Buka Workshop Tata Kelola Keuangan, Bupati Harap Pola Pikir dan Budaya Kerja Perangkat Desa Berubah

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa, Senin (21/11) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat.

Workshop garapan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) itu diikuti perwakilan desa – desa dari berbagai Kabupaten/kota se Kaltim.

Bupati Edi Damansyah mengucapkan terimakasih kepada kepala perwakilan BPKP wilayah Kaltim yang telah menggelar workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Untuk Pemulihan Ekonomi dan Kemandirian Desa, dimana Kukar sebagai tuan rumah.

“Terimakasih kepada kepala perwakilan BPKP wilayah provinsi Kaltim dan jajarannya karena Kukar sudah dijadikan tuan rumah untuk kegiatan workshop ini,” ucapnya.

Edi mengungkapkan saat ini Kukar sedang melakukan evaluasi besar – besaran, sudah menyusun strategi pembangunan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat desa yang terintegrasi tidak hanya dari prioritas nasional maupun Kaltim, ini sudah diupayakan dan diwujudkan dalam bentuk dokumen dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) nomor : 6 tahun 2021.

“Insyaallah secara dokumen ini terus kita lakukan fasilitasi, lakukan pendampingan sehingga semua dokumen – dokumen perencanaan yang ada di tingkat desa itu dapat terintegrasi dengan baik dengan dokumen yang ada di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Disebutkannya karena workshop diikuti perwakilan desa – desa yang ada di Kaltim dan khususnya desa – desa yang ada di wilayah Kukar, maka dari workshop ini agar bisa memberikan perubahan – perubahan terhadap pola pikir dan cara menyikapi bagaimana tata kelola keuangan desa dan bagaimana konsep pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.

“Kalau kita bicara masalah ekonomi pasca Covid 19, yang ada dipikiran kita hanya memberikan bantuan sembako, padahal esensi mendasarnya bukan itu, karena bantuan sembako sifatnya situasional,l” sebutnya.

Edi berharap dari workshop tersebut dapat merubah pola pikir dan budaya kerja, untuk itu workshop semacam ini dapat dilaksanakan secara intens.

“Karena ini narasumbernya lengkap ada dari BPK, BPKP dari perpajakan, PMD propinsi, semoga workshop ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan, namun yang terpenting itu merubah pola pikir dan budaya kerja terutama berkaitan dengan regulasi interpretasinya supaya betul – betul kalau bicara tata kelola itu bisa diwujudkan hasilnya juga bermanfaat dengan baik,” harapnya.

Sementara itu Ketua panitia pelaksana Ata Sumirta dalam laporannya menyebutkan workshop dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi dan menginformasikan hasil – hasil pengawasan serta hal – hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 50 orang, yang semula direncanakan 56 orang dari masing – masing desa perwakilan dari kabupaten/ kota se Kaltim.

“Dapat kami laporkan Pak Bupati semua teman – teman dari kabupaten/ kota yang hadir, dimana dari Pemdes atau yang mewakili kepala PMD ada 11 orang dan Kadis PMD Kukar nanti akan menjadi moderator, kemudian Camat yang hadir kurang lebih 5 orang, dan sisanya dari perangkat desa mulai dari Kepala desa, Petinggi dan anggota BPK atau PPID, sehingga yang hadir kurang lebih 50 orang,” ujarnya.

Selain dilakukan diskusi panel dengan narasumber Kepala Perwakilan BPKP wilayah Provinsi Kaltim Hasoloan Manalu, kepala kantor wilayah direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim Muhdi, Pemeriksa BPK Dwi Afriyanti, Kabid Pembangunan Desa dan wilayah Pedesaan Dinas PMD Propinsi Kaltim Sri Wartini dan Kepala KPPN Samarinda Angkaswantoro dengan moderator Kadis PMD Kukar Arianto.

Dalam workshop itu juga dilakukan penyerahan cenderamata dari Bupati Edi Damansyah kepada kepala perwakilan BPKP wilayah Provinsi Kaltim Hasoloan Manalu dan sebaliknya. (Prokom01).