TENGGARONG – Koordinator Program Pembangunan dan pemebrdayaan Desa (P3MD) kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ali Muchin Ashari mengatakan adanya perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan RKP Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014. Hal tersebut disampaikannya dihadapan ratusan pendamping lokal desa Pendekar Idaman di Hotel Harris Samarinda baru-baru ini.

“Pada PP 43/2014, pasal 118 s/d 119 menyebutkan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota,” katanya.

Tdak hanya itu juga disebutkan bahwa perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Adapun dalam hal anggaran pendapaan dan belanja desa yakni rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

“Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah,” demikian sebutnya. (Prokom10)

TENGGARONG -Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan (PKW) bidang pelatihan Racik Kopi atau Barista bagi generasi usaha muda di dua kecamatan yakni Muara Jawa dan Sangasanga telah berakhir. Kegiatan tersebut diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Muara Jawa, ditandai penyerahan mesin racik kopi oleh Kepala SKB Muara Jawa Bukhori kepada masing-masing kelompok barista, Rabu (7/12/2022) di SPNF SKB Muara Jawa.

“Saya berharap kepada semua peserta agar ilmu yang sudah didapatkan agar tidak berpuas diri, melainkan terus tingkatkan kompetensi diri dan berdaya saing, sehingga bukan hanya sertifikat yang dikejar melainkan kedepankan keahlian,” pesan Bukhori kepada peserta pelatihan barista.

Menurut Bukhori, Output yang diharapkan dalam pelatihan tersebut terciptanya peluang usaha baru dalam mendukung program Kukar Idaman membangun ekonomi masyarakat serta Kukar siap kerja.

“Alhamdulillah program PKW ini juga mendapatkan suport dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program keterampilan barista. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini terus dikembangkan, sehingga generasi muda yang belum mendapat kesempatan bisa dilatih lagi menjadi usaha rintisan yang berdaya saing,” ujarnya.

Tidak hanya itu, peserta pelatihan yang sudah menyelesaikan rangkaian pelatihan dengan modal awal mesin racik kopi yang sudah diserahkan sebagai modal awal membuka usaha kelompok. Pemkab Kukar pun melalui program ‘Kredit Idaman’ telah menyiapkan dana pinjaman tanpa bunga melalui Dinas Koperasi dan UKM.

“Silahkan manfaatkan fasilitas bantuan yang disiapkan pemkab Kukar melalui program ‘Kredit Idaman’. Semoga ini menjadi peluang bagi generasi usaha rintisan untuk mengembangkan usaha barista di wilayahnya masing-masing berdaya saing, sehingga dapat memberikan dampak dalam peningkatan ekonomi masyarakat,” serunya.

Ditambahkan Bukhori tren ngopi kalangan masyarakat saat ini sudah menjadi gaya hidup yang dibarengi dengan menjamurnya coffee shop serta pecinta kopi yang makin tumbuh pesat.

“Inilah peluang yang luar biasa dalam pemasaran usaha kopi, tetap semangat, komitmen dan kontinuitas diperlukan dalam merintis setiap usaha, selamat semoga menjadi pengusaha sukses,” pesannya. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja para Pendamping Lokal Desa ‘Pendekar Idaman’ yang berada di 193 desa dan 44 Kelurahan seluruh kecamatan Kukar. Hal tersebut disampaikan Sekda Kukar DR. H. Sunggono saat membuka pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa ‘Pendekar Idaman’ berlangsung sepekan di Hotel Harris Samarinda, baru-baru ini.

“Keberadaan pendamping desa ini diharapkan dapat membantu kinerja para kepala desa dan perangkatnya terhadap pembangunan dan kemandirian desa. Persemester nantinya akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap pendekar idaman,” katanya.

Sekda Sunggono juga berharap semua pendamping lokal desa dan kelurahan se-Kukar agar mengutamakan sinergitas dalam melakukan pendampingan penyelenggaraan desa, sehingga pembangunan dapat berjalan baik dan lancar.

Disebutkan Sunggono, pendamping lokal desa dan kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni mendampingi desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Kemudian menjalin kerjasama antar desa, kelurahan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menfasilitasi pembangunan yang bersekala lokal guna mempercepat capaian target visi-misi ‘Kukar Idaman’ tahun 2021–2026.

“Inilah yang perlu diperhatikan semua pendamping desa termasuk dalam mendukung sekaligus mitra kerja pendamping profesional dengan tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Edi Damansyah juga mengharapkan para pendampingan desa, kelurahan ‘Pendekar Idaman’ dapat berjalan dan berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa.

“Ambil peran sesuai kewenangan, tugas, fungsi dan potensi masing-masing. Jalin komunikasi yang baik dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan kemajuan dan kemandirian desa, kelurahan,” demikian harapnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Para pendamping lokal desa ‘Pendekar Idaman’ diharapkan setelah mendapatkan pembekalan dapat bermanfaat bagi desa dan negera. Hal tersebut dikatakan Henry Irwan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Hotel Harris Samarinda, baru-baru ini.

“Membangun citra diri sebagai pendamping desa yakni diri pribadi yang mempersepsikan pendamping desa sebagai aktualisasi untuk menjadi diri yang sepenuhnya bermanfaat bagi diri dan dunianya (desa dan negara),” katanya.

“Pendamping desa merupakan pilihan sadar, pilihan berdasarkan kehendak bebas individu. Unsur Eksternal seperti pengetahuan, informasi dan interaksi sedangkan unsur internal yakni kebutuhan dasar, aktualisasi dan empati,” ujarnya.

Ditambahkan aspek kerja pendamping desa yakni aspek humanis, aspek teknokratik-birokratik, aspek Ideologi, aspek kreatif-inovatif, aspek normatif dan aspek emosional.

“Citra positif pendamping desa yakni cara positif pendamping desa dapat dilihat dari karekteristik sikap, tindakan, dan perilaku pendamping desa dalam mewujudkan komitmen. Perubahan untuk menjadi diri sejati, menjadi pribadi yang bermanfaat sepenuhnya, adalah proses yang bergantung pada diri yang bersangkutan. Perubahan menuju yang lebih baik adalah proses yang menyakitkan, dibutuhkankeberanian meninggalkan zona nyaman dan keberanian menghadapi zona tak pasti,” demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Koordinator Program Pembangunan dan Pemebrdayaan Desa (P3MD) kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ali Muchin Ashari menjabarkan ada 4 (empat) bidang kewenangan desa yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dihadapan ratusan Pendamping Lokal Desa ‘Pendekar Idaman’ di Hotel Harris Samarinda baru-baru ini.

Dijelaskan Ali Muchin satu persatu mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yakni penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa yakni pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup.

Bidang pembinaan kemasyarakatan meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Bidang pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha ekonomi, teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam peningkatan kapasitas masyarakat.

“Inilah empat bidang kewenangan desa yang harus dipahami oleh para pendamping desa sehingga betul-betul dapat memberikan pendampingan searah dengan program pembangunan daerah,” ujarnya.

Adapun kewenangan skala desa dan program kegiatan tambah Ali menyebutkan yakni hak asal usul (rekognisi), skala desa, lokal meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pengelolaan tanah kas desa, pembinaan kelembagaan masyarakat.

Kemudian dari lokal skala desa meliputi bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa meliputi pengelolaan tambahan pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, lingkungan pemukiman, pos pelayanan terpadu. Pembinaan sanggar seni dan belajar, taman bacaan, embung desa, pengelolaan air minum berskala desa dan pembuatan jalan desa antar permukiman dengan wilayah pertanian. Demikian jelasnya. (Prokom10)