BKPSDM Kukar Gelar Pelatihan Government Transformation Academy , Dibuka Sekda
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono membuka Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) di Lingkungan Pemkab Kukar, Selasa (19/3/24) di Ballroom Mulawarman Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.
Pelatihan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Balai pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Banjarmasin Yaang di ikuti sekitar 240 orang peserta.
Pelatihan tersebut terbagi dalam 3 tema yaitu Business process Engineer(BPE) dengan peserta 49 orang di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar.
Junior Office Operator (JOO) dengan peserta 170 Orang yang terbagi dalam 3lokasi yaitu Hotel Grand Elty Singgasana 3 kelas, Hotel Grand Fatma 1 kelas dan Ruang CAT BKPSDM 1 kelas.
Sedangkan untuk kelas Fasilitator Pembelajaran Digital (FPD) dengan peserta 21 orang di Ruang Germas Dinas Kesehatan 1 kelas.
Pelatihan tersebut menggunakan pola pembelajaran secara tatap muka(Offline sebanyak 60 jam pelajaran (JP) yang akan dilaksanakan tanggal 19-23 Maret 2024 untuk kelas BPE, 40 JP untuk kelas JOO yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Maret 2024 dan untuk kelas FPD sebanyak 36JP yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 Maret 2024.
Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri kepala Balai pengembangan SDM dan penelitian Kominfo Banjarmasin Syarifuddin selalu Salah Satu Narasumber.
Dalam arahannya Sekda Kukar Sunggono mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan kesempatan yang baik bagi ASN di Kutai Kartanegara karena bagi seluruh ASN punya hak untuk mengikuti pelatihan sekitar 20 jam.
“Ini merupakan salah satu progres yang harus dilaksanakan bagi seorang ASN dalam menunjang karir dan seluruh progres ASN di nilai”ungkapnya
Sunggono juga meminta kepada para peserta untuk melaksanakannya dengan serius dan bisa memanfaatkan pelatihan ini dengan baik untuk lebih mengupgrade kualitas diri dan pekerjaan.
“Ilmu yang diperoleh tak akan bernilai jika tak di implementasikan dan direalisasikan dengan baik”imbuh Sunggono.
Menurut Sunggono seorang ASN harus berorientasi pelayanan agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang maksimal dan seorang ASN harus bisa dan mampu menyesuaikan keadaan agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal kepada masyarakat.
Dengan pelatihan seperti ini merupakan salah satu upaya ASN untuk mengupgrade diri karena saat ini semua harus sudah berbasis digital.
“ASN tidak boleh Gaptek dan harus terus mengupdate diri seiring perkembangan teknologi”ungkapnya.
Pelatihan ini juga merupakan salah satu agenda pemerintah daerah dalam rangka Optimalisasi peran ASN sebagai pelayan masyarakat yang diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan Utamanya adalah mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu BerAKHLAK, (Berorientasi pada Pelayanan Publik, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
“Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara melalui salah satu Program dedikasi Kukar idaman yaitu Mewujudkan Aparatur Sipil Berbahagia juga akan terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas individu dan kesejahteraan Aparatur serta memberikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi tanpa adanya diskriminasi,”ungkapnya mengakhiri.
Sementara itu Sekertaris BKPSDM Rokip yang membacakan laporan kepala BKPSDM H. Rakhmadi mengatakan bahwa Government Transformation Academy (GTA) merupakan program pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertujuan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung akselerasi transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara.
Skema pelatihan dirancang dari tingkat Junior Skill untuk level pelaksana, intermediate skill bagi pejabat pengawas – administrator dan advance skill yang menyasar kepada para pengambil keputusan.
Menurutnya, Program GTA ini bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi ASN/Non-ASN yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa, serta TNI/Polri dalam pemanfaatan Tekhnologi informasi dan Komunikasi guna menjalankan tugas organisasi menuju pelayanan prima dan juga mempercepat transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan.(Prokom08)
