Pemkab Kukar Percepat Recovery Pascakebakaran, Penuhi Kebutuhan Warga dan Perkuat Mitigasi

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mempercepat proses pemulihan atau recovery bagi warga yang terdampak kebakaran di kawasan Jalan Alimuddin, Tenggarong. Langkah tersebut dilakukan dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus menyiapkan upaya penanganan jangka menengah dan panjang.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kukar Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri memantau langsung posko bantuan kebakaran, dapur umum, serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya Pemkab Kukar memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pascakebakaran.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sejak awal kejadian telah bergerak membantu masyarakat, mulai dari personel pemadam kebakaran, BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, relawan, hingga masyarakat yang turut memberikan bantuan.

“Alhamdulillah, respons bantuan dari masyarakat sangat luar biasa. Kita berharap proses recovery pascakebakaran ini bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Aulia.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebutuhan fisik, tetapi juga memastikan aktivitas sehari-hari warga terdampak tetap dapat berjalan. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pangan, perlengkapan sekolah, serta peralatan untuk menunjang pekerjaan.

Dalam pemantauan tersebut, sejumlah warga menyampaikan kebutuhan yang masih diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah peralatan memasak.

Pemkab Kukar kemudian berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pemerintah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bantuan perlengkapan memasak disalurkan agar warga dapat mengolah bahan makanan yang telah tersedia.

“Kalau bahan baku makanan banyak, tetapi peralatan memasaknya tidak ada, tentu bahan makanan tersebut tidak bisa diolah dengan baik. Karena itu, bantuan kita sesuaikan dengan kebutuhan warga,” jelasnya.

Selain bantuan untuk korban, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan dapur umum yang dikelola bersama BPBD, Damkar dan para relawan. Dapur umum tersebut berperan menyediakan makanan bagi warga terdampak, relawan maupun personel yang terlibat dalam proses penanganan pascakebakaran.

Peristiwa kebakaran tersebut juga menjadi bahan evaluasi Pemkab Kukar, khususnya terkait ketersediaan sumber air dan akses kendaraan pemadam kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk.

Aulia mengatakan, kebutuhan air menjadi salah satu perhatian penting dalam penanganan kebakaran. Karena itu, Pemkab Kukar akan memperkuat sistem penyediaan air di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan melalui dana RT pada tahun mendatang tetap menjadi bagian dari upaya penguatan lingkungan masyarakat.

“Kita akan melihat kebutuhan masing-masing RT. Tidak semuanya sama. Kalau bisa ditangani melalui dana RT, kita akan optimalkan pembiayaan tersebut untuk mengatasi persoalan seperti ketersediaan air dan kebutuhan penanganan kebencanaan di lingkungan,” ungkapnya.

Selain persoalan air, akses jalan juga menjadi perhatian. Kondisi permukiman yang padat dan terbatasnya akses kendaraan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Berdasarkan evaluasi bersama jajaran Damkar, proses pemadaman yang dalam kondisi normal umumnya dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat, pada kejadian tersebut membutuhkan waktu hingga sekitar dua jam.

“Kalau akses jalannya tidak ada atau sulit dilalui, kendaraan pemadam kebakaran juga kesulitan masuk. Ini yang membuat proses penanganan tidak bisa berjalan optimal,” katanya.

Perhatikan Kondisi Psikis 75 Kepala Keluarga
Selain pemulihan fisik, Bupati juga meminta jajaran pemerintah kelurahan memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis warga yang terdampak.

Sebanyak 75 kepala keluarga (KK) terdampak akibat kebakaran tersebut. Pemkab Kukar meminta agar seluruh warga terdampak tetap dipantau dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya.

Menurut Aulia, pemulihan pascakebakaran tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas atau memenuhi kebutuhan material. Pemerintah bersama komunitas dan masyarakat juga perlu memastikan kondisi sosial dan psikologis warga tetap terpantau.

“Kita tidak hanya melakukan recovery dari perspektif fisik, tetapi juga harus melihat kondisi psikis masyarakat. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan semuanya dapat terkelola dengan baik,” tegasnya.

Ia menilai penanganan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Komunitas dan masyarakat sekitar diharapkan ikut saling memantau dan memberikan dukungan kepada warga yang terdampak.

Pemkab Kukar menyiapkan proses pemulihan dalam beberapa tahapan. Dalam jangka pendek, pemerintah memastikan kebutuhan sehari-hari warga tetap terpenuhi sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu secara berkepanjangan.
Kebutuhan pendidikan, pekerjaan, makanan dan kebutuhan dasar lainnya menjadi perhatian utama dalam tahap awal pemulihan.

Untuk jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar akan melakukan penanganan sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk melakukan penataan kawasan dan memperkuat mitigasi kebakaran.

“Jangka pendek kita memastikan aktivitas sehari-hari warga tidak terganggu. Untuk jangka menengah dan panjang, kita berusaha melakukan recovery sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk menata kawasan agar apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari, penanganannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Pemkab Kukar berharap kolaborasi pemerintah, masyarakat, relawan, dunia usaha dan berbagai pihak dapat mempercepat pemulihan warga terdampak sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.(Prokom06).