Terima Reses Komisi VII DPR RI, Bupati Harap Pengelolaan Tambang Lebih Baik dan Membawa Kemaslahatan Untuk Masyarakat
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerima kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM), Perindustrian dan Badan Riset Inovasi Nasional dalam rangka masa sidang II tahun Sidang 2021-2022, Senin (20/12) di ruang Aji Batara Agung Dewa Sakti Kantor Bupati Kukar.
Rombongan Komisi VII DPR RI itu dipimpin Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman dari Fraksi Golkar, di dampingi oleh Awang Faroek Ishak dari Fraksi Nasdem, M Nasir Dari Fraksi Demokrat, Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDIP dan Rico Sia dari fraksi Nasdem.
Dalam sambutannya Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengucapkan selamat datang di Kutai Kartanegara yang memiliki 193 Desa, 44 kelurahan dan 18 Kecamatan.
Bupati mengatakan pihaknya siap mendorong pembangunan industrial di Kukar, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemenuhan pasokan listrik yang rencananya akan dibangun smelter di sekitar kecamatan Sangasanga. Pemkab Kukar juga akan terus bersinergi dengan PLN, terbukti dengan komitmen yang kuat Pemkab Kukar telah menghibahkan beberapa aset tanah untuk PLN.
Edi juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Direksi PLN yang juga turut hadir pada pertemuan tersebut. Dirinya mengapresiasi efektifitas layanan PLN yang telah menerangi wilayah Kutai Kartanegara, dari 193 desa tersisa 17 desa yang masih belum teraliri listrik PLN, dan di HUT RI tahun 2021 PLN kembali memberikan kebijakan di 14 desa yang tadinya hanya bisa menyala 12 jam sekarang sudah 24 jam menyala.
Edi juga berharap dengan kedatangan para Rombongan Komisi VII DPR RI ini, investasi di Kukar bisa berjalan lebih baik, kegiatan penambangan yang resmi bisa terkendali dan income ke negara juga bisa lebih banyak.
“Saya harap program tanggung jawab sosial yang di lakukan oleh perusahaan bisa berjalan lebih baik dan masyarakat bisa merasakannya,” harap Edi.
Selain itu ia juga berharap dengan kedatangan anggota DPR RI ini bisa mengatasi isu-isu yang sedang marak di daerah tentang pertambangan dan bisa memberikan masukan agar dapat terselesaikan dengan baik.
Sementara, Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pihaknya selain bersilaturahmi dalam masa reses, juga menjembatani permasalahan yang ada di daerah. Disebutnya keberadaan pihaknya untuk melakukan upaya segera menyelesaikan isu-isu yang sedang marak di daerah, salah satunya merekomendasikan kepada kementrian ESDM untuk membuat nomenklatur baru yaitu Ditjen Penegakan Hukum Khusus Pertambangan dan Mineral, artinya ada sebuah institusi negara yang bisa melakukan langkah-langkah penindakan terhadap praktek-praktek penambangan ilegal yang ada dalam upaya mendorong percepatan peningkatan pendapatan negara.
Ia juga ingin memastikan persiapan atau pasokan PLN menjelang natal dan tahun baru.
“Kami akan memanggil Dirjen Minerba untuk memastikan perusahaan-perusahaan batu bara memenuhi komitmennya agar pasokan PLN bisa aman, ” demikian ujarnya.
(Prokom08)
