasil pajak, tapi dia bisa secara mandiri menghasilkan pendapatan melalui BUMDes,” Pungkas Arianto.(Prokom07)

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa (22/10/24) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kutai Kartanegara.

Usai pengibaran bendera, dibacakan pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia dan pembacaan ikrar santri dan pembacaan Resolusi Jihad oleh KH. Muhibin Ali.

Dalam sambutan Menteri Agama RI Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar yang di bacakan oleh Bambang Arwanto mengatakan, Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri merupakan salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah, Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah pada peristiwa “Resolusi Jihad” pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari.

“Dalam fatwa “Resolusi Jihad” tersebut, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari menyatakan bahwa “berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu ‘ain (yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak) bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh.” ungkapnya.

Menurutnya, Sejak Resolusi Jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut Hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan”imbuhnya.

Peristiwa Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa Resolusi Jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November.
Pada peringatan Hari Santri Tahun 2024 ini Kementerian Agama mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan, Tema ini mengingatkan pada salah satu bait dalam kitab Alfiyyah Ibnu Malik yang berbunyi “Seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat”.
Seperti bait dari kitab Alfiyah tadi, tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan” yang menjadi sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa.

Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena.

Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekadar menjaganya melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik.

Ia berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bagi semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa.

“Santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri yaitu KH. Ma’ruf Amin dan juga Banyak menteri yang berlatar belakang santri, Banyak pengusaha berlatar belakang santri. Banyak birokrat berlatar belakang santri, Sekali lagi santri bisa menjadi apa saja Asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah,”imbuhnya.

Ia berpesan berpesan untuk merenungkan masa depan dengan semangat dan ketekunan selain itu Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia.(Prokompim08)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menjadi narasumber pada Acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah Nasional (BAZNAS) Kabupaten / Kota Se- Kalimantan Timur, Senin (21/10/24) di Hotel Ibis Samarinda.

Pada kesempatan tersebut Akhmad Taufik Hidayat memaparkan tentang kebijakan Pemerintah Kutai Kartanegara terhadap tata kelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) Kutai Kartanegara.

Selain Kukar, juga Kutai Timur yang diwakili oleh Asisten Administrasi umum Setkab Kutai Timur H. Sudirman Latif memberikan materi tentang kebijakan Pemkab Kutim terhadap tata kelola zakat, infaq dan Shodaqoh di Kutim dan Kabupaten Mahakam Ulu yang diwakili boleh Staf ahli Bupati Mahakam Ulu juga memberikan materi tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di wilayahnya.

Dalam pemaparannya, Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengatakan bahwa Pemkab Kukar juga melakukan Sosialisasi dan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Organisasi Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Daerah sejak tahun 2022.
Pemkab Kukar sangat mendukung penuh BAZNAS Kutai Kartanegara, terbukti Pemkab kukar Mendukung secara penuh Biaya Operasional dan Pembangunan Kantor BAZNAS Kutai Kartanegara melalui Dana Hibah.

Menurutnya sejak tahun 2022 dilakukan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kukar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (2023-2024), dan dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kukar dengan BAZNAS Kukar yang berfokus pada pengumpulan dan pendistribusian Zakat Infak Sedekah yang diselaraskan dengan program pengentasan kemiskinan pada program Pemerintah Kukar.

Selain itu juga dilakukan kolaborasi Program Kegiatan antara Perangkat Daerah dengan BAZNAS Kukar khususnya dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kutai Kartanegara dan juga Memasukkan Indikator Pengumpulan Zakat Infak Sedekah dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.

Bukan hanya itu saja, Pemkab Kukar juga Mendorong keterlibatan sektor swasta khususnya yang diwadahi oleh Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FKTJSP) dalam optimalisasi pengumpulan ZIS dan DSKL perusahaan atau karyawan (Prokompim08)

Tenggarong – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto membuka Rapat Kerja (Raker) Persiapan Jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kukar tahun 2024, Senin (21/10) di Hotel Five Premiere, Jl. Bhayangkara Samarinda.

Raker itu diikuti Kepala Satpol PP Kukar Arfan Boma Pratama beserta jajaran, Camat dan UPT Trantib Kecamatan se-Kukar.

Bambang dalam sambutannya mengatakan Raker ini menandai keseriusan Pemkab untuk mempersiapkan agenda Jambore Satlinmas se Kukar sebagai momentum penting untuk memperkuat kapasitas dan kualitas Satlinmas sebagai pengayom masyarakat.

“Semoga rapat kerja ini memberikan hasil maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan,” harapnya.

Dikatakannya, Satpol PP di daerah dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (Perda/Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat. Urgensi Satpol PP tidak terlepas dari tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: UU No. 23/2014 tentang Pemda, PP No. 16/2O18 tentang Satpol PP, serta Permendagri No. 26/2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Di tingkat daerah, Kukar telah membuat Perda No. 5/2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Satpol PP dan Satlinmas-nya, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi ancaman dan gangguan keamanan, serta dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah.

Maka, Bambang menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Raker ini menurutnya langkah koordinasi yang penting dilakukan. Selain untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka persiapan Jambore Satlinmas agar terlaksana dengan lancar dan sukses, juga menjadi ajang silaturahmi bagi anggota Satlinmas se Kabupaten Kukar, walau tidak menghadirkan seluruhnya.

Ia juga berharap agar Raker ini menjadi pembekalan bagi anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilukada yang akan berlangsung November mendatang.

“Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras kita semua, Rapat ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme Satlinmas di Kabupaten Kukar,” demikian ujarnya.

Kasatpol PP Kukar Arfan Boma berharap kegiatan ini sukses dan bermanfaat untuk Satlinmas mensukseskan Pilkada. Kegiatan ini untuk membangun kebersamaan dan menyamakan persepsi dalam rangka pengamanan Pikada. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksaan Pilkada tahun ini memerlukan perhatian khusus melibatkan personel yang besar.
Selanjutnya ia mengapresisasi Camat dan Kasi Trantib yang hadir dan berharap sinergi mensukseskan Pilakada dalam hal ini pengamanannya.

“Harap Pilkada berjalan baik dan damai,” demikian harapnya.(prokom04)