TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah berharap agar musyawarah pembangunan RKPD dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap dalam musrembang RKPD ini betul-betul dalam menyusun program yang nantinya menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Edi baru-baru ini.

Menurut dia, rencana kerja pembangunan daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh undang-undang No.25/2004 kepada pemerintah daerah untuk disusun setiap tahunnya.

“RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-undang No.25/2004 kepada pemerintah daerah yang disusun setiap tahunnya,” ujarnya.

Selain itu, musrembang RKPD juga merupakan forum musyawarah tahunan antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, dan hasil Musrembang RKPD kabupaten akan dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrembang RKPD Kaltim.

“Dari musrembang RKPD ini nantinya akan dijadikan dokumen akhir dan bahan masukan dalam rencana pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kukar Wiyono mengatakan bahwa musrembang bertujuan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kemudian mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

“Inilah yang diharapkan dalam musrembang RKPD, termasuk dalam menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah,” katanya.

Adapun Output yang diharapkan, tambah Agus menyebutkan ada 3 (tiga) yakni penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan berdasar fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), daftar prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBNm dan sumber pendayaan lainnya.

“Outpun ini nantinya juga akan ditandai dengan kesepakatan tentang perumusan hasil musrembang yang dituangkan dalam berita aara kesepakatan,”. Jelasnya. (prokom03)*

TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam presentasinya terkait penjabaran visi misi Kukar Idaman, disampaikan Sekretaris DKP Muslik mengemukaakan bahwa ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi DKP diantaranya produksi perikanan yang mengalami stagnasi.

“Ya, masalah pokok yang dihadapi DKP yakni produksi perikanan tangkap mengalami stagnasi, usaha budidaya ikan masih mengalami keterbatasan benih unggul dan ketergantungan pakan pabrik, dan industri olahan produk perikanan belum berkembang,” kata Muslik, Rabu (17/3/2021) tadi.

Dielaskan Muslik, masalah perikanan tangkap seperti unit penangkapan ikan masih skala kecil dari 5 GT (perairan laut), aktivitas penangkapan ikan tidak berjalan optimal karena keterbatasan akses bahan bakar, area penangkapan ikan telah menunjukkan gejalan yangkap lebih (over fishing) dan area pemulihan stock SDI seperti tempat pemijahan dan perlindungan semakin terbatas.

“Akar masalahnya sendiri yakni keterbatasan akses terhadap permodalan, belum tersedianya SPBN, aktivitas ilegal dan destruktif fishing semaking meningkat, eksploitasi secara terus menerus tanpa adanya kegiatan pemulihan ekosistem, dan alih fungsi lahan untuk kebutuhan penduduk dan industri semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu masalah juga ada pada usaha budidaya ikan masih keterbatasan benih unggul yakni jumlah dan kapasitas produksi UPR dan HSRT masih rendah hingga belum adanya unit pengolah pakan alternatif yang efektif.

Akar masalahnya, kata Muslik yakni kurangnya modal dan terbatasnya pengetahuan tentang perbenihan, kurangnya induk berkualitas, harga mesih pakan relatif mahal, bahan baku hingga terbatasnya pengetahuan pembuatan pakan ikan.Kemudian industri olahan produk perikanan belum berkembang.

“Inilah beberapa permasalahan yang menjadi atensi DKP dalam mengatasi semuanya, tentunya dengan beberapa strategi seperti peningkatan kapasitas produksi perikanan tangkap berbasis kawasan dengan pendekatan kelompok dan koperasi. pemulihan ekosistem perairan berbasis kearifan lokal, mendorong generasi milenial menjadi pelaku UPR/HSRT baru di kawasan sentra budidaya hingga merangsang tumbuhnya unit pengolahan pakan mandiri,” katanya.

“Adapun kebijakannya memastikan produksi hasil olahan sesuai standar mutu, menumbuhkan industri pengolahan dengan komoditas baru berbasis IKM pada kawasan, optimalisasi balai benih ikan, melakukan kerjasama dengan balai/UPT KKP dan lainnya,” demikian jelas Muslik. (prokom10)