Tenggarong- Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono memimpin rapat internal Dinas Sosial Kukar, Selasa (5/10) di Ruang Serbaguna Dinsos, di Tenggarong.

Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 dan rencana tahun 2022.

Dalam arahannya Sekda mengatakan bahwa Dinsos memiliki kewajiban memberikan citra yang positif untuk Kukar, karena beberapa penilaian berada di Dinsos, seperti penanganan warga miskin, stunting maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Apa yang kita kerjakan bukan kita yang menilai, untuk itu buat dan jalankan program sebaik-baiknya dengan mengunakan data yang valid, maka data harus Update, benar. Data itu penting dan harus tercatat dengan baik,” pinta Sunggono.

Sunggono pada kesempatan itu juga memberikan kabar gembira terkait status Kukar dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan. Masyarakat (PPKM) yang sudah turun ke level 2.

“Status itu membaik karena kita memiliki data yang baik dan tercatat, itulah pentingnya memiliki data yang akurat, bila ada masalah kita bisa berargumen karena data kita akurat,” ungkapnya mencontohkan.

Diakhir ia meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kukar khususnya di Dinsos untuk bekerja dengan baik, ikhlas dan sungguh-sungguh dan jangan berkecil hati bila tak memiliki jabatan.

“Jabatan merupakan amanah yang berat dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,”ungkapnya. (Prokom08).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke – 76, secara virtual di Makodim 0906/Kutai Kartanegara (KKR), Selasa (5/10/2021).

HUT TNI ke-76 dengan tema “Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang” tersebut juga diikuti Dandim 0906/KKR Letkol Inf Charles Alling, Wakapolres Kukar Kompol Aldy Alfa Faroqi, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Kajari Kukar Darmo Wijoyo, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Asep Koswara.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Merdeka tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta dan dilanjutkan pembacaan Sapta Marga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan mewakili seluruh masyarakat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke 76 tahun kepada TNI atas dedikasinya selama ini dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Rakyat, bangsa dan negara menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI yang selalu menjadi kegiatan utama dalam menjaga kedaulatan bangsa serta keutuhan wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan,” ucap Presiden RI Joko Widodo.

Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi profesionalisme dan kesigapan jajaran TNI dalam melaksanakan tugasnya selama ini, menurutnya keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 tidak terlepas dari peran besar TNI.

Ditambahkannya, dirinya meminta kesigapan TNI tersebut agar terus ditingkatkan khususnya dalam mengantisipasi acaman yang lebih luas diantaranya pelanggan kedaulatan, pencurian kekayaan alam dilaut, radikalisme, terorisme serta ancaman siber, biologi dan bencana alam.

“Menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan, untuk meletakkan pondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi,” ungkap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Untuk diketahui, setelah mengikuti upacara HUT TNI ke 76 secara virtual, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kukar tersebut bergeser keruang Darma Wangsa guna mengikuti acara syukuran dan pembaca doa. (prokom07)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, membuka pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab Kukar, secara virtual di Ruang Kerja Sekda, Selasa (5/10).

Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar itu diikuti 163 peserta yang dibagi dalam 3 Angkatan melalui zoom meeting.

Sunggono dalam sambutannya mengatakan, tahun 2020-2024 merupakan periode internalisasi dan aktualisasi yaitu periode mendorong penyelenggaraan SPIP yang tidak sekedar kewajiban, namun sebuah kebutuhan bagi organisasi. Untuk mendukung intemalisasi dan aktualisasi SPIP, BPKP sebagai Pembina SPIP Bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya antara lain yaitu evaluasi regulasi terkait SPIP, penilaian efektivitas pengendalian intern, mendorong pelaksanaan SPIP Tematik dan penilaian risiko atas sektor atau urusan yang berisiko tinggi terhadap pencapain tujuan Pemerintah Daerah atau tujuan program strategis Negara.

Maka disebutnya untuk menilai apakah pelaksanaan SPIP pada instansi Pemerintah Daerah telah efektif atau tidak maka diperlukan penilaian, yaitu penilaian SPIP terintegrasi.

Untuk itu Sekda berharap peserta fokus mengikuti pelatihan itu, sekaligus mampu menentukan area perubahan serta rekomendasi perbaikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut, dikatakannya dalam enyelenggarakan SPIP terintegrasi terdiri atas 3 komponen, yaitu penetapan tujuan (menilai kualitas perencanaan tahun berjalan/current). Penilaian struktur dan proses (menilai unsur SPIP).Penilaian pencapaian tujuan (fokus pada 4 tujuan SPIP yaitu efisiensi dan efektifitas, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan). Sekaligus mampu menyelenggarakan terhadap penilaian maturitas SPIP terintegrasi adanya perbaikan kulitas perencanaan berkelanjutan, mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam program dan kegiatan, meminimalisir terjadinya korupsi, Penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Sunggono juga mengatakan bahwa pelaksanaan SPIP terintegrasi pada instansi pemerintah harus didukung oleh semua SDM dan komponen, mempunyai komitmen yang tinggi dan keteladanan dari pimpinan instansi.

Untuk itu ia berharap pada masing-masing unit kerja diperlukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mendukung penyelenggaraan SPIP tersebut. Fungsi Satgas antara lain, mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP dan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, memonitor penyelenggaraan SPIP dan tindak lanjut penilaian maturitas SPIP, mendokumentasikan SPIP pada Pemerintah Daerah sekaligus mengelola kebijakan manajemen resiko di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Perbup).

“Diharapkan nanti setelah Perbup ditetapkan, pengelolaan risiko dapat terintegrasi dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. Masing – masing OPD harus mengamankan dan menertibkan aset, betul betul tercacat , dikuasai dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, ” tegasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana M Dahlan, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kukar mengatakan, pelatihan sistem pengendalian internal Pemerintah SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diikuti sebanyak 163 peserta, secara daring.
Sedangkan selaku narasumber yaitu Amelya Ardini dan Muksin Perwakilan BPKP Kalimantan Timur .

Dahlan juga mengatakan, saat ini ada 10 OPD yang telah membentuk Satgas SPIP yaitu, BKPSDM, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, RSU AM Parikesit, Inspektorat dan Sekretariat Daerah. (Prokom03)

PADA suatu wilayah perkotaan maupun pedesaan ada saja terdapat warga pra sejahtera. Demikian juga halnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten Kukar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yakni dengan berbagai program melalui berbagai sektor.

Salahsatunya yakni sektor pertanian dalam arti luas. Bupati Kukar Edi Damansyah berupaya menjadikan sektor bercocok tanam, beternak dan perikanan ini sebagai primadona kedepan, mengingat sumberdaya alam tak terbarukan suatu saat akan habis. Maka menurut Edi pertanian dalam arti luas dan pariwisata menjanjikan sebagai usaha primadona di Kukar.

Terlebih menghadapi kepindahan Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kaltim, dua sektor tersebut sangat dibutuhkan terutama untuk memenuhi bahan pangan warga.

Maka, Bupati mendorong usaha pertanian dalam arti luas lebih dikembangkan. Salah satunya yang baru-baru ini dilakukan adalah dalam program bantuan sarana budidaya ikan sistem bioflok, yang merupakan kerjasama eksekutif dan legislatif sehingga terwujud bantuan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan Satria Dusun Suka Karya Desa Bukit Pariaman Tenggarong Seberang.

Edi berpesan kepada para kelompok pembudidaya, agar bisa menekuni dengan baik karena Pemerintah pusat dan Pemkab Kukar konsisten dalam memfasilitasi mendukung masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang usaha pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan.

Kolam Bioflok itu dikelola oleh kelompok, bantuan ini bisa agar bisa dikelola dengan baik, manajemen yang baik untuk kepentingan kelompok bukan kepentingan pribadi.

Ia berharap kelompok pembudidaya ikan bisa mengembangkan dan mengajarkan kepada warga sekitar, mengajak warga prasejahtera yang tidak masuk kelompok, karena terlupakan oleh lingkungan.

“Kebanyakan warga prasejahtera minder kurang bersosialisasi, untuk itu tugas kelompok bisa mengajak mereka masuk dalam kelompok, sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarganya, ” ujarnya.

Selain budidaya ikan, diharapkan kelompok dapat memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman khususnya sayuran tanpa media tanah (hidroponik) sehingga panen ikan bisa sekaligus memanen sayur.(prokom04)