Sekda Kukar Jadi Narasumber TVRI Kaltim Bahas Transformasi Pemerintahan Pasca Delineasi IKN
Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menjadi narasumber dalam program Publika TVRI Kalimantan Timur yang mengangkat tema “Transformasi Pemerintahan Pasca Delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN)”, Senin (3/11/2025).
Acara yang dipandu oleh host TVRI Kaltim Said Husein itu juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Asisten I Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) Nicko Herlambang dan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin.
Dalam paparannya, Sekda Sunggono menjelaskan berbagai langkah strategis yang tengah ditempuh Pemkab Kutai Kartanegara dalam menghadapi dinamika pembangunan pasca penegasan batas wilayah IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.
“Pasca delineasi IKN, Pemkab Kutai Kartanegara berfokus pada penataan tata kelola pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan menjadi mitra strategis IKN,” ujar Sunggono.
Ia memaparkan bahwa sejumlah aspek penting menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya tata kelola pembangunan pasca penegasan batas wilayah IKN, kependudukan, penataan ruang, penanaman modal dan perizinan, serta pengelolaan aset daerah.
“Jumlah penduduk Kutai Kartanegara saat ini sebanyak 813.742 jiwa, dan berdasarkan hasil kajian, sekitar 174.485 jiwa atau 21,5 persen di antaranya akan berpindah ke wilayah IKN. Dengan demikian, penduduk Kukar akan berkurang menjadi sekitar 639.257 jiwa,” jelasnya.
Selain itu, luas wilayah Kutai Kartanegara mencapai 27.263,10 km², dengan luas area yang termasuk dalam deliniasi IKN mencapai 162.559,26 hektare yang meliputi lima kecamatan dan 39 desa/kelurahan.
Lebih lanjut, Sunggono juga memaparkan arah pengembangan wilayah (WP) strategis sebagai bagian dari dukungan Kukar terhadap pembangunan IKN, di antaranya WP Jonggon di Kecamatan Loa Kulu dan WP Koridor Sanga Sanga–Muara Jawa.
“Untuk WP Jonggon Kecamatan Loa Kulu, kita kembangkan konsep agroindustri berbasis pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, pengembangan sentra peternakan sapi sekaligus ekowisata Jonggon Jaya, serta pengembangan sentra produksi dan pengolahan jahe. Selain itu, kawasan ini juga diarahkan menjadi kawasan pendidikan melalui penataan Sekolah Polisi Nasional (SPN) Polda Kaltim sebagai pusat pendidikan kepolisian regional,” terangnya.
Sementara itu, untuk WP Koridor Sanga Sanga–Muara Jawa, Pemkab Kukar akan mengoptimalkan peran wilayah tersebut sebagai daerah mitra IKN melalui penguatan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pengembangan agroindustri berkelanjutan yang ramah lingkungan.
“Rencana penataan ruang kami arahkan agar Kukar bisa menjadi mitra IKN yang kuat dan adaptif. Kami juga sedang mematangkan penetapan kawasan industri di dalam revisi RTRW Kutai Kartanegara,” tambahnya.
Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar berkomitmen menjadikan transformasi pemerintahan pasca delineasi IKN sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan pemerintah daerah di sekitar IKN, termasuk Kutai Kartanegara, akan terwujud pembangunan yang berkeadilan dan saling menguatkan. Kukar siap menjadi mitra strategis IKN dalam berbagai bidang,” tutup Sunggono. (Prokom01).
