Tenggarong – Asisten III Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto membuka grand final pemilihan duta baca pelajar tingkat SMP/MTs, dan Sederajat tahun 2023 yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kukar bertempat di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Kamis (24/8/2023).

Kegiatan bertemakan “Budayakan Literasi Guna Mewujudkan Pelajar Idaman” tersebut turut dihadiri diantaranya Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Umum Ahyani Fadianur Diani, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kukar Hj Aji Lina Rodiah.

Ketua panitia Heni Marlina mengatakan pemilihan duta baca yang diselenggarakan tersebut telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaannya, dimana menurutnya pada tahun lalu peserta dari kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan untuk tahun 2023 peserta berasal dari siswa-siswi dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.

“Peserta yang ikut pada tahun ini sebanyak 24 orang peserta dari 12 sekolah yang berada di tujuh kecamatan yang ada di Kukar, setelah melalui seleksi administrasi yang lolos menjadi finalis sebanyak 10 orang,” ujar Heni Marlina.

Ditambahkannya, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut guna memotivasi dan mempercepat tumbuhnya budaya gemar membaca masyarakat Kukar, dan pada khususnya generasi muda dan milenial yang ada di sekolah-sekolah.

Sementara, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kukar Hj Aji Lina Rodiah mengatakan duta baca pelajar merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara berkesinambungan dan sinergi dalam melakukan berbagai upaya bersama-sama untuk peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca (PKM) di tengah masyarakat dengan melakukan berbagai cara yang beragam dan inovatif.

“Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah untuk meningkatkan budaya baca masyarakat khususnya untuk kalangan pelajar dan sekolah di tengah budaya lisan atau tutur yang melekat pada masyarakat”, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Setdakab Kukar Totok Heru Subroto mengatakan membaca merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkeahlian melalui semangat membangun budaya literasi, berinovasi dan berkreativitas dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek kehidupan.

“Oleh karena itu diperlukan kerja keras dan upaya kolektif dari segenap pihak untuk menghadirkan budaya kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan untuk dijadikan bagian hidup keseharian ditengah masyarakat”, ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.

Melalui pemilihan duta baca pelajar tersebut diharapkan menjadi upaya bersama untuk membangun komitmen, bersinergi serta berkolaborasi dengan seluruh pihak stakeholder dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat di daerah, terutama melalui transformasi digitalisasi bahan bacaan untuk merespon perkembangan dan perubahan zaman.

Dirinya juga mengapresiasi dan mendukung kegiatan pemilihan duta baca pelajar tersebut, dalam rangka meningkatkan minat budaya bac masyarakat khususnya di kalangan pelajar, dan menafsirkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Kabupaten Kukar.

Adapun yang menjadi juara Duta Baca pelajar tahun 2023 Kukar ialah Hafidzah Miftahul Ilmi perwakilan dari SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong, dan untuk Wakil Satu Duta Baca Pelajar Kukar 2023 ialah Binar Kanthi Pambayun dari SMPN 1 Tenggarong, serta Wakil dua Duta Baca Pelajar Kukar tahun 2023 ialah Zahrothus Shyfa dari SMPN 3 Tenggarong. dimana para pemenang masing-masing mendapatkan sertifikat piagam penghargaan serta uang pembinaa.(prokom07).

Tenggarong – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat untuk menjalankan kegiatan tahun anggaran 2023 yang tersisa beberapa bulan, baik itu yang bersumber dari APBD murni maupun perubahan.

Plt Kepala Dinas PU Kukar Wiyono mengatakan ada ratusan paket kegiatan di APBD murini dan perubahan, dimana ada waktru lebih kurang 3 bulan untuk pengerjaannya.

“Maka perlu strategi khusus agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut 3 bulan kedepan, dengan Sumber daya mansuia (SDM) yang dimiliki Dinas PU yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada 97 di murni dan perubahan, jumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17 murni dan perubahan, dan Pejabat Pengadaan 25,” ujarnya pada acara Penandatanganan Pakta Integritas, Serah Terima SK PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Kegiatan APBD-P TA 2023 Dinas PU, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (24/8/23) disaksikan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Sekda Kukar H Sunggono.

Adapun langkah strategi yang dilakukan untuk percepatan untuk melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran tersebut, yaitu pemetaan SDM PPK PPTK dan Pejabat pengadaan, menyiapkan dokumen lelang, percepatan tender, dan menttapkan tak ada uang muka pengerjaan kegiatan.
Kemudian penujukan langsung konsultan pengawas, jika dilakukan proses kualifikasi maka akan panjang, kecualai perencanaan. Kemudian menetapkan zona PPK, PPTK untuk satu jalur mislanya wilayah hulu, tengah dan pesisir. Juga membuat time schedule dengan harapan berjalan sesuai rencana.

Wiyono juga meminta jajarannya untuk menyiapkan dokumen anggaran, untuk kemudian bisa diserahkan ke bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia juga menargetkan tanda tangan kontrak paling lambat 2 Oktober. Kemudian, menganalisis pekerjaan yang memang perlu didahulukan/prioritas atau memerlukan waktu lama agar segera diproses.

“Saya sudah membuat simulasi terkait time schedule proses tender dan seleksi, targertnya sudah tertera dengan jelas. Untuk posisi kontrak itu di 2 Oktober, harap administrasi dijalankan dan tersusun dengan baik agar mempermudah proses penagihan. Jangan sampai kegiaatan ini melebihi tahun anggaran, kami harap kawan bisa bergerak cepat,” ujarnya mengingatkan kepada jajarannya.

Wiyono juga meminta persiapak kegiatan 2024 juga dilakukan akhir tahun ini. Sehingga Januari sudah melakuakn kontrak.

“Masing-masing bidang di PU agar menyiapkan timnya dari akhir tahun ini, agar penyerapan APBD 2024 berjalan lebih baik,” demikian pintanya. (prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menghadiri pembukaan monitoring penerapan sistem merit di instansi Pemerintah Daerah kabupaten/kota se Kalimantan Timur (Kaltim), dan sharing session penyelenggaraan mutasi PNS serta sosialisasi aplikasi E-Mutasi pada kabupaten/kota se Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (23/8/2023).

Acara dibuka Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim Deni Sutrisno, menghadirkan narasumber Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Iwan Agustiawan Fuad dengan materi Aspek penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah, dan menghadirkan Keynote Speaker Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I KASN Sri Hadiati Wara Kustriani.

Dalam acara tersebut juga dilakukan serah terima CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXX tahun 2023 untuk melakukan magang pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim. Kukar sendiri mendapat 5 orang CPNS alumni IPDN angkatan XXX tahun 2023 yang diserahkan oleh kepala BKD provinsi Kaltim Deni Sutrisno dan diterima Sekda Sunggono.

Ditemui saat snack break, Sekda Sunggono menyebutkan dari materi yang dipaparkan Keynote Speaker dari KASN terlihat dari 10 kabupaten/ kota dan 1 provinsi nilai merit sistem Kukar masih belum memuaskan dan hal itu memang bukan hal yang menggembirakan baginya.

“Oleh karena saya berharap agar hal tersebut menjadi pemacu kita khususnya teman – teman di BKPSDM untuk bisa memastikan bahwa dari variabel dan indikator yang ada itu mana yang kira – kira bisa dijadikan pengungkit agar penilaian atas sistem merit kita tu bisa meningkatkan,” harapnya.

Dari penilaian KASN yang membuat penilaian sistem merit Kukar belum maksimal menurut Sunggono, karena merit sistem berbasis teknologi informasi, sementara di Kukar sendiri teknologi informasi belum terbangun dengan baik.

Selain itu tambahnya sistem mutasi, belum berbasis teknologi informasi, dan juga pola karir yang belum terstruktur yang bisa memberikan jaminan kepada ASN bahwa pembinaan karier terpola dengan benar.

“Setelah mengikuti kegiatan ini saya akan mencoba mengumpulkan teman – teman dari BKPSDM untuk mendiskusikan ulang, mudah – mudahan nanti ada inovasi dan percepatan dari kita untuk memastikan bahwa nilai merit sistem kita ini setidaknya sampai akhir tahun menjadi lebih baik” pungkasnya. (Prokom01).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah memilih Kukar sebagai lokus sosialisasi yang berkaitan dengan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dari Kabupaten/kota di Kaltim.

“Ini suatu kehormatan bagi Kukar bisa menjadi lokus dari Kejaksaan Agung RI dengan harapan para peserta dari 193 desa beserta perangkat desanya bisa mengambil kesempatan waktu dengan baik tidak hanya bagaimana menerima informasi dari tim Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Kaltim. Namun bisa melakukan diskusi dan dialog terhadap situasi kondisi perkembangan wilayah sekarang,” kata Edi Damansyah pada saat membuka Sosialisasi program Jaga Desa, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Rabu (23/8/23).

Bupati meminta agar pemahaman terhadap program Jaga Desa bisa dipahami secara utuh sehingga pada nantinya bisa lebih cepat dalam melaksanakan kegiatan yang ada di desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berupa pelayanan ditingkat desa. Komitmen kejaksaan agung terhadap pengawalan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tegas,melalui proses di inspektorat untuk dilakukan audit baru berkolaborasi dengan tim kejaksaan negeri Di Kabupaten/kota.

Dijelaskannya penyelenggaraan pemerintahan desa sampai sekarang Di Kabupaten Kukar sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal. Di kategorinya sudah 76 desa yang mencapai desa mandiri, 69 desa mencapai kategori desa maju dan 48 desa dengan kategori desa berkembang. “Dilihat dari indicator desa membangun setiap tahunnya sejak tahun 2019 dst bahwa pembangunan desa di Kukar terus bergerak pembangunannya, tentu ini tidak terlepas dari kepemimpinan para Kades dan para BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di 193 desa wilayah Kukar,”ungkap Edi.

Pemkab Kukar berkomitmen untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tantangan situasi kondisi percepatan seperti keinginan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang baik dan cepat, karena pemerintahan desa bagian dari penyelenggaraan birokrasi yang tidak terlepas terhadap pengaruh birokrasi yang dilakukan perubahan seperti reformasi birokrasi dengan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat tidak berbanding lurus. Pemerintahan desa pada awal 2020 masih memakai layanan offline sampai tahun 2022 baru menggunakan layanan Sistem keuangan desa (Siskeudes) secara online walaupun diawal sangat berat masih ada beberapa pandangan – pandangan bahkan terjadi resistensi dengan alasan blank spot sehingga belum mendukung, tetapi dengan komitmen bersama untuk tetap melakukannya melalui DPMD Kukar bertahap bisa diatasi.

“Manakala tekad itu kuat menginginkan perbaikan dan perubahan pasti semuanya ada solusi yang bisa dilakukan secara bersama – sama. Sampai sekarang aplikasi Siskeudes bisa berjalan dengan baik. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes online mempermudah Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMD dan Kecamatan dalam melakukan pemantauan proses APBD Desa, realisasi setiap tahapannya, pelaporan per semester dan laporan akhir tahunnya menggunakan system semua. Makanya jika ada desa yang terlambat semua terpantau oleh DPMD jika ada yang terlambat akan cepat dilakukan pendampingan diberikan pemahaman sehingga bisa diselesaikan tepat waktu”,ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Edi, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kukar bekerjasama dengan Bankaltimtara membuat aplikasi yang bernama Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintahan (ATKP). Transaksi pembayaran keuangan desa menggunakan ATKP dilakukan non tunai dari rekening kas desa ke rekening penerima dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk penyaluran keuangan dari rekening umum daerah ke rekening desa menggunakan aplikasi Pencairan Keuangan Desa (Pacar Kuda) guna memberikan kemudahan bagi pemerintahan desa dalam pencairan keuangan desa. Sedangkan untuk pembayaran ADD dibayarkan per tiga tahap tahap pertama 30 persen, kedua 40 persen dan tahap ketiga 30 persen. Berkaitan dengan pengelolaan aset desa, Pemerintah Kabupaten juga menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kemendagri yaitu Sistem Pengelolaan Aset Desa(Sipades).

Dengan banyaknya aplikasi digunakan Di Desa ia berharap kepada Kades agar bisa melakukan inovasi dalam SDM diwilayahnya masing – masing. “Betapa besar perhatian pemerintah terhadap desa, kalau desa itu maju berkembang Kabupaten Kukar pasti maju berkembang. Jika desa baik kabupaten baik maka secara nasional kesatuan RI ini akan baik. Perhatian pemerintah kedesa sangat besar dengan adanya perhatian jaksa untuk menjaga desa. Dengan adanya jaksa pengawalan tentang pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik, tidak ada penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak ada lagi Kades terkait dengan permasalahan hukum,”tutur Edi.

Diakhir sambutannya Edi juga menyebutkan sekarang Pemkab kukar juga lagi focus penanganan terhadap kemiskinan dan stunting didesa – desa.”Jika Kades sudah memahami dan melaksanakan program penanganan kemiskinan dan stunting dengan baik didesanya maka penanganan ini bisa teratasi segera. Semoga ini bisa memberi manfaat dalam perkembangan desa selanjutnya”,tutupnya.
Hadir dalam acara tersebut Tim Penerangan Kejaksaan Agung RI Martha Parulina, Asisten Intelijen Kejaksaan Agung RI I Ketut Kasna Desi, Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Tommy Kristanto, Kabag Tata Pemerintahan Heri Rusnadi, Kepala DPMD Kukar Arianto, Kades dan BPD se Kukar.

Sosialisasi diisi oleh Tim Penerangan Kejaksaan Agung RI Martha Parulina yang langsung membuka diskusi dan dialog bersama Kades dan perangkat desa. Ditutup dengan pemberian penghargaan secara simbolis kepada Kades atas partisipasinya dalam sosialisasi Jaga Desa dan pertukaran cinderamata. (Prokom06)

Tenggarong – Diantara yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daereah (RPJMD) Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) 2021-2026 yakni bidang Aparatur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono menyebutkan, prioritas bidang Aparatur tersebut terbagi tiga bagian yaitu pertama peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi. Ke dua, peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik, dan ketiga penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit.

Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan dan kompetensi PNS, memberikan kepastian karir dan melindungi karir PNS dari intervensi politik, dan mengelola PNS secara efektif dan efisien.

“Serta memberikan penghargaan bagi PNS yang adil dan layak sesuai kinerja,” ujarnya baru-baru ini.

Maka, kata Sunggono transformasi di sektor publik dibutuhkan kolaborasi antara seluruh unsur pemerintah dalam mengembangkan dan mensukseskan program Aparatur Sipil Negara Bahagia dalam Program Dedikasi KUKAR IDAMAN.

Hal tersebut untuk mengaktualisasikan kinerja pelayanan semaksimal mungkin, baik pelayaan publik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Maka perlu diberikan pencerahan tugas bagi PNS dalam upaya mengoptimalkan kinerja organisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan SMART ASN KUKAR 2024.

“Tugas dan fungsi utama dari organisasi pemerintahan dijalankan oleh PNS yang kompeten, terampil, disiplin dan loyal terhadap tugas-tugas yang diembannya, maka Pemkab melakukan upaya pengembangan kompetensi yang sistematis,” demikian ujarnya. (prokom04)*