LAMPUNG – Dari pagelaran Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIV yang mengangkat Tema “Menguatkan Daya Saing Desa dan Mensejahterakan Warga”. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) salah satu peserta yang turut memberikan gagasan dan sumbangsih terhadap kemajuan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Kukar Muhammd Mansyur sebagai narasumber Lokakarya Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tahun 2023 di PKOR Way halim, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (7/6/2023).

Dalam Lokakarya itu, Muhammad Mansur berbagi inovasi dalam pengembangan teknologi tepat guna salah satunya terkait dengan potensi perikanan yang berada di wilayah Pangempang Kecamatan Muara Badak, Desa Tanjung Limau Kutai Kartanegara.

“Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang luar biasa, salah satunya perikanan yang menjadi sumber penghidupan pundi-pundi rupiah bagi masyarakat,” ujar Muhammad Mansur saat berbagi pengetahuan dan inovasi dalam lokakarya teknologi tepat guna saat itu.

Sementara itu, dalam sambutan, Menteri Desa, PDT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi atas keikutsertaan para peserta kabupaten/kota di Indonesia dalam GTTGN XXIV di Provinsi Lampung.

“Saya mengucapkan selamat kepada kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan dan perlu diingat juga bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, harus memanfaatkan teknologi tepat guna, hal tersebut tertuang pada pasal 26 ayat 2,” ujarnya.

Untuk itu, kata Abdul Halim dihadapan peserta GTTGN menyampaikan gelar teknologi tepat guna nusantara merupkan even nasional yang diselenggarakan setiap tahun, dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi dengan teknologi tepat guna dalam upaya percepatan alih teknologi dari inventor/penemu kepada masyarakat pengguna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi UMKM yang begitu banyak di desa.

“Kegiatan ini sangatlah bermanfaat untuk mendorong dan memotivasi pengembangan daya kreativitas dan inovasi TTG yang mempunyai prospek, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat ekonomi produktif dan kreatif berbasis potensi unggulan desa/daerah,” demikian ujarnya. (Prokom10)

TENGAGRONG – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasoloan Manalu mengapresiasi atas keberhasilan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) meraih penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) level III skala 1-5 dari BPKP RI, Selasa (6/6/2023).

Dihadapan Bupati Kukar Edi Damansyah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan Manalu memaparkan faktor keberhasilan penyelenggaraan SPIP yakni adanya komitmen manajemen K/LD untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan.

Kemudian APIP mendorong penerapan manajemen risiko termasuk atas resiko-resiko fraund/korupsi, area-area yang berisiko tinggi melalui PIBR, dan mendorong perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan.

Adapun risiko dan pengelolaan risiko pemerintah daerah “kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas” dan lainnya,” kata Hasoloan.

“Artinya, dapat dilihat dari karekteristik risiko yakni suatu kejadian dimasa mendatang, kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, jadi dapat saja terjadi, atau tidak terjadi. dan jika sampai terjadi, ada akibat yang ditimbulkannya, yaitu kerugian,” ujarnya.

Dapat disimpulkan apa itu pengelolaan manajemen risiko yakni pengelolaan risiko dapat dipahami sebagai sesuatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.

Tujuan pengelolaan risiko sendiri yakni, mengelola risiko serta mengidentifikasi dan menganalisis risiko K/L/P dalam mencapai tujuan. Memberikan panduan dalam perumusan rencana tindak pengendalian (RTP) yang memadai untuk mengoptimalkan efektivitas pencapaian tujuan, Memberikan bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern K/L/P secara lebih akuntabel dan transparan.

“Disinilah diperlukan kebijakan pengelolaan risiko, dan ini sudah dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko dilingkup pemerintah daerah seperti penetapan konteks pengelolaan risiko, struktur analisis risiko, penetapan kreteria penilaian risiko dan penetapan struktur pengelolaan risiko,” demikian jelas Hasoloan. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melalui Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agae jeli dalam memanfaatkan peluang potensi desa sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi bagi desa.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis bagi 117 Bumdes angkatan Pertama yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar ditandai dengan pengalungan tanda peserta, Senin (5/6/2023) di Hotel Harris Samarinda.

“Pendirian BUMDes menjadi penting karena bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan dibidang perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUMDes berperan penting dalam rangka memutar roda perekonomian masyarakat desa. Maka BUMDes harus jeli dalam melihat potensi yang ada di desa, serta mampu memetakan potensi tersebut untuk mengembangkan berbagai bidang usaha,” katanya.

Disebutkannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan untuk menjalankan usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan pelayanan dan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Sebagaimana kita ketahui, pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bimtek bagi Pengurus BUMDes ini sangat penting, dan diharapkan BUMDes yang ada di Kutai Kartanegara dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Serta mengembangkan daya saing dan daya ungkit masyarakat dalam memberdayakan potensi yang ada di desa. Saya minta para pengelola/pengurus BUMDes aktif mencari informasi dan belajar dari BUMDes serupa yang telah lebih dulu berdiri dan dianggap berhasil dalam pengelolaannya,” ujarnya.

Pengelolaan BUMDes juga harus mengedepankan profesionalitas para pengurusnya sehingga BUMDes dapat terus berkembang dan berinovasi. Saya harap dengan peran aktif saudara, BUMDes dapat berkembang dengan baik sehingga terwujud desa yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera. Selain itu, saya minta BUMDes dapat melibatkan warga desa dalam pengelolaan BUMDes, untuk memberdayakan masyarakat dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata.

“Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kecamatan dan desa apabila sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pada hari ini akan mendapat pembekalan pelatihan pengembangan bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diharapkan mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya serta dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan serta masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah,” jelasnya. (Prokom10)

TENGAGRONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melalui Sekda Kukar Dr.H.Sunggono resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Kepala Desa Purwajaya Kurniawan, sekaligus mengangkat Pj Kades Purwajaya Anwar, Senin (29/5/2023) di Kantor Desa Purwajaya Loa Janan.

“Saya mengucapkan terima kasih kades Purwajaya (Kurniawan-red) yang telah menjabat kades periode 2019-2025, sejak terpilih pada Pilkades serentak Tahun 2019 lalu,” kata bupati Edi Damansyah melalui sambutan tertulisnya dibacakan Sekda Kukar Sunggono.

“Saya juga mengucapkan selamat bertugas Penjabat (Pj.) Kades Purwajaya (Anwar-red), untuk melaksanakan tugas selaku Pj melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam APBDesa Purwajaya Tahun 2023, sekaligus menjalankan agenda perencanaan untuk keberlanjutan program/kegiatan desa pada tahun 2024,” katanya.

Bahkan Ia mengingatkan bahwa ketentuan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa, sesuai ketentuan di dalam Peraturan Bupati No. 10/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perda No.3/2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa: bahwa A.Pasal 74 ayat (1) (2) dan (3) yang menyebutkan: (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa. (2).Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan. B.Pasal 75 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu. (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

“Sehubungan sisa masa jabatan Kepala Desa hingga tahun 2025 masih menyisakan waktu lebih dari dua tahun, maka akan dilaksanakan mekanisme Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa. Pj. Kades segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan BPD untuk segera melakukan persiapan untuk menyelenggarakan Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan. Agar Pj. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD dapat mempedomani dengan baik seluruh ketentuan regulasi yang mengatur mengenai hal ini,” katanya.

“Saya juga minta Pj. Kades mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, serta penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya, agar membina hubungan yang baik dan harmonis dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan, agar tercipta kondisi pemerintahan desa yang kondusif,” demikian pintanya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta jajaran Bankaltimtara untuk mensosialisasikan, mempermudah hingga melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam penyaluran Kredit Kukar Idaman tanpa Agunan atau nol persen.

“Saya minta Bankaltimtara lakukan sinergitas bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM) dalam mensosialisaikan program Kredit Kukar Idaman,” tegas bupati Edi Damansyah saat menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat terkait monetisasi penyaluran modal usaha bagi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Kukar Idaman yang juga dihadiri kepala Cabang Bankaltimtara Amuniantoyo, baru-baru ini di Kantor, Bupati, Tenggarong.

Menurut Edi Damansyah pemkab Kukar telah memberi ruang bagi pengembangan UMKM di Kukar dengan menyalurkan permodalan bagi pelaku usaha UMKM, termasuk bagi petani.

“Pemkab Kukar telah menyalurkan penyertaan modal sebesar Rp18 miliar Kredit Kuakr Idaman ke Bankaltimtara yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat dalam mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang ada di Kukar,” ujarnya.

Untuk itu, Edi Damansyah juga meminta agar Bankaltimtara tidak mempersulit penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi masyarakat yang saat jni sangat dibutuhkan.

“Saya minta Bankaltimtara masif melakukan sosialisasi dan permudah dalam persyaratan penyaluran Kredit Kukar Idaman termasuk melibatkan melibatkan PPL bagi kredit para petani dan dapat diberikan insentif bagi PPL yang terlibat,” katanya.

Menanggapi apa yang disampaikan bupati Edi Damansyah, Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo mengamini dan siap melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan dalam penyaluran Kredit Kukar Idaman yang merupakan program pemkab Kukar bagi pengembangan UMKM berjalan baik.

“Prinsipnya, Bankaltimtara siap mendukung program pemerintah, kami akan lakukan perbaikan dan kemudahan sesuai apa yang telah disampailan bupati Kukar (Edi Damansyah-red) mempermudah persyaratan bagi Kredit Kukar Idaman yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya. (Prokom10)