Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti secara virtual Pembekalan Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari ruang kerjanya, Senin (13/9).

Pembekalan itu diikuti 8 Walikota, 70 Bupati, 14 Wakil Walikota dan 91 Wakil Bupati, yang merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian dalam arahannya, mengatakan pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri ini merupakan program reguler kemendagri dalam konteks tugas dan fungsi kemendagri sebagai pembina dan pengawas terhadap Pemerintah Daerah.

Dikatakannya tugas pokok dan fungsi itu didasarkan pada undang – undang yang sangat penting, yang perlu dipahami oleh para Kepala Daerah, yakni undang – undang no: 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah.

Ditambahkannya Kepala Daerah harus memiliki konsep jelas mengenai arah dan tujuan pembangunan daerahnya.

”Kepala daerah harus memiliki konsep pembangunan, hal ini penting mengingat masa jabatannya lebih singkat, ” ujar Tito.

Dan juga seyogyanya, diungkapkan Tito seorang Kepala Daerah harus memahami regulasi yang ada, serta mengetahui kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tito kemudian berpesan agar para Kepala Daerah betul – betul membaca dan memahami UU no: 23 tahun 2014 itu, karena semua aspek tentang pemerintah daerah tercantum disitu.

“Saya berpesan kepada para Kepala Daerah apabila ada waktu senggang, baca undang – undang nomor 23 tahun 2014, agar memahami tugas dan kewenangannya,” pesan Tito. (Prokom01)

Tenggarong – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Wiyono, mengikuti pelantikan pengurus Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Daerah Kukar periode 2021 – 2024, sekaligus mengikuti webinar yang digagas oleh Perhapi Kukar, Senin (13/9) di ruang kerjanya, secara virtual.

Membacakan sambutan Bupati Kukar, Wiyono menyampaikan, kebijakan Pemkab Kukar melalui tata ruang wilayah bahwa area lahan bekas tambang telah di format untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas, area konservasi, pendidikan , pemukiman dan pariwisata.

“Tentunya kami berharap Perhapi dapat mendorong dan membantu Pemerintah Daerah mewujudkan kebijakan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, saat ini berbagai masalah ditemui di lapangan terkait dengan pemanfaatan lahan pasca tambang, untuk pembangunan ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas, area konservasi, pendidikan dan lainnya. Masalah yang dihadapi diantaranya, minimnya data dan dokumen lahan bekas tambang sehingga inventarisasi hak atas lahan pasca tambang mengalami kendala, pasca tambang yang tidak dilaporkan oleh pemilik IUP mengakibatkan penguasaan lahan sepihak oleh oknum masyarakat, dan bahan memicu terjadi konflik kepentingan.

“Melalui Perhapi kami berharap agar masalah – masalah tersebut dapat kita selesaikan bersama melalui pendampingan dan diskusi serta langkah – langkah konkrit guna menyelesaikan masalah – masalah tersebut,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada Sundek Hariyadi selaku Ketua Perhapi serta seluruh pengurus yang dilantik, agar dapat menjalankan amanah sesuai dengan visi dan misi Perhapi Kukar.

“Kami juga berharap dengan dilantiknya pengurus Perhapi periode 2021-2024 dan webinar pada hari ini, dapat memberikan semangat, arah dan pedoman yang semakin baik terhadap implementasi industri pertambangan batu bara di Kukar khususnya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia penyelenggara kegiatan Samsul Rizal mengatakan, kegiatan pelantikan itu merupakan sebuah momentum bagi pengurus Perhapi Kukar yang dilantik agar bisa mengabdikan dan kewajiban untuk kemajuan pertambangan di Indonesia khususnya di Kukar.

“Perhapi Perwakilan Daerah Kab Kukar bersama pemerintah daerah akan mengawal dan menjadi mitra dalam berdiskusi, memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada pemerintah daerah terkait dengan pertambangan batubara di Kukar,” ujarnya.(Prokom-02)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkab Kukar aktif mengikuti apel tiap Senin pagi, baik secara langsung maupun virtual.
Hal itu dikatakannya saat menjadi pembina apel pagi, di Ruang Sebaguna Kantor Bupati secara langsung dan virtual, Senin (13/9).

Sunggono mengucapkan dari jumlah pantau peserta yang mengikuti apel pagi kurang lebih 175 orang sedangkan jumlah pegawai di lingkungan sekretariat kurang lebih 807 orang, jadi tidak sampai seperempat ASN yang mengikuti .

“Untuk itu kepada pejabat yang baru dilantik khususnya agar bisa mengaktifkan kembali ASN dan Non ASN bisa mengikuti kegiatan seperti ini meskipun secara virtual dirumah, ” imbaunya.

Apel pagi tersebut diikuti dengan serah terima jabatan ditandai penandatangan berita acara, yang disaksikan Sekda Sunggono. Serah terima ini dilakukan buah dari mutasi yang dilaksanakan beberapa hari lalu (6/9 ).

Sunggono mengucapkan selamat bergabung di Sekretariat Daerah kepada pejabat yang baru dilantik, dan berterimakasih kepada yang beralih tugas keluar Sekretariat Derah.

Sunggono juga mengatakan, tugas dan tanggung jawab yang diemban bukan semata-semata melaksanakan tugas-tugas rutin, tetapi juga hendaknya dapat membaca situasi, menentukan langkah-langkah taktis dan strategi dalam rangka menata, membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Bekerjalah  sebagai ibadah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT dan dengan dilandasi iman dan taqwa, insya Allah tugas dan amanah yang kita pegang akan memberikan manfaat dan kemashalatan bagi semua, dan lebih baik dimasa – masa mendatang,” harapnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin ikuti Rapar Paripurna terkait penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tentang persetujuan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kukar tahun 2021 diruang sidang utama DPRD Kukar, Senin (13/9/2021).

Rapar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid tersebut turut dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar diantaranya Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Kukar dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar secara virtual.

Ketua Bapemperda DPRD Kukar H Ahmad Yani saat membacakan laporan dan persetujuan mengatakan pengusulan Raperda di luar Propemperda tersebut dikarenakan, Raperda yang diusulkan belum terdaftar dalam Propemperda kabupaten pada tahun berjalan, dan diusulkan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang terdapat pada pasal 16 ayat 5 (lima) huruf C Junto pasal 24 Permendagri nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018, tentang perubahan Permendagri nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah, dimana dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena adanya urgensi.

“Pengusulan Raperda di luar Propemperda sangat diperlukan, karena merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis,” ungkap H Ahmad Yani.

Ditambahkannya, berdasarkan surat Bupati Kukar kepada Ketua DPRD Kukar nomor 180.95/HK-PerUU/VII/2021, perihal pengajuan komulatif terbuka terkait usulan raperda pencabutan peraturan daerah, dimana terdapat delapan buah judul Raperda kedalam usulan Raperda di luar Propemperda Kukar tahun 2021, dengan nomenklatur Raperda ialah, Raperda pencabutan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit. Raperda pencabutan atas Perda nomor 9 tahun 2014 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja. Raperda pencabutan atas Perda nomor 10 tahun 2014 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD Dayaku Raja Kota Bangun. Raperda pencabutan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Kukar. Raperda perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Raperda perubahan atas Perda nomor 8 (delapan) tahun 2016 tentang pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara. Raperda perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, serta Raperda perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

“Dengan diterimanya delapan buah Raperda kedalam Raperda di luar Propemperda Kukar tahun 2021, akan menambah jumlah daftar rancangan produk hukum daerah yang diusulkan untuk dibentuk di tahun 2021 menjadi 40 Raperda,” ucap H Ahmad Yani.

Untuk diketahui, Pada rapat paripurna tersebut, menghasilkan keputusan persetujuan seluruh anggota DPRD Kukar yang hadir, dimana persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Wakil Ketua I DPRD Kukar H.M Alif Turiadi dan Wakil Ketua III DPRD Kukar Siswo Cahyono serta Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.(prokom07).

TENGGARONG – Guna meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19, Majelis Ta’lim Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan bantuan sembako di Kecamatan Muara Kaman, yang diserahkan oleh Pembina Majelis Ta’lim Aswaja Kukar Maslianawati Edi Damansyah bersama Bagian Kesra Setkab Kukar, di Masjid Nurul Iman, Sabtu (11/9/2021).

Maslianawati Edi Damansyah mengatakan apa yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian Aswaja Kukar terhadap warga yang terdampak pandemi Covid-19, diharapkan bantuan sebanyak 45 paket sembako tersebut nantinya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran.

“Jangan dilihat dari jumlahnya namun bagaimana kepedulian kita terhadap sesama dimasa pandemi Covid-19 ini, saya berharap nantinya yang akan menerima mereka yang betul-betul membutuhkan atau tepat sasaran,” harapnya.

Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh jajaran Aswaja Kecamatan untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti dan mengajak seluruh masyarakat disekitar tempat tinggalnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi, menurutnya apabila jumlah masyarakat yang telah mengikuti program vaksinasi mencapai 70 persen dari jumlah yang ada dirinya optimistis penularan Covid-19 akan berhenti.

“Kalo ada kesempatan vaksin segera ikuti bapak ibu, karena apabila kita masyarakat Kutai Kartanegara sudah 70 persen yang vaksin insyaAllah pandemi ini akan segera berakhir,” ungkap Maslianawati Edi Damansyah.

Sementara itu, Camat Muara Kaman Surya Agus mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan tersebut.
“Terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Aswaja kabupaten kepada Aswaja kecamatan semoga bantuan ini bisa dimaksimalkan manfaatnya oleh warga kita,” ucap Surya Agus.

Untuk diketahui, kegiatan yang tetap mengacu pada protokol kesehatan tersebut, selain menyerahkan bantuan sembako untuk warga juga diserahkan bantuan dana pembinaan kepada Majelis Ta’lim Aswaja Kecamatan Muara Kaman sebesar Rp 5 juta untuk kegiatan majelis ta’lim, yang diterima secara simbolis oleh Ketua Aswaja Kecamatan Muara Kaman Abdul Hamid dan disaksikan Camat Muara Kaman Surya Agus.

(Prokom07)