Bupati Ingin Sinergitas Dinsos, Pendamping PKH dan DMI Bisa Lebih Optimal Untuk Tangani Kemiskinan
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah ingin sinergitas antara Dinas Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar bisa lebih optimal, khususnya terhadap validasi data masyarakat prasejahtera dan rentan.
Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Koordinasi Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kukar, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Selasa (19/07).
Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan sinergitas tersebut tentunya berpengaruh terhadap penerima manfaat atau bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera dan rentan agar tepat sasaran.
“Beberapa waktu lalu kami, meninjau langsung dibeberapa titik masyarakat prasejahtera dan rentan, lalu kami menemukan ada warga kita yang masih belum terdata, dan ada juga warga terdata namun sudah meninggal bahkan ada yang sudah pindah keluar daerah, maka dari itu pemerintah ingin Dinsos, pendamping PKH dan DMI Kukar dapat mengoptimalkan validasi data dan mengevaluasi data terhadap warga prasejahtera dan rentan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi juga meminta Kepala Dinsos Kukar melakukan perubahan yang lebih efektif terhadap data dalam rangka upaya percepatan optimalisasi data prasejahtera di Kukar.
“Melalui momentum ini saya ingin Kepala Dinsos beserta jajaran dapat melakukan langkah cepat dan inovatif, terhadap perubahan data maupun cara pandang,
serta budaya kerja yang rutinitas saja dilakukan setiap hari, akan tetapi lakukan upaya percepatan pendataan dan validasi data agar penyaluran program bantuan sosial PKH benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Kemudian Edi juga mengatakan peran pendamping PKH sangat besar dalam membantu Pemda dalam melaksanakan program bantuan bersama masyarakat, yang syaratnya adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka dari itu lakukan koordinasi dan komunikasi serta tingkatkan profesionalitas, tanggung jawab, kerja cepat dan kerja cerdas dalam mendata dan validasi data warga Kukar yang prasejahtera dan rentan, agar bantuan tahap selanjutnya bisa disalurkan tepat sasaran.
Sementara itu Kepala Dimsos Hamli mengatakan tantangan yang dihadapi saat ini dirinya beserta jajaran sudah beberapa kali melakukan peremajaan data, akan tetapi dari Kementerian terkait masih saja menggunakan data yang lama.
“Kami sudah memvalidasi data dan informasi yang relevan serta mengecek kembali tahapan tahapan yang sudah berjalan, namun saat penyaluran bantuan, pihak Kementerian masih menggunakan data yang lama sehingga kami mengalami kendala dalam menyalurkannya,” ujarnya. (Prokom 09)
