Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini diwakili Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti rapat kordinasi (Rakor) evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 wilayah Provinsi Kaltim secara virtual, di Kantor Bupati Kukar, Senin (30/8/2021).

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan tersebut, juga diikuti peserta dari perwakilan kabupaten/kota lainnya yang berada di Kaltim.
Akhmad Taufik Hidayat saat memaparkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Kukar, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil 13 rekomendasi dari evaluasi tahun sebelumnya, saat ini telah dilaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, diantaranya telah dibentuknya tim teknis RB, tim Bekias (Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil) Balitbangda hingga tim Bekias perangkat daerah. Hal tersebut menurutnya sebagai wujud komitmen dalam pembentukan agen perubahan yang berada di setiap perangkat daerah, agar tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya saja, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan di unit kerjanya masing-masing, dan membangun sosial kontrol antar rekan kerja dalam upaya penguatan integritas.

Lebih lanjut, berkaitan dengan rekomendasi optimalisasi penerapan E-government di lingkungan Pemkab Kukar, berkaitan dengan penyusunan grand design pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pengintegrasian beberapa aplikasi, menurut Akhmad sejak tahun 2019 Pemkab Kukar telah menyusun Blue Print E-government, dan direncanakan pada tahun 2022 akan disusun grand design pengembangan SPBE untuk data aplikasi yang telah dibangun dan diintegrasikan.

Ditambahkannya, adapun progres capaian hasil pelaksanaan RB yang telah dilakukan diantaranya Manajemen Perubahan saat ini proses pemantauan dan evaluasi RB melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dibuatkan aplikasi E-PMPRB, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut, Deregulasi Kebijakan saat ini telah dilakukan proses identifikasi terhadap produk hukum yang tidak relevan lagi dan beberapa produk hukum telah dilakukan pencabutan. Sedangkan untuk Penataan dan Penguatan Organisasi saat ini penataan organisasi telah disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penyederhanaan struktur organisasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri. Usulan penyertaan jabatan sudah disampaikan kepada gubernur dan Mendagri serta hasil identifikasi penyertaan jabatan sudah disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 17 tahun 2021.

Diakhir paparannya, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan dampak pandemi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemberian pelayanan publik dilakukan dengan penyesuaian layanan di masa pandemi, dengan menggunakan media elektronik berupa sistem online.

“Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara di masa pandemi Covid-19 bertransformasi menjadi digital,” ucap Akhmad Taufik Hidayat menutup paparannya.

Untuk diketahui, turut hadir mendampingi Assisten I Setkab Kukar pada kegiatan tersebut Plt Assisten II Setkab Kukar Wiyono serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Kukar secara virtual.(prokom07)

TENGGARONG – Guna mengimplementasikan program strategis nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Samarinda Mangisi Raja Simarmata dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kukar Susantrisiana menemui Bupati Kukar Edi Damansyah, Senin (30/8/21) di rumah jabatan Bupati.

Mangisi mengatakan, Pemerintah Pusat terus mengupayakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Adapun, target capaian UHC dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah 98 persen penduduk Indonesia.

Mangisi kemudian melaporkan tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Kukar, pelayanan, pelayanan fasilitas kesehatan (Faskes) maupun pelayanan di kantor BPJS sendiri.

“Salah satu fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021 ini yaitu meningkatkan kepuasan peserta melalui peningkatan kemudahan akses peserta ke Faskes dan perbaikan mutu layanan Faskes,” katanya.

Di Kukar sendiri, menurutnya ada sebanyak 34.263 jumlah penduduk belum memiliki JKN dari perhitungan capaian UHC 98 persen, sedangkan perhitungan untuk mencapai UHC 98 persen yang telah dicapai sebanyak 727.111 dan perhitungan penduduk belum terdaftar untuk mencapai UHC 98 persen yaitu 19.424 penduduk.

Edi Damansyah didampingi Kabag Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Kabupaten Kukar Ismed menyambut baik apa yang disampaikan, Ia ingin data sebanyak 34.263 penduduk yang belum masuk JKN bisa disampaikan secara detail kepadanya, dari nama, NIK dan alamat.

“Dari data tersebut nanti bisa kita urai kembali siapa saja yang akan diprioritaskan masuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang pendaftarannya dari Pemkab Kukar,” jelas Edi.

Untuk pencapaian tersebut tambah Edi, Pemkab Kukar melalui Dinas Kesehatan menambahkan rencana anggaran pada anggaran perubahan APBD tahun 2021.

“Semoga program nasional yang bersinergi dengan program Pemkab Kukar Idaman bisa kita jalankan dengan baik dalam mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia,” ucapnya.

Sedang Susantrisiana menambahkan, untuk penambahan dana yang diperlukan dalam memenuhi target UHC 98 persen tersebut dengan anggaran kurang lebih 1 Milyar Rupiah.
Ia juga mengatakan, dalam rangka memprioritaskan pelayanan yang baik dan memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta JKN serta tenaga kesehatan terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran Covid 19 pada saat mengakses pelayanan kesehatan, pihaknya melakukan pelayanan melalui pelayanan konsultasi melalui mobile JKN, telepon, sms, whatsapp atau media sosial lainnya.(Prokom06).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyambut Tim Penilai Lomba Pembinaan Teritorial (Binter) Tingkat Pusat tahun 2021, dengan acara ramah tamah dan makan malam bersama di Pendopo Odah Etam, Tenggarong Minggu (29/8) malam.

Acara yang berlangsung santai penuh keakraban itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono, Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopmida) Kukar serta tokoh agama.

Mengawali sambutannya Bupati mengucapkan selamat datang kepada Tim Penilai Lomba Binter TNI Angkatan Darat di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kemudian Edi mengatakan lomba Binter memiliki manfaat yang sangat besar khususnya bagi Kodim 0906/Tenggarong, karena Binter merupakan fungsi utama TNI angkatan Darat dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan ruang, alat kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan Negara di darat serta mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat.

Disebutnya, keberadaan dan eksistensi Kodim 0906/Tenggarong telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kukar, baik dalam kegiatan program maupun non program yang tersusun dalam bentuk administrasi maupun upaya satuan yang tersaji pada bidang organisasi, personel, pangkalan, materiil, latihan serta piranti lunak.

“Semangat kerja bersama selama ini telah memberikan rasa aman di masyarakat dimana ini adalah wujud nyata bentuk kerja sama antara Forkopimda Kukar bersama Kodim 0906 yang membawahi wilayah kerja untuk memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungan tingkat Koramil hingga Babinsa di wilayah masing- masing,” ujarnya.

Melalui momentum lomba Binter TNI AD tahun 2021 ini, Edi mengajak untuk mantapkan terus sinegiritas TNI AD bersama pemerintah daerah Kukar, instansi terkait dan komponen lainnya dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat, guna menyiapkan ruang, alat kondisi juang yang tangguh, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini,

“Semoga tim penilai dapat bekerja maksimal memberikan peniliaian dan Kodim 0906 dapat memberikan hasil terbaik bagi satuan serta bagi masyatakat Kukar secara umum,” harapnya.

Untuk diketahui Tim Penilai Lomba Binter Tingkat Pusat yang datang ke Tenggarong tersebut di pimpin Kolonel Inf Pranito Dwinarwan, S.I.P, didampingi 3 anggota lainnya, yakni Kolonel Inf Joko Triyanto.SE,MM, Letkol Inf Amir Syatifuddin,SH dan Mayor Inf Muhammad Nuryadi.

Kolonel Inf Pranito mengatakan penilaian Lomba Binter oleh Pusterad ini untuk mengetahui perkembangan hasil Binter yang dilakukan Kodim, apa yang sudah dilakukan sebelumnya akan dicek.

“Apakah ada peningkatan yang bagus, apakah tetap dilanjutkan dan semakin baik, atau ada inovasi baru dalam upaya memanungalkan TNI dengan rakyat,”ujarnya.(Prokom02).