Bupati Jadi Keynote Speaker Pada Entry Meeting Tim Terpadu Peningkatan PAD
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri bertindak sebagai Keynote Speaker pada Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu PKM Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11).
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Lola Sari mengatakan, kegiatan entri meeting pemeriksaan administrasi dan lapangan terpadu ini dilakukan terhadap 215 perusahaan pada sektor pertambangan beserta kontraktor dan sub kontraktornya yang berada di wilayah Kutai Kartanegara yang melibatkan unsur perangkat daerah dan instansi terkait yaitu Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggii Kaltim, kanwil Bea dan Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, Tim Ahli Gubernur untuk percepatan Pembangunan, Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Bapenda Kabupaten/kota, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kaltim, Dinas tenaga Kerja Kaltim serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisii objek dilapangan, meliputi workshop alat berat, stockpile, pit tambang, serta fuel stronge. Output yang diharapkan dari pelaksanaan ini adalah tersedianya data yang valid, akurat dan terverifikasi sebagai dasar pengambilan kebijakan serta terteridentifikasinya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat diketahui Tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan administrasi oleh Tim Terpadu ini berjumlah 40 ( empat puluh ) orang 20 orang dari Tim Pemeriksa pajak provinsi dan 20 orang dari tim pemeriksa pajak kabupaten/kota, berlangsung dari Tanggal 16 hingga 21 November 2026 jelas Lola Sari.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Kukar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alamdan aktivitas ekonomi yang cukup besar di Provinsi Kaltim. Berbagai kegiatan usaha, baik disektor pertambangan, Perkebunan, kehutanan, perdagangan, jasa, maupun sektor – sektor lainnya, telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas Pembangunan daerah.
Kita menyadari bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu factor penting dalam memperkuat kapasitas fiscal daerah.
Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiscal yang lebih besar untuk membiayai Pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan public, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pemeriksaan administrasi dan lapangan yang dilaksanakan pada hari ini memiliki arti yang sangat strategis.
Kegiatan entri meeting pemeriksaan oleh Tim Terpadu dilaksanan untuk meningkatkan proses optimalisasi artinya tidak ada hal yang berlebihan yang kita inginkan dari pihak perusahaan yang selama ini sudah bekerja dengan baik, melaksanakan kewajiban dengan baik dan kegiatan ini akan memberikan manfaat seluas luasnya bagi para peruhaan yang beroperasi diwilayah Kukar dan tentunya untuk seluruh warga masyarakat Kukar. Kegiatan ini sangat luar biasa, duduk bersama melaksankanan konsolidasi dan Rekonsiliasi tentang data implementasi dari proses perpajakan yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan Pemkab Kukar ,Pemprov Kaltim, didampingi oleh Polda, Kejasaan, dan Insya allah ini akan membawa manfaat seluas luasnya terutamanya bagi masyarakat Kukar. Melalui Kegiatan ini Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dan kebanggaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini .Aulia berharap kepada pihak perusahaan yang hadir bisa bekerjasama dengan baik, walaupun ada 50 (lima puluh ) perusahaan yang tidak hadir. Ada satu yang ditegaskan Aulia ,kegiatan ini tidak sama sekali akan memberikan beban tambahan bagi para perusahaan , artinya kegiatan ini tidak akan memberikan kontribusi kontribusi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, artinya Ketika penggunaan BBM perusahaan bapak ibu itu menggunakan BBM yang ilegal atau selama ini pembelian BBM pihak perusahaan free pajak kendaran bermotor PKB dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Tingginya aktivitas produksi tentu berkaitan dengan kebutuhan alat berat dan bahan bakar untuk menunjang kegiatan pertambangan.
Aulia menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama untuk memastikan penerimaan pajak tercatat sesuai dengan wilayah tempat aktivitas perusahaan berlangsung.
Kalau produksinya lebih besar, untuk memproduksi batu bara ini dibutuhkan alat berat dan bahan bakar. Nah, pastinya ketika produksi itu lebih besar maka alat beratnya lebih banyak dan penggunaan bahan bakarnya lebih banyak, ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang akan dicermati tim terpadu berkaitan dengan perbedaan antara domisili kendaraan dan lokasi operasionalnya. Sebab, sejumlah perusahaan pertambangan memiliki kantor pusat di Samarinda maupun Balikpapan, sementara kendaraan dan alat operasionalnya digunakan di wilayah Kukar.
Dalam mekanisme pembayaran PBBKB, terdapat pendekatan berdasarkan domisili kendaraan maupun lokasi kendaraan tersebut beroperasi.
Pemkab Kukar berharap potensi pajak dari aktivitas yang berlangsung di wilayahnya dapat diterima sesuai ketentuan perpajakan.
“Harapan kita pembayaran PBBKB nya itu ada di Kukar. Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena apa? Karena sekali lagi, kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam,” tegasnya.
Melalui pemeriksaan administrasi dan lapangan yang berlangsung pada tersebut, ia optimistis penataan penerimaan pajak dapat memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Bahkan, Aulia memperkirakan penerimaan Kukar pada 2027 berpeluang melampaui Rp800 miliar apabila seluruh potensi pajak dapat diidentifikasi dan dikelola secara optimal. Ini bukan hanya asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
Maka Pemkab Kukar yakin dan optimistis ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, pendapatan kita di tahun 2027 itu bisa melebihi Rp800 miliar daripada apa yang terjadi hari ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menetapkan kewajiban di luar ketentuan. Namun, perusahaan tetap harus menjalankan tanggung jawab perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
“Ketika perusahaan tersebut tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya akan diberikan. Aulia berharap kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan hasil nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah, sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat “, tegas Aulia Rahman Basri. ( Prokom 03 ).




