TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah berharap para Kepala Desa yang ada di kabupaten yang dipimpinnya agar membuka dan memperhatikan data kemiskinan masyarakatnya masing-masing.

“Saya ingin, para Kepala Desa agar membuka kembali data kemiskinan, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat terkait perbaikan kualitas hidup cepat terlayani dengan baik,” katanya beberapa waktu lalu.

Edi mengingatkan, dengan mengetahui penduduk pra sejahtera diwilayah masing-masing, maka program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Pemkab Kukar akan terlaksana tepat sasaran, dan efektif.

Salah-satu kegiatan pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan Pemkab Kukar yakni, program bedah rumah, serta melibatkan keluarga miskin dalam program pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu data yang valid sesuai keadaan dilapangan sangat penting untuk suksesnya program tersebut, agar tepat sasaran,” ujarnya.

Dikatakan Edi, Pemkab Kukar juga sudah menentukan program prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan hajat dasar masyarakat

Tidak hanya itu lanjut Edi, penguatan pemenuhan kebutuhan penyediaan pelayanan bidang kesehatan seperti sarana kesehatan yang memenuhi standar kesehatan, penanganan pengurangan angka kematian ibu hamil dan bayi, gizi buruk hingga revitalisasi posyandu yang juga membutuhkan peran serta pemerintah desa.

“Inilah yang terus kita dorong, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, termasuk keterlibatan berbagai pihak yang nantinya diharapkan menjadi gerakan besar dalam pengentasan kemiskinan,” harapnya. (prokom01)*

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengimbau pihak terkait agar kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diperhatikan, karena keberhasilan pembinaan dan pengembangan UKS merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan derajat kesehatan.

”Keberhasilan tersebut akan tercermin pada perilaku hidup sehat peserta didik sehingga dampak yang diharapkan dari keseluruhan pola pembinaan dan pengembangan UKS sedini mungkin,” ujar Edi beberapa waktu lalu.

Dikatakannya pelayanan kesehatan pada peserta didik meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan pembinaan lingkungan sekolah sehat lebih ditekankan pada lingkungan fisik, mental dan sosial.
”Oleh karena itu perlu pemberdayaan Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana dalam rangka memantapkan pelaksanaan program UKS kedepan,” ujar Edi.

Program UKS yang dikenal dengan Trias UKS yaitu Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas.

“Dalam pelaksanaannya program UKS selama ini masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan pendidikan kesehatan lebih bersifat pengajaran, penambahan pengetahuan dan kurang menekankan pada segi praktis yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari – hari,” ungkapnya.

Edi berharap melalui program UKS yang sinergi dan proporsional, bisa mengatasi masalah kesehatan yang sering melanda anak sekolah tidak terjadi.

“Saya harap peningkatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal,” demikian harapnya. (prokom01)*

TENGGARONG – Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggelar Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21).

PK21 merupakan kegiatan strategis program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Hasil pendataan dipakai untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja hingga di wilayah administrasi terkecil.

PK21 rencananya dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 mendatang di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kutai Kartanegara oleh kader setempat yang telah terlatih serta didukung dan dibantu oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Samboja, Eli Betyono mengatakan PK21 memuat variabel-variabel untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga), yang merupakan
ukuran keberhasilan program pembangunan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat di suatu wilayah tertentu (Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota). IPK menggambarkan tiga dimensi yaitu dimensi Ketentraman, dimensi Kemandirian dan dimensi Kebahagiaan.

Menurut Eli, pendata selain melakukan pendataan juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyuluhan Program Bangga Kencana kepada keluarga di lingkungannya.

Selain itu disebutkannya, PK21 guna memenuhi kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN seperti yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan demikian, Pendataan Keluarga merupakan bagian implementasi dari statistik sektoral dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Dalam aspek perubahan lingkungan strategis, di mana BKKBN dapat berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Indonesia, maka BKKBN bergerak dalam penyediaan data keluarga rentan stunting.

“Oleh karena itu, data dan informasi tersebut akan dituangkan dalam penambahan suplemen formulir keluarga risiko stunting,” ujarnya saat dihubungi, Senin (22/3).

Jadi dikatakannya, peran PLKB sangat penting juga untuk mensukseskan PK21, bahkan PLKB banyak juga yang menjadi Manajer data dan supervisor.

“Untuk itu, saya berharap pemerintah memperhatikan kami PLKB non PNS yang terjun langsung di lapangan guna mensukseskan program pemerintah dalam hal ini BKKBN,” demikian ujarnya. (prokom04/hr)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah kembali ingatkan semua pihak untuk menggalakkan Gerakan Etam Mengaji (Gema), guna membentengi masyarakat dari dampak negatif perkembangan zaman.

“Kami ingin supaya Gerakan Etam Mengaji yang merupakan program pemerintah daerah terus berjalan hingga kepelosok desa,” ujar Edi beberapa waktu lalu.

Gema merupakan program yang telah tertuang melalui Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji.

Program tersebut tambahnya, juga merupakan upaya meningkatkan syiar Islam dalam rangka membangun karakter masyarakat Muslim Kukar yang beriman, bertaqwa serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sasaran program Gema dikatakan Edi yaitu, budaya membaca Alquran secara rutin yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik formal maupun informal, instansi pemerintah, tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat luas di Kukar.

Edi juga menyerukan kepada Muslim Kukar untuk giat salat wajib berjamaah di masjid atau mushola di sekitar tempat tinggal-masing-masing.

“Saya ingin masjid atau mushola selalu ramai dan penuh oleh masyarakat muslim untuk datang berjamaah melaksanakan salat lima waktu,” ujarnya

Selain itu, Edi juga berharap kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan pengurus masjid ini agar terus dijalankan dan ditingkatkan lagi. (prokom04/hr)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menginstruksikan agar para Kepala Sekolah dapat membangun komunikasi terbuka dengan pihak eksternal untuk kemajuan sekolah dan pendidikan.

Edi mengatakan, kemajuan sekolah bukan hanya dari faktor internal lingkungan sekolah, tetapi juga memerlukan faktor eksternal dalam hal ini para orang tua murid dan stakeholder lainnya.

“Kepsek harus bisa mengajak lingkungan eksternal ini untuk sama-sama bersinergi dalam kemajuan sekolah,” ujarnya saat melantik Kepala Sekolah baru-baru ini.

Komitmen Pemkab Kukar pada bidang pendidikan, menurut Edi tak diragukan lagi, anggaran pendidikan sejak 2010 tak pernah dibawah 20 persen, bahkan 2019 mendekati 25 persen dari APBD. Untuk itu, Edi berharap agar semua pihak terkait terus mengevaluasi perbaikan teradap kemajuan pendidikan termasuk manajemen sekolah.

Untuk itu Edi menuntut agar Kepsek dapat mengelola laporan keuangan dengan baik dan transparan, sehingga dana yang masuk ke Sekolah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Bupati kemudian mengatakan dirinya ingin memastikan dan menjaga karir Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru, agar terproses dengan sistem yang baik, termasuk kenaikan pangkat juga terproses sesuai sistem dan ketentuan yang ada. Sehingga para guru diharapkan fokus melaksanakan tugas sesuai paraturan perundangan.

Selanjutnya, Edi mengatakan tak mudah menjadi Kepsek, selain memikirkan manajemen sekolah dan guru, menjaga kestabilan komunikasi internal, menjaga kekompakan, juga memperhatikan kualitas anak didik.

“Untuk itu kami berkomitmen manajemen pendidikan berjalan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang ada, sehingga kulaitas pendidikan di Kukar terus meningkat,” harapnya.

Edi mengatakan pelantikan Kepala Sekolah merupakan rangkaian proses sistem yang sudah dibangun Disdikbud sesuai ketentuan yang ada.

“Sehingga Bapak Ibu yang dilantik ini tidak ada hasil dari personal yang berjasa atas terpilihnya saudara yang diberikan amanah ini, jadi murni dari sistem yang sudah dibangun. Kalau ada yang mengaku-ngaku berjasa atas dilantiknya anda sekalian, catat namanya dan serahkan pada kami, tidak ada pungutan atau sogokan jika ada sampaikan ke kami,” demikian tegasnya. (prokom01)*