TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditetapkan sebagai lokus penurunan stunting pada tahun 2019. Tanpa terasa sudah lima tahun kita melakukan konvergensi upaya penurunan stunting dan telah merasakan berbagai tantangan dan hambatan dalam upaya melakukan integrasi penurunan stunting.

Integrasi dan konvergensi berbagai sektor dalam penurunan stunting ternyata bukan hal yang mudah untuk dilakukan namun kita terus berupaya melakukan perbaikan baik dari sisi struktur maupun prosesnya karena hal ini merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Kutai Kartanegara.

“Untuk itu saya sampaikan target Pemerintah terhadap penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14 %. Untuk itulah perlu secara rutin kita melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan terus menerus melalui siklus plan-do-check-action (PDCA) secara simultan,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan sekda Kukar Dr.Sunggono yang juga Ketua Tim Penurunan Penanggulangan, Pencegahan Stunting (TPPS) dalam Rembut Stunting diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kamis (9/11/2023) di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong.

Dikatakannya, melalui Peraturan Presiden (PP) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, optimalisasi pencegahan stunting dilakukan melalui strategi pendekatan keluarga. Setiap keluarga yang mempunyai risiko stunting dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan Kader KB).

Struktur terkecil TPK ini didukung secara berjenjang oleh Tim Pencegahan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten bahkan melibatkan sektor swasta sesuai dengan tugas pokok dan ruang lingkup fungsinya masing-masing. Lebih jauh, amanat PP nomor 72 tahun 2021 tersebut lebih berfokus pada aspek promotif dan preventif yang dilakukan melalui intervensi spesifik maupun sensitif untuk mencegah terjadinya stunting dengan melakukan pendataan, penyampaian informasi serta pemberian edukasi upaya pencegahan stunting.

“Saya berharap Rembuk Stunting yang kita laksanakan pada hari ini akan membawa hasil yang positif bagi kita semua terutama dalam rangka mendesain intervensi dalam melakukan konvergensi. Desa yang telah menjadi lokus stunting pada tahun-tahun sebelumnya harus tetap meneruskan kegiatan penurunan stunting di masing-masing desa. Dan para Camat agar dapat terus mendorong dan memotivasi Kepala Desa dalam melakukan upaya konvergensi penurunan stunting secara konsisten,” demikian harapnya. (Prokom10)

YOGYAKARTA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin didampingi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kukar Dr. Sunggono membahas Rancangan Pra APBD Tahun 2024 bersama Badan Anggaran DPRD Kukar dibuka Ketua DPRD Abdul Rasyid, Minggu (6/11/2023) malam di Novotel Maliaboro, Yogyakarta.

Ketua TAPD Kukar Dr. Sunggono meminta Sekretaris TAPD Aspiadi mempresentasikan proyeksi pendapatan APBD Tahun 2024.

Dalam presentasinya dsebutkan bahwa penerimaan daerah dengan kesepakatan KUA PPAS dengan Total APBD Rp12,449 Triliun dengan usulan rancangan APBD tahun 2024 sebesar Rp13,376 Triliun dengan adanya kenaikan Rp927 Miliar.

Adapun pembiayaan daerah dengan jumlah penerimaan pembiayaan usulan kesepakatan KUA PPAS Rp750 miliar dengan rancangan APBD Rp750 Miliar, jumlah pengeluaran pembiayaan dengan usulan kesepakatan KUA PPAS sebesar Rp127 miliar dengan rancangan APBD Rp127 miliar. Pembiataan Netto usulan kesepakatan KUA PPAS Rp623 miliar. Total APBD usulan kesepakatan KUA PPAS Rp 12, 449 triliun dan rancangan APBD sebesar Rp13.376 triliun bertambah Rp927 Miliar.

Sementara Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) usulan 8 Oktober 2023 sebesar Rp961 miliar dan usulan 5 November 2023 sebesar Rp927 Miliar bertambah Rp34 miliar.

Dari proyeksi tersebut didapatkan bahwa Mandatory Spending seperti alokasi pendidikan sebesar Rp2,897 Triliun telah memenuhi minimal alokasi sebesar 20 persen dari R-APBD. Kesehatan dialokasikan sebesar Rp1,7 Triliun memenuhi minimal alokasi sebesar 10 persen dari total R-APBD, Diklat ASN dialokasikan sebesar Rp33, 858 miliar (0,20%). Pengawasan dialokasikan sebesar Rp66, 641 miliar sebesar (0,50%).

Adapun infrastruktur dialokasikan sebesar Rp4,789 triliun memenuhi minimal alokasi sebesar 40 persen dari total pendapatan DBH dan DAU dan Alokasi Dana Desa dialokasikan sebesar Rp992,454 miliar (10%) dari total pendapatan DBH dan DAU.

Ditambahkan DBH sawit dan DAU Spesific Grant berdasarkan PP38/2023 merupakan bagian dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit. Dianggarkan dalam APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten yang digunakan sebagai jalur logistik pengangkutan sawit.

“DAU spesifik Grant berdasarkan UU1/2022 dialokasikan untuk peningkatan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebjakan penggunaannya (earmarked), termasuk DAK Fisik dan Dak Non Fsik berdasarkan S-46/MK.7/2023 dan Dak Non Fisik-PMK204/PMK.07/2022 membantu operasional layanan publik,” jelasnya.

Setelah penjelasan proyeksi rancangan pra APBD tahun 2024 dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD Kukar. Dilanjutkan kembali pada Senin (6/11/2023) dengan pembahasan penggunaan proyeksi usulan realisasi APBD Tahun 2024. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara, terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, bukan hanya dari segi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan tetapi juga kesesuaian Persyaratan, Sistem, mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu pelayanan, Biaya/tarif, Produk pelayanan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi, Kompetensi dan Jumlah pelaksana, Pengawasan internal, Jaminan pelayanan, keamanan dan keselamatan pelayanan, serta Evaluasi kinerja pelaksana.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Plt Asisten III Dafip Haryanto dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Kamis (2/11/2023) di Ruang Serbaguna Kantor Bupat, Tenggarong.

Dijelaskannya, kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat, menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan diharapkan tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian penting bagi Pemkab Kukar sejalan dengan misi 1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani, dengan salah satu sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik,” ujarnya.

Untuk percepatan lanjutnyta, peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

“FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan dengan tujuan
untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Diharapkannya, kedepannya perbaikan yang dilakukan akan mengubah stigma negtif masyarakat atas pelayanan khususnya di Bagian Kesejahteraan Rakyat seperti layanan Hibah mulai dari Pengusulan, Pencairan dan Pertanggungjawaban. Fasilitasi Akte Pendirian Yayasan Gratis Bagi Rumah Ibadah Dan Majelis serta Beasiswa dalam bentuk Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Beasiswa.

“Jika bapak ibu, saudara saudari nantinya menemukan oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari Masyarakat atas pelayanan yang diberikan, laporkan kepada kami, sampaikan bukti-buktinya, maka akan segera kami berikan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut,” tegasnya.

“Saya juga menginstruksikan seluruh Perangkat daerah menyusun Standar Pelayanan, melaksanakan FKP, dan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, karena tahun depan Pemkab Kukar akan melakukan Kerjasama dengan Ombudsman RI Kaltim untuk melaksanakan Penilaian Kepatuhan Atas Pelaksanaan Standar Pelayanan di seluruh perangkat daerah, dan hasil penilaian tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja bukan hanya bagi kepala perangkat daerahnya saja, namun seluruh komponen jajaran di bawahnya dalam lingkup koordinasi kepala perangkat daerah,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Keluarga merupakan wadah sebagai sosialisasi dan pendidikan, yakni mengajarkan anggota keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa untuk menjadi pribadi yang baik. Untuk itu Tim Penggerak (TP) PKK memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk keluarga yang tangguh, dengan 10 programnya sebagai sinergitas bersama membangun daerah.

“Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih dan apresiasi Tim Penggerak PKK Kukar beserta PKK Kecamatan yang telah sukses menyelenggarakan HKG-PKK membangun kekuatan bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang sienrgi dan harmoni, tentunya ini sangat luar biasa,” apresiasi Bupati Kukar Edi Damansyah pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-51 Tingkat Kabupaten di Kota Bangun, Senin (30/10/2023).

Dikatakan Edi Damansyah HKG-PKK yang dilaksanakan di Kota Bangun tersebut sebagai wujud dari komitmen bersama untuk meningkatkan kolabroasi dalam proses pembangunan yang semakin kompleks.

“Pembangunan merupakan suatu proses dalam membentuk karekter masyarakat yang maju, religius dan sejahtera, dan pilar utama dalam pembentukannya adalah dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Edi Damansyah juga menyampaikan bahwa Pemkab Kukar memiliki beberapa program pembangunan yang berbasis keluarga ditujukan untuk memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi dengan optimal, seperti beasiswa pelajar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akses kesehatan seperti layanan kesehatan dengan mengoptimalkan BPJS dan memberikan layanan terpadu pada Posyandu.

Kemudian peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui program bedah rumah, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi hingga perbaikan jalan lingkungan.

“Dari aspek ketahanan ekonomi keluarga, seperti pemberian bantuan pangan, peralatan usaha hingga fasilitasi kredit UMKM, serta program-program lainnya yang keseluruhannya di kemas dalam satu filosifi ‘Kukar Idaman’,” katanya.

“Pemkab Kukar memerlukan dukungan dari segenap komponen masyarakat, termasuk TP-PKK agar dapat mensosialisasikan dan melaksanakan program Kukar Idaman secara sinergi dengan pemerintah sehingga program itu terus dikembangkan secara terus menerus, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Diketahui, puncak HKG-PKK ke-51 dirangkai dengan penyerahan penghargaan dan hadiah bagi pemenang lomba HKG-PKK oleh Bupati Edi Damansyah didampingi istri tercinta Maslianawati, Sekda Kukar Dr. Sunggono dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto. Peringatan HKG-PKK ke-52 Tingkat Kabupaten Tahun 2024 telah ditetapkan Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai tuan rumah.(Prokom10)

TENGGARONG – Plt Asisten III Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Survey Lapangan dalam ranga Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Kota Bangun dan Tabang, Jumat (27/10/2023) di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten III Dafip Haryanto menyambut baik adanya FGD dan survey lapangan dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi di kabupaten Kutai Kartanegara.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersejarah bagi Kutai Kartanegara dimana rencana kawasan transmigrasi yang akan ditetapkan merupakan langkah penting dalam penetapan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Program transmigrasi lanjutnya, telah lama menjadi salah satu intrumen program pemerintah dalam menyebarluaskan pembangunan dan memberikan ruang dalam setiap kegiatan masyarakat di seluruh tanah air.

“Untuk itu, saya menyambut baik FGD ini terkait pemetaan kawasan transmigrasi dan menggali gagasan dari para ahli, pemangku kepentingan serta masyarakat. Ini juga akan menjadi landasan penting dalam perencanaan yang solid dan berkelanjutan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar M. Hatta mengatakan penyususnan rencana kawasan transmigrasi direncanakan pada dua kecamatan yakni, kawasan Kota Bangun dan Kawasan Tabang.

Dalam survey ini dilakukan pengkajiannya oleh Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPIKDPDTT) RI melalui Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai kewenanganan dalam proses penetapan kawasan transmigrasi.

“Rencana kawasan transmigrasi merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memajukan sektor transmigrasi dan tenaga kerja di wilayah Kukar. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta berbagai peluang lainnya yang dapat menciptakan kawasan yang produktif dan berdaya saing,” katanya.

Ditambahkan Hatta, kajian rencana kawasan transmigrasi meliputi aspek penting yakni pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisifasi aktif dalam membangun kawasan seperti melalui pelatihan, pendidikan, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kemudian infrastruktur dasar yang mendukung seperti jalan, listrik, air bersih dan komunikasi yang tersedia dan berkualitas.

“Kualitas tenaga kerja juga diperlukan di kawasan sehingga memperkuat dan berkontribusi dalam sektor yang berpotensi termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta kerja sama dengan pihak terkait lainnya,” demikian jelasnya. (Prokom10)