TENGGARONG – Sekretarsis Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar senantiasa memperhatikan kinerja para Aparatur Sipil Negara dalam melakukan proses dan pelaksanaan pelayanan birokrasi di berbagai perangkat daerah.

Menurut Sunggono dalam berbagai kesempatan, upaya ini harus disertai dengan cara melakukan berbagai terobosan, menciptakan ide – ide kreatif dan inofatif sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efesensi dan efektifitas birokrasi baik dilingkungan organisasi perangkat daerah maupun secara umum di Pemkab Kukar.

Sunggono mengatakan, terobosan tersebut contohnya Zona Integritas (ZI) Bebas Korupsi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), seperti yang telah dicanangkan oleh Kantor Pertanahan Kukar beberapa waktu lalu.

Disebutkannya ada beberapa poin penting terkait ZI serta WBK dan WBBM yaitu, penguatan terhadap 8 area perubahan dan melakukan semangat budaya kerja dalam melakukan pelayanan publik, penguatan sinergitas dan kolaborasi seluruh ASN di Kantor Pertanahan, percepatan kualitas pelayanan public serta penguatan komitmen pimpinan Kantor Pertanahan dalam melaksanakn reformasi birokrasi.

Sunggono menekankan agar ASN di Kantor Pertanahan ini untuk menjadi Role Model dalam setiap agenda pelaksanaan reformasi birokrasi di Kukar, hal ini penting untuk menjaga bahwa reformasi birokrasi di daerah Kukar akan terus berada pada jalurnya.

“Selanjutnya dengan ZI, WBK dan WBBM akan memantapkan jati diri dan intrgritas Perangkat Daerah di Kukar sebagai pendorong dan penggerak Reformasi Birokrasi dalam pencapaian pelayanan publik yang lebih baik di dearah etam,” harapnya. (prokom04)

Tenggarong – Banjir yang sempat merendam Kecamatan Samboja beberapa hari terakhir dan sempat viral di salah satu media informasi online memicu Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin untuk turun langsung melakukan investigasi, mencari akar persoalan pemicu banjir tersebut, Sabtu (4/9).

Didampingi jajaran pimpinan Kecamatan Samboja, Wabup mengitari sejumlah titik lokasi banjir serta jalur pengendalian banjir di kawasan tersebut. dirinya pun meminta penjelasan langsung sejumlah pihak terkait dengan alur pembuangan air.

Dimana dari informasi yang didapatkannya, ditemukan bendungan dengan kondisi pintu air yang sudah tidak bisa beroperasi maksimal, sehingga hal tersebut menurutnya membuat aliran air yang mestinya menuju laut menjadi terhambat.

Pada kesempatan tersebut Rendi Solihin langsung mencari informasi terkait upaya perbaikan infrastruktur waduk tersebut, dimana dirinya mendapatkan informasi bahwa perbaikan akan dilakukan melalui anggaran Bankeu. Ia pun meminta agar proses tersebut bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai harapan.

“Saya meminta agar prosesnya segera dilakukan dengan cepat dan tepat waktu,” katanya.

Ditambahkannya, selain permasalahan pintu air waduk, dirinya menemukan terdapatnya beberapa penyempitan sungai di beberapa titik, sehingga hal tersebut mengganggu pergerakan pembuangan air saat intensitas hujan sedang tinggi khususnya di areal konservasi sungai hitam yang terhambat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan banjir di Samboja juga perlu diselesaikan dari hulu hingga hilir, dimana dikatakannya termasuk bekas aktivitas eksploitasi batu bara serta pengupasan lahan yang membuat kawasan Samboja kehilangan daerah serapan air.

“Program penghijauan harus kita dorong kedepan sebagai langkah perbaikan lingkungan.  Begitu juga perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pengupasan lahan agar bisa bertanggung jawab atas aktivitas tersebut,” tutupnya.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya penanggulangan darurat dan cepat, Wabup berkoordinasi langsung bersama camat serta unsur muspika untuk membuat dapur umum di beberapa lokasi yang masih terdampak banjir. Begitu juga posko utama di kantor PMI Samboja.

“Alhamdulillah ada juga unsur swasta dari perusahaan yang beroperasi di Kukar juga memberikan sejumlah bantuan sesuai kebutuhan, diantaranya dari Pertamina,” ucap Rendi Solihin.

Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar sejumlah OPD teknis seperti Dinas Sosial dan BPBD untuk berkolaborasi bersama seluruh Stakeholdersl terkait untuk melakukan percepatan distribusi bantuan tersebut. (Prokom07).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono melantik Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, Kamis (2/9).

Dalam arahannya Edi mengatakan bahwa berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Untuk itu sesuai dengan ketentuan tersebut maka diperlukan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 5 orang dari BPBD, Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran sejumlah 28 Orang dari BPBD, Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 1 orang dari Inspektorat dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kukar.

Menurut Edi semua perubahan ini merupakan salah satu wujud dari keseriusan pemerintah untuk mengawal Visi dan Misi dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 dan juga salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target kinerja.

Edi juga berharap semua ASN dapat mengambil peran utama baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maupun memunculkan kreatifitas dan Inovasi selain pelaksanaan Tupoksi masing-masing dalam semua bidang untuk kesejahteraan rakyat.

Kedepannya, tambah Edi, untuk Kenaikan Pangkat PNS dan pemberian Surat Keputusan Perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan dicermati pada Kinerja pencapaian kerja untuk semua ASN yang ada di Kutai Kartanegara.

“Sebagai Contoh SK (Sasaran Kinerja Pegawai.red), kami akan lakukan perubahan mekanisme dan modifikasi serta pembuktian rasional dan nyata terhadap penilaian yang diberikan, karena SKP menjadi dasar dalam rangka usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pemberian TPP dan lainnya,” ujarnya.

Ia juga meminta para PNS agar memaksimalkan Kinerjanya, mengambil peran selama masih diberikan kesempatan dan pastinya Pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan PNS, karena itu merupakan salah satu Program Dedikasi pemerintah yaitu Program Aparatur Negara Bahagia.

“Bekerjalah dengan baik, penuh dengan integritas, loyalitas dan profesional terhadap tupoksinya, kerja ikhlas dan kerja tuntas serta bangkitkan nuansa kebatinan sehingga apa yang dilakukan bernilai ibadah dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa,” pintanya.(Prokom08)

Tenggarong – Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar ) Wiyono, hadiri acara pelepasan keberangkatan angkutan Bantuan Sosial (Bansos) Serentak di Wilayah Polres Kukar, di beranda Mapolres Kukar, Tenggarong, Kamis (02/09/2021).

Bantuan 10 ton beras dari Polda Kaltim tersebut diangkut dengan beberapa kendaraan roda empat yang di lepas oleh Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.

Wiyono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolres, juga Dandim 0906 Tenggarong yang sudah berkolaborasi, kompak dan solid mendukung kinerja Pemerintah dalam setiap kegiatan, termasuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.

“Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres dan Dandim 0906 Kukar beserta jajaran yang selalu kompak dan terus bersinergi dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan sosial kemanusian di Kukar,” ujar Wiyono.

Sementara itu Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama dalam sambutannya mengatakan bantuan sosial tersebut berupa 10 Ton beras yang sudah dikemas ini akan di distribusian ke Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam kawasan yustisi Polres Kukar. Yang akan dibagikan ke masyarakat yang pantas menerimanya oleh Kapolsek bersama Camat, Lurah atau Kepala Desa dan ketua RT agar penyaluran tepat sasaran.

“Pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kapolsek bersama dengan tim kecamatan dan kelurahan/Desa, serta ketua RT setempat guna tepat sasaran dan sesuai data masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19,” ujarnya.

Arwin juga menambahkan bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya, tentunya Kapolres beserta jajaran dan juga Dandim 0906 Tenggarong akan terus kompak dan terus berkolaborasi bersama sama dengan Pemerintah Daerah mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan bisa meringankan beban bagi warga yang terdampak Covid-19,”ungkap Arwin. (Prokom09)