Pemkab Kukar Ikuti Rakor Inflasi, Mendagri Ingin Pemda Ikut Stabilkan Harga Beras

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wiyono bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Senin (13/2/2023) di Ruang Vidcon Kantor Bupati Kukar.

Acara itu diikuti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, juga Kementerian serta Lembaga Negara terkait, yang dibuka oleh Mendagri M Tito Karnavian.

Rakor diawali laporan dari Dr Habibullah Deputi Bidang Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyampaikan tren kenaikan harga barang jasa. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi, adapun komoditas penyebab inflasi pada kelompok makanan dan minuman yakni beras, cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok Sumatera Barat dengan nilai IPH (Indikator Perubahan Harga) 7,25%. Sementara penurunan tertinggi di Seram Brat, Maluku dengan IPH -6,78%.

Kemudian Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan, hampir sebagain besar komoditas di Indonesia mengalami kenaikan harga, yakni beras, bawang merah, cabai, telur ayam ras, gula, minyak goreng curah, dan jagung tingkat peternak.

Adapun potensi yang perlu diwaspadai adalah beras, minyak goreng, dan gula pasir konsumsi.
Upaya mitigasi beras diantaranya yakni optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara massif, membentuk tim monitoring evaluasi SPHP, percepatan pengadaan beras Luan Neger, meningkatkan pasokan beras, mobilisasi beras.

Dukungan yang diharapkan dari Pemda yakni pemantauan penyaluran beras SPHP bekerjasam dengan Bulog, pelaksanaan gerakan pangan murah, pemantauan pasokan dan harga di lapangan, penguatan cadangan Pemda, serta dukungan Pemda kepada Bulog dalam penyerapan harga gabah atau beras saat panen.

Sementara, Mendagri Tito berharap intervensi beras SPHP ini dapat berjalan lanacar atas kerjasama semua pihak hingga ke tingkat daerah yakni anatara Pemda dan Bulog.

Disebutnya, Inflasi di Indonesia menurutnya ada diangka 5,28 % pada Januari 2023, hal ini menurutnya masih lebih baik dan patut disyukuri, capaian tersebut adalah merupakan hasil kerja Pemerintah Daerah dan Pusat.

Untuk itu, Tito mengingatkan Kepala Daerah untuk terus melakukan beberapa upaya nyata penanganan inflasi, yaitu melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta melakukan dukungan transportasi dari APBD.(prokom04)