Pemkab Kukar Lakukan Percepatan Strategi Belanja Produk Dalam Negeri

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ( BPBJ ) telah melaksanakan program strategi percepatan belanja produk dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik local pemerintah daerah.

Dan secara administrasi baik itu surat, ada kegiatan monitoring evaluasi Monev khusus yang dilakukan setiap minggu ( Ngapeh Hambat ) untuk mengetahui realisasi belanja melalui katalog, kerjasama dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP yang mendorong pelaku usaha untuk masuk di pasar digital pemerintah yaitu e purchasing/katalog khususnya katalog local.

Hal ini sesuai dengan Komitmen Bupati Kukar beserta jajaran untuk mendorong semua organisasi perangkat daerah OPD agar melakukan belanja produk lokal/produk dalam negeri melalui penyedia local. Atas kerja bersama dan komitmen ini membuat Pemkab Kukar mendapat penilaian khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat LKPP Pusat dengan meraih trophy dan penghargaan sebagai Predikat Terbaik Tingkat Kabupaten Se-Indonesia untuk Kategori Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri PDN Terbesar dan Terbaik kategori Nilai Transaksi UMK Terbesar.

“Alhamdulillah ini merupakan kado terindah bagi kita semua berkat kerja keras dan semangat berkolaborasi untuk Kukar Hebat,” kata Aspianur Sandi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secretariat Kabupaten Kutai Kartanegara di ruang kerjanya, Jumat ( 10/11 ).

Aspianur Sandi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu perangkat daerah, Pejabat pembuat Komitmen PPK dan pejabat pengelola atas komitmennya untuk melakukan transaksi belanja pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing. Kedepannya, pihaknya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya diantaranya melaksanakan bimbingan teknis, mengajak kepada seluruh Pelaku UMKM untuk bergabung dengan Marketplace agar UMKM turut andil berperan aktif dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Strategi ini dilakukan untuk membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM agar naik kelas.

Kemudian, Aspianur Sandi juga mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis lagi untuk peningkatan belanja melalui e purchasing baik itu secara kualitas dan kuantitas. Tahun depan Kartu Kredit pemerintah daerah akan diintegrasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa, karena tahun depan e purchasing/katalog akan di update versi 0.6 banyak fitur baru sampai ke pembayaran, yang melibatkan pelaku pengadaan, transformasi kebijakan pengadaan yang mengharuskan para pelaku pengadaan juga harus bertransformasi juga untuk Kutai Kartanegara yang lebih maju.( Prokom 03 ).