Pemkab Kukar Ikuti Puncak Peringatan Hakordia Secara Virtual
Tenggarong – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Kartanegara H Rakhmadi didampingi Halim dari Inspektorat Kukar mengikuti Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 secara Virtual, yang bertema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” pada Jumat (9/12) di Ruang Vidcon Lt.2 Kantor Bupati Kukar.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, Wakil presiden ke 10 dan 12 H. Muhammad Jusuf Kalla, Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menaker Ida Fauziyah, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Pada acara tersebut Wapres mengatakan korupsi adalah musuh utama semua bangsa selayaknya pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai musibah global.
“Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa, sama halnya dengan Covid-19 korupsi juga merupakan musibah global,” kata Wapres.
Ma’ruf juga menyebutkan bahwa seluruh negara mengakui korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan karena korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian.
Ia menambahkan, perjuangan untuk pulih dari krisis akibat tantangan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hanya akan berhasil bila menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi.
“Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif,” ujarnya.
Ma’ruf menegaskan bahwa sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat bukannya untuk memperkaya individu, kelompok atau korporasi.
“Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan,” Ma’ruf mencontohkan.
Pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif,” kata Ma’ruf. (Prokom08)
