TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengimbau para Camat se Kukar agar senantiasa melihat langsung keadaan masyarakatnya, agar apa yang menjadi kebutuhan mendesak di masyarakat dapat diprioritaskan untuk segera ditangani.

“Harus peka dengan kondisi yang dialami masyarakatnya, lalu catat, inventarisir agar data masyarakat terbarui, jangan hanya mengira-ngira, maka dari itu turun kelapangan itu hendaknya sering dilakukan,” ujar Edi pada beberapa kesempatan.

Kemudian, Bupati menginginkan agar Camat mengevaluasi tugas yang telah dilaksanakan, apakah telah efektif sesuai sasaran dan benar-benar tuntas.

“Tugas yang merupakan tanggung jawab masing – masing setiap individu yang menjalankannya harus fokus dengan sasaran yang benar – benar terarah, sehingga hal – hal yang belum tertangani dengan sebelumnya bisa dituntaskan,” ujarnya.

Dikatakan Edi, peran Camat harus benar – benar optimal dalam menyelesaikan permasalahan di setiap wilayahnya. Serta melibatkan semua komponen dalam pembangunan Kecamatan yang bersangkutan.

Sehingga, menurutnya dengan bersinergi dengan berbagai pihak, hal-hal yang sulit ditagani bisa menjadi mudah.

“Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha yang saling keterkaitan saling bersinergi serta selalu terjalin komunikasi yang baik sehingga bisa tercapainya kebaikan bersama,” ujarnya.

Edi selanjutnya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersamaan, toleransi, dan solidaritas.

“Marilah kita merangkul kebersamaan, lupakan semua perbedaan, sekarang dan kedepan saatnya kita bahu-membahu membangun daerah kita ini,” katanya.(Prokom04)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah ikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan pandemi Covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual, Sabtu (21/8/2021) di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu, dihadiri secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. Sekda Kukar H Sunggono didampingi perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar mengikuti di Kantor Bupati Kukar.

Airlangga Hartarto Dalam arahannya mengatakan situasi pandemi yang ada di luar Jawa dan Bali menunjukan telah terjadi perbaikan dari minggu ke minggu.

Dimana menurutnya, level situasi pandemi atau asesmen per 3 September menunjukan pada tingkat provinsi terjadi perbaikan level asesmen selama periode PPKM, dimana provinsi Level 4 dari 11 Provinsi pada tanggal 13 Agustus menjadi 7 Provinsi pada tanggal 20 Agustus dan menjadi 2 Provinsi pada tanggal 03 September.

Sementara, pada tingkat Kabupaten/Kota, juga terjadi perbaikan level asesmen selama periode PPKM, dimana level tingkat 4 dari 132 Kabupaten/Kota pada tanggal 08 Agustus menjadi 104 Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Agustus dan pada tanggal 03 September menjadi 48 Kabupaten/Kota, dan pada level tingkat 3 dari 215 Kabupaten/Kota pada tanggal 08 Agustus menjadi 234 Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Agustus dan menjadi 218 Kabupaten/Kota pada tanggal 03 September.

Menurutnya, Dari 34 Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM level 4 diluar Pulau Jawa dan Bali pada PPKM saat ini pada tanggal 24 Agustus-24 September, telah terjadi perbaikan level asesmen, dimana 19 Kabupaten/Kota mengalami perbaikan (penurunan tingkat level asesmen), dari level tingkat 4 menjadi level tingkat 3/tingkat 2, Sedangkan, 15 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam level asesmen 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 telah menunjukan perbaikan.

Sementara itu, WamenKes Dante Saksono dalam laporannya mengatakan belajar dari gelombang pandemi beberapa negara luar negeri, kita perlu tetap waspada dan hati-hati khususnya Perubahan perilaku implementasi protokol kesehatan dibantu teknologi digital akan dipercepat implementasinya. Kualitas pelaporan data perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan tingkat kematian yang tinggi.

Sementara, Bupati Kukar Edi Damansyah saat mendapatkan kesempatan berbicara pada kegiatan rakor tersebut mengatakan bahwa selama penerapan PPKM Pemkab Kukar telah melakukan penekanan indeks mobilitas dengan melaksanakan peningkatan operasi yustisi, dan pelaksanaan isolasi terpadu telah tersedia di 18 kecamatan hinga tingkat desa, serta percepatan vaksinasi sesuai arahan presiden saat mengunjungi Kaltim beberapa waktu lalu.

“Adapun situsi kondisi yang kami hadapi yang memang kami telah menetapkan target – target untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada tanggal 24 Agustus, khususnya percepatan vaksinasi,” ungkap Edi Damansyah.

Namun menurutnya, saat ini Satgas Covid-19 Pemkab Kukar masih memiliki tunggakan (kekurangan) terkait vaksin sinovac dosis dua sekitar 15 ribu, sementara untuk vaksin moderna yang telah didapat sebanyak 15 ribu saat ini telah disuntikkan pada masyarakat walaupun masih ada sisa hal tersebut menurutnya memang disiapkan untuk dosis kedua sesuai arahan teknis dari Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk vaksin astraZeneca sebanyak 18 ribu yang diterima telah disuntikkan dibeberapa wilayah kerja puskesmas maupun di Polres Kukar serta Kodim 0906 Kutai Kartanegara.

“Kami berharap, dari rakor sore hari ini ada solusi berkaitan dengan bagaimana penyediaan vaksin sinovac ini yang memang secara teknis harus dilakukan pada warga yang akan divaksin pada tahap keduanya,” ucap Edi Damansyah.

Ditambahkannya, hingga saat ini Satgas Covid-19 Pemkab Kukar selalu konsisten melakukan pencatatan dan pelaporan serta testing terhadap warga masyarakat yang meninggal di rumah.

“Dari kondisi yang ada memang apabila dilihat dari indikator epidemiologi ini kasus aktif menurun, positif ratenya juga menurun, angka kematian juga menurun,” ucap Edi Damansyah. (prokom07)

Tenggarong – Banjir yang sempat merendam Kecamatan Samboja beberapa hari terakhir dan sempat viral di salah satu media informasi online memicu Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin untuk turun langsung melakukan investigasi, mencari akar persoalan pemicu banjir tersebut, Sabtu (4/9).

Didampingi jajaran pimpinan Kecamatan Samboja, Wabup mengitari sejumlah titik lokasi banjir serta jalur pengendalian banjir di kawasan tersebut. dirinya pun meminta penjelasan langsung sejumlah pihak terkait dengan alur pembuangan air.

Dimana dari informasi yang didapatkannya, ditemukan bendungan dengan kondisi pintu air yang sudah tidak bisa beroperasi maksimal, sehingga hal tersebut menurutnya membuat aliran air yang mestinya menuju laut menjadi terhambat.

Pada kesempatan tersebut Rendi Solihin langsung mencari informasi terkait upaya perbaikan infrastruktur waduk tersebut, dimana dirinya mendapatkan informasi bahwa perbaikan akan dilakukan melalui anggaran Bankeu. Ia pun meminta agar proses tersebut bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai harapan.

“Saya meminta agar prosesnya segera dilakukan dengan cepat dan tepat waktu,” katanya.

Ditambahkannya, selain permasalahan pintu air waduk, dirinya menemukan terdapatnya beberapa penyempitan sungai di beberapa titik, sehingga hal tersebut mengganggu pergerakan pembuangan air saat intensitas hujan sedang tinggi khususnya di areal konservasi sungai hitam yang terhambat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan banjir di Samboja juga perlu diselesaikan dari hulu hingga hilir, dimana dikatakannya termasuk bekas aktivitas eksploitasi batu bara serta pengupasan lahan yang membuat kawasan Samboja kehilangan daerah serapan air.

“Program penghijauan harus kita dorong kedepan sebagai langkah perbaikan lingkungan.  Begitu juga perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pengupasan lahan agar bisa bertanggung jawab atas aktivitas tersebut,” tutupnya.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya penanggulangan darurat dan cepat, Wabup berkoordinasi langsung bersama camat serta unsur muspika untuk membuat dapur umum di beberapa lokasi yang masih terdampak banjir. Begitu juga posko utama di kantor PMI Samboja.

“Alhamdulillah ada juga unsur swasta dari perusahaan yang beroperasi di Kukar juga memberikan sejumlah bantuan sesuai kebutuhan, diantaranya dari Pertamina,” ucap Rendi Solihin.

Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar sejumlah OPD teknis seperti Dinas Sosial dan BPBD untuk berkolaborasi bersama seluruh Stakeholdersl terkait untuk melakukan percepatan distribusi bantuan tersebut. (Prokom07).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono melantik Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, Kamis (2/9).

Dalam arahannya Edi mengatakan bahwa berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Untuk itu sesuai dengan ketentuan tersebut maka diperlukan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 5 orang dari BPBD, Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sejumlah 28 Orang dari BPBD, Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 1 orang dari Inspektorat dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kukar.

Menurut Edi semua perubahan ini merupakan salah satu wujud dari keseriusan pemerintah untuk mengawal Visi dan Misi dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 dan juga salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target kinerja.

Edi juga berharap semua ASN dapat mengambil peran utama baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maupun memunculkan kreatifitas dan Inovasi selain pelaksanaan Tupoksi masing-masing dalam semua bidang untuk kesejahteraan rakyat.

Kedepannya, tambah Edi, untuk Kenaikan Pangkat PNS dan pemberian Surat Keputusan Perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan dicermati pada Kinerja pencapaian kerja untuk semua ASN yang ada di Kutai Kartanegara.

“Sebagai Contoh SK (Sasaran Kinerja Pegawai.red), kami akan lakukan perubahan mekanisme dan modifikasi serta pembuktian rasional dan nyata terhadap penilaian yang diberikan, karena SKP menjadi dasar dalam rangka usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pemberian TPP dan lainnya,” ujarnya.

Ia juga meminta para PNS agar memaksimalkan Kinerjanya, mengambil peran selama masih diberikan kesempatan dan pastinya Pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan PNS, karena itu merupakan salah satu Program Dedikasi pemerintah yaitu Program Aparatur Negara Bahagia.

“Bekerjalah dengan baik, penuh dengan integritas, loyalitas dan profesional terhadap tupoksinya, kerja ikhlas dan kerja tuntas serta bangkitkan nuansa kebatinan sehingga apa yang dilakukan bernilai ibadah dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa,” pintanya.(Prokom08)

Tenggarong – Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar ) Wiyono, hadiri acara pelepasan keberangkatan angkutan Bantuan Sosial (Bansos) Serentak di Wilayah Polres Kukar, di beranda Mapolres Kukar, Tenggarong, Kamis (02/09/2021).

Bantuan 10 ton beras dari Polda Kaltim tersebut diangkut dengan beberapa kendaraan roda empat yang di lepas oleh Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.

Wiyono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolres, juga Dandim 0906 Tenggarong yang sudah berkolaborasi, kompak dan solid mendukung kinerja Pemerintah dalam setiap kegiatan, termasuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.

“Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres dan Dandim 0906 Kukar beserta jajaran yang selalu kompak dan terus bersinergi dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan sosial kemanusian di Kukar,” ujar Wiyono.

Sementara itu Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama dalam sambutannya mengatakan bantuan sosial tersebut berupa 10 Ton beras yang sudah dikemas ini akan di distribusian ke Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam kawasan yustisi Polres Kukar. Yang akan dibagikan ke masyarakat yang pantas menerimanya oleh Kapolsek bersama Camat, Lurah atau Kepala Desa dan ketua RT agar penyaluran tepat sasaran.

“Pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kapolsek bersama dengan tim kecamatan dan kelurahan/Desa, serta ketua RT setempat guna tepat sasaran dan sesuai data masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19,” ujarnya.

Arwin juga menambahkan bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya, tentunya Kapolres beserta jajaran dan juga Dandim 0906 Tenggarong akan terus kompak dan terus berkolaborasi bersama sama dengan Pemerintah Daerah mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan bisa meringankan beban bagi warga yang terdampak Covid-19,”ungkap Arwin. (Prokom09)