Tenggarong – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Isran Noor meresmikan tiga gedung sekolah di Kutai Kartanegara, yakni SMAN 1 Tenggarong, SMAN 3 Muara Muntai, dan SMAN 2 Tabang yang peresmiannya di pusatkan dihalaman sekolah SMAN 1 Tenggarong, Senin (19/4/21).

Isran dalam sambutannya, mengatakan bahwa sebelum Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih di bawah kemenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota.
Kemudian, Undang undang tersebut kewenangannya di tarik ke pemerintah Provinsi, akibatnya mengalami masalah besar terkait penyerahan dokumen dari kabupaten/kota ke provinsi khusus untuk SMA, SMK, dan Aliah.

“Dulu saya sangat menentang pemberlakuan Undang undang tersebut, gara- gara tidak dilakukan revisi atas penarikan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi bahkan ke pusat,” ujarnya.

Gubernur kemudian berharap gedung yang diresmikan tersebut dapat terus meningkatkan sumberdaya manusia Kaltim, khususnya Kukar, dan menambah semangat bagi murid maupun pendidik di sekolah tersebut jika sudah digunakan nanti.

Sementara itu, Wabup Kukar Rendi Solihin mengatakan untuk jangka waktu yang panjang bangunan sekolah yang telah diberikan oleh Pemprov Kaltim, yang seluruhnya bersumber dari alokasi dana APBD Provinsi, akan memberikan dampak positif terhadap prospek pembelajaran di sekolah masing-masing.

Meski saat ini kegiatan pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan karena dampak pandemi Covid-19, tetapi ke depan ketika pembukaan sekolah sudah memperoleh ijin dari Kemendikbud.

“Tanpa kuatir dengan dampak pandemi seperti sekarang maka pendayagunaan gedung sekolah ini dapat sepenuhnya dimaksimalkan,” ujarnya.

Wabup Kukar ini, mengutip sedikit keluh kesah pihak sekolah sebelum dilanjutkannya pembangunan salah satu gedung SMAN, para guru berharap dengan dituntaskannya pembangunan gedung sekolah akan memberikan keleluasaan penyelenggaraan pembelajaran.

Sebab dengan tersedianya Ruang Kelas Baru (RKB) akan dapat menampung berbagai kegiatan pendidikan di sekolah. Selain itu, dengan tersedianya RKB maka kebijakan layanan pendidikan di sekolah dapat lebih dimaksimalkan, dari yang semula terbagi menjadi dua shift (pagi dan siang), maka ke depan bisa diterapkan sistem full day school.

“Kebijakan ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi pembelajaran di sekolah, dengan upaya pembentukan karakteristik siswa sebagai pembelajar aktif,” harap Rendi.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, Gubernur melakukan pemotongan pita dan meninjau ruang kelas baru SMAN 1 tersebut.

Hadir pasa acara itu Kadisdikbud Kaltim Anwar Sanusi, Plt Kadisdikbud Kukar H. Slamet Hadiraharjo dan Kepala Sekolah SMAN 1 Tenggarong H. Asran. (prokom05)

Simak Video “Peresmian SMAN1 Tenggarong, SMAN 3 Muara Muntai Dan SMAN 2 Tabang”

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H Sunggono mengahadiri konsinyering harmonisasi perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kukar nomor 12 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda), dan perubahan Perda Kukar No. 3 tahun 2017 tentang peran serta lokal terhadap industri ekstraktif minyak dan gas bumi, di ballroom Emerald 2 Hotel Mercure, Samarinda ( 17/4 ).

Konsinyering yang merupakan proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak itu, diikuti Ketua Pansus dan Anggota DPRD Kukar, dari Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, Ketua Biro Hukum Kaltim, Kabag Hukum Setkab Kukar, Kadis Tenaga kerja dan Transmigrasi serta dari sejumlah dinas instansi terkait lainnya.

Sunggono mengatakan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang ada di Kukar selama ini kurang dapat dinikmati secara ekonomis oleh masyarakat, karena keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah maupun keterbatasan sumber keuangan. Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan migas selama ini berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004, yang menyatakan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD) yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja migas, Kontraktor wajib menawarkan participating interest (PI) 10% kepada BUMD.

“Pada peraturan tersebut, keikutsertaan Pemerintah Daerah hanya diatur pada wilayah kerja eksplorasi pertama saja, dan tidak mengatur wilayah kerja yang sudah memasuki fase perpanjangan, ” ujarnya.

Maka dikatakan Sunggono perubahan Perda dimaksud adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti arahan hasil pemeriksaan BPK RI berkenaan dengan belum optimalnya menerimaan PI 10% Blok Mahakam. Penerimaan PI sebelum masuk kas daerah dalam bentuk deviden sudah terpotong sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), sebuah perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang membagi 65% untuk Pemda dan 35% PT. MGRM.
Oleh BPK hal ini dianggap penerimaan dari PI menjadi tidak optimal, sehingga perlu diantisipasi dengan merubah terutama di pasal 16 yang mengatur bahwa penerimaan dari PI bukan lagi merupakan pendapatan usaha PT. MGRM.

PT. MGRM berdasarkan pasal 16 dari Perda diatas nantinya akan mendapat penugasan untuk mengurus PI dan penerimaan PI dititipkan direkening PT. MGRM yang selanjutnya disetor seluruhnya ke kas daerah, sehingga penerimaan dari PI tidak terbagi lagi seperti sebelumnya akan tetapi seluruhnya masuk kas daerah.

Kedepannya Pemkab berharap BUMD Kutai Kartanegara memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran atau kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD.

Sunggono merasa optimis melalui kegiatan Konsinyering Harmonisasi yang digelar oleh Pansus DPRD Kukar ini ini akan meluruskan semua sejarah dimasa lalu tidak terulang lagi.

Sementara itu, menurut Ketua Pansus DPRD Kukar Jumarin mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu sarana mengharmoniskan seluruh kepentingan bersama supaya dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa untung atau dirugikan , dan semua itu demi kesejahteraan masyarakat Kukar sebagai daerah penghasil minyak.

Untuk itu ia berharap kepada Pemkab Kukar maupun dinas instansi terkait dapat mengkaji ulang serta memberikan masukan sebelum Perubahan Perda tersebut di tetapkan. ( prokom 03 ).

TENGGARONG – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan terus melaksanakan tugas – tugas yang berkaitan dengan kondisi Kukar agar tetap aman dan tentram supaya kehidupan masyarakat tetap terjaga dengan baik khususnya aktivitas menjalankan ibadah dan keyakinan masing – masing.

“Melalui acara ini Forkopimda menerima dan mendengarkan masukan apa saja dan langkah – langkah yang diambil agar bisa menjaga kondusifitas daerah agar bisa aman dan tentram,” ungkap Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Forkopimda Mendengar yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat, di Aula Makodim 0906 Tenggarong, Rabu (14/4).

Dikatakan Edi perlu adanya sosialisasi dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat tentang kondisi saat sekarang dimana masih menghadapi pandemi Covid 19 dalam menjalankan ibadah, terutama sekarang umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa agar bisa mendisiplinkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan dengan menjalankan protokol kesehatan.
“Dalam kasus Covid 19 saat ini Kukar terus mengalami penurunan setelah lakukan vaksinasi, biar bagaimanapun kita harus terus lakukan penerapan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat hilang dari Kukar,”pintanya.

Lebih lanjut kata Edi, Forkopimda beserta jajarannya bersama tokoh agama,tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat telah melakukan peran sesuai dengan fungsi tugas yang diemban secara khusus.

“Kita patut bersyukur dengan kebersamaan kita menjaga Kukar tetap aman terkendali,”ucapnya.

Ia sangat berharap kerjasama semua pihak agar tetap melakukan komunikasi seperti sekarang sehingga permasalahan yang ada bisa teratasi dengan cepat, terutama saat ini harus waspada dengan adanya sel – sel jaringan kelompok teroris tertentu dimasyarakat, maka diharapkan bisa saling mengawasi dan cepat melaporkan tindakan – tindakan mencurigakan di masyarakat.

Sementara Dandim 0906 Tenggarong Letkol Inf Charles Alling mengatakan tidak dipungkiri kondisi keamanan Kukar sangat kondusif, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dengan adanya konflik antar kelompok masyarakat masalah lahan yang menjadi sorotan bukan hanya di Kukar dan Kaltim, namun skala nasional bahkan TNI pun mendapat instruksi untuk memetakan setiap simpul yang memberikan potensi permasalahan yang ada karena hal tersebut tidak lepas dari keamanan dan ketertiban daerah.
“Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat menjadi sangat penting dan harus adanya kolaborasi yang baik dilapangan sehingga forum ini menjadi upaya untuk membangun kebersamaan membangun Kukar dengan menjaga kondusifitas wilayah dengan membangun dialog satu sama lain agar adanya kesepahaman dalam menangani permasalahan yang ada,”ucapnya.(Prokom06)

TENGGARONG – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jend TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan negara telah memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu hingga hilirnya, sehingga bagi yang masih melakukan korupsi maka disebutnya nekat.

“Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa bulu,” kata Moeldoko saat webinar (seminar secara daring) Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021-2022, yang juga diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara virtual di kantor Bupati setempat, Selasa (13/4/2021).

Moeldoko mengatakan, hal tersebut merupakan arahan dari Presiden untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi atas hak rakyat, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mudah disuap serta tidak melakukan pungutan liar.

Ditambahkannya, bahwa titik tekan dari 27 aksi pada 3 sektor Stranas PK tahun 2019-2020 sudah menyentuh akar permasalahan dan perlu diperkuat implementasinya.

Adapun tiga sektor itu yang pertama pada sektor perizinan dan tata niaga. Penerapan OSS (Online Single Submission) untuk mempercepat pelayanan perizinan, dan perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk optimalisasi Bansos tepat sasaran.

Kedua, pada sektor keuangan negara. Penerapan e-katalog untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengelolaan barang dan jasa pemerintah.

Serta yang terakhir, sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk pengawasan internal serta percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Webinar oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Hadirnya stranas PK merupakan komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang jadi prioritas Pemerintah. Adapun anggotanya atau yang disebut Tim Nasional adalah KPK, Bappenas, Kementerian Perbadayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden

Untyk diketahui, dari Pemkab Kukar yang menghadiri webiar tersebut yaitu Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat bersama Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah.(prokom07)*.

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar terus berupaya mencegah terjadinya inflasi yang tinggi yang dapat berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat.

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue). Maka menurutnya inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan terus menurun.

“Sehingga berpengaruh terhadap standar hidup masyarakat yang akan mengalami penurunan, dimana yang miskin akan semakin miskin karena efek inflasi yang tinggi,” ujar Edi saat rapat koordinasi TPID di rumah jabatan Bupati, Selasa (13/4).

Lebih lanjut dikatakannya, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty), bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Maka disebutnya, sudah merupakan tugas TPID untuk mencegah tidak terjadinya inflasi yang tinggi. Edi juga mengapresiasi TPID Kukar yang telah melakukan terobosan-terobosan dan koordinasi yang intensif, dalam rangka menjaga kesetabilan harga, yang fokus utamanya adalah pada Komoditas harga pangan bergejolak (volatile food).

“Saya apresiasi kinerja TPID Kukar dengan program rutinnya secara konsisten yakni melakukan pemantauan harga pasar, sebagai alat check and balance kewajaran harga di pasar,” katanya.
Edi mengatakan upaya memastikan ketersediaan Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) memang sudah menjadi tugas bersama yang tergabung dalam TPID. Terlebi untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan komoditi pangan di tengah masa pandemi Covid-19 dan memasuk bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 1442 H.

“Oleh karena itu diperlukan upaya lebih untuk melakukan koordinasi guna pengendalian harga barang kebutuhan pokok,” terangnya. (prokom01)*