ASN Diminta Bedakan Kerja dengan Kinerja, Inilah Penjelasan Sekda Kukar!

/in , /by

TENGGARONG – Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemkab Kukar agar dapat membedakan apa itu Kerja dan Kinerja. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Evaluasi OPD dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Rapat Bappeda, Tenggarong baru-baru ini.

“Saya minta setiap OPD dapat memahami tugas dan fungsinya, dan membedakan mana kerja dan mana kinerja, terutama dalam menjabarkan Visi-Misi Kukar Idaman 2021-2026,” katanya.

Dijelaskan Sekda Sunggono yang dimaksud dengan kerja yaitu hanya berfokus pada penyerapan anggaran, dan terlaksananya program atau kegiatan (sekedar beraktivitas). Berbeda halnya dengan kinerja yakni memiliki tujuan atau sasaran yang jelas dan terukur.

“Artinya, dapat dipahami kerja disini hanya sekedar beraktifitas, sedangkan kinerja memiliki tujuan, sasaran yang jelas dan terukur dengan program dan kegiatan yang mendukung serta memperhatikan azaz manfaat dan outcome,” ujarnya.

Sedangkan akuntabilitas kinerja sendiri jelas Sunggono yakni penyelenggaraan pemerintahan tanpa sistem akuntabilitas publik yang baik adalah kegagalan dalam menjalankan mandatori masyarakat. Sementara SAKIP merupakan wujud dari penghargaan kepada masyarakat.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat melalui pajak dan retribusi sudah seharusnya kembali kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan rupiah tersebut sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Syunggono mencontohkan.

Adapun aspek yang dievaluasi dalam akuntabilitas kinerja sesuai PermenPANRB No.12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi aspek, bobot, dan komponen.

Penjabaranya meliputi Aspek disini seperti 1). Perencanaan kinerja bobot 30 dengan komponennya Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja. Kemudian 2). Pengukuran kienrja dengan bobot 25 komponennya pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. 3). pelaporan kinerja bobot 15 dengan komponen pemenuhan pelaporan, penyajian informasi konerja, pemanfaatan informasi kinerja, 4). Evaluasi kinerja bobot 10 dengan komponen pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan hasil evaluasi dan 5). Pencapaian kinerja bobot 20 dengan komponen kinerja yang dilaporkan (output dan outcome) dan kinerja lainnya. Total bobot 100.

“Nilai akuntabilitas kinerja mengindikasikan bahwa kemampuan instansi pemerintah untuk merencanakan target kinerja, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, dan telah dilaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Artinya penilaian akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas pemeriuntah dalam mengukur dan melaorkan kinernya, sehingga dapat dinilai baik atau buruk capaian kinerjanya,” ujarnya.

“Inti dari akuntabilitas kinerja yakni kinerja yang direncanakan, kinerja yang dievaluasi, kinerja yang diperjanjikan, kinerja yang dilaporkan dan kinerja yang dilaksanakan. Inilah pentingnya memahami kerja dan kinerja, sehingga kinerja itu betul-betul berorientasi pada hasil (outcomes), keselarsan, sinergitas, ukuran kinerja dan target kinerja yang terukur dan logis,” demikian jelasnya. (Prokom10)

 

Tinjau Vaksinasi Lansia, Wakapolda Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi di Kukar

/in /by

Tenggarong – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) Brigjen Pol Hariyanto, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Kartanegara (Kukar), meninjau vaksinasi serentak untuk warga Lanjut Usia (Lansia) yang digelar oleh Polres bersama Dinas Kesehatan Kukar, di Gedung Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong, Rabu (6/4).

Hariyanto, mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Kukar yang diikuti antusias masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi dan tanda jempol dua kepada Kukar, karena dalam dua bulan terakhir ini, khususnya sebulan kemarin, capaian harian vaksinasinya tertinggi di Kaltim. Bahkan mengalahkan 9 kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” katanya.

Selanjutnya, Hariyanto mengatakan pada hari ini (6/4) telah tercatat secara umum 92% untuk dosis pertama, dosis kedua 70%. Menurutnya, berarti selisihnya tidak jauh kurang lebih 9% antara vaksin kesatu dan kedua.

“Ini termasuk bagus karena standarnya minal tidak boleh lebih dari 20 persen, dan ini masih di bawah 20 persen berarti bagus antara vaksin kesatu dan kedua, ” katanya.

Sementara vaksinasi ketiga/booster, sebut Wakapolda, karena memang jangka waktu pertama itu adalah 6 bulan, kemudian ada perubahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadi 3 bulan, dan capaiannya di Kukar baru mencapai 10%.

“Vaksin booster ini yang harus kita kejar ,” pintanya.

Untuk Polres, Kodim 0906, dan Pemkab Kukar, Wakapolda Kaltim berpesan agar tetap juga melaksanakan vaksinasi pada malam hari, karena terkait puasa bagi umat Islam pada siang hari.

“Karena ini juga dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim selesai salat tarawih, dan ternya di Tenggarong juga telah melaksanakan vaksinasi pada malam hari, buka gerai vaksinasi si masjid-masjid,” serunya.

Adapun unsur Forkopimda yang hadir pada acara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kapolres Kukar
AKBP Arwin Amrih Wientama, Sekda Kukar Sunggono, Kadis Kesehatan Kukar Martina Yulianti, dan Kasi Ops Kodim 0906 Kukar. (prokom05)

Bupati Kukar Lakukan Evaluasi Kinerja Dua OPD Terkait Capaian dan Sasaran Program Tahun Anggaran 2021

/in , /by

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan evaluasi terhadap program di Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang dinilainya masih belum mengarah pada sasaran visi-misi Kukar Idaman yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun Anggaran 2021, Selasa (5/4/2022) di Lantai 2 Kantor Bappeda, Tenggarong.

Jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar

“Saya berharap dari evaluasi kinerja ini, dapat dipahami betul-betul sasaran kinerja sesuai dengan target, output hingga implikasinya bagi masyarakat,” katanya.

Kedua OPD tersebut merupkan salah satu sasaran penting berkaitan dengan program kerja yang menyentuh masyarakat seperti pertanian dan peternakan serta infrastruktur yang ada di bawah kendalai Dinas Pekerjaan Umum.

“Saya minta betul-betul dapat dipahami dan diperbaiki apa yang sudah dikerjakan mulai dari sasaran, indikator (renstra), sasaran indikator (sied) hingga indikator melalui E-Pantau, semuanya harus benar-bear terukur dengan jelas, dan terlihat jelas nantinya pada rapor OPD,” ujarnya.

“Perbaiki dan rubah pola lama, lakukan inovasi sehingga sesuai dengan harapan yang tertuang dalam penjabaran visi-misi Kukar Idaman, saya berharap kedepannya akan lebih baik lagi dan minggu depan perbaikannya selesai dilakukan,” pintanya.

Jajaran Dinas Pekerjaan Umum

Diketahui pada misi ke tiga yakni memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan ruang lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, dengan program dedikasi yakni pembangunan berbasis kawasan secara terintegrasi. Mulai dari kapasitas ketersediaan lahan pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah dengan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km jalan usaha tani.

Adapun pada dinas Pekerjaan Umum (PU) terdapat pada misi ke empat yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah dengan program dedikasi pemantapan konektivitas wilayah pembangunan dan peningkatan jalan-jalan penghubung kecamatan hingga ke desa dan ke pusat-pusat produksi. Target meningkatkan jalan kabupaten mantap sampai 80 persen dan pembangunan dan peningkatan jalan desa/kecamatan sepanjang 50 Km pertahun. (Prokom10)

Terima Kunjungan GM PT PLN Kalbagtim, Bupati Sambut Baik Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan

/in /by

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim), Josua Simanungkalit beserta jajaran, Selasa (5/4) di ruang kerja Bupati.

Josua Simanungkalit mengungkapkan kedatangannya ke Pemkab Kukar ini selain untuk menjalin silaturahmi, sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai GM yang baru untuk wilayah Kalimantan.

“Karena kerja kami ada di wilayah Kukar, sekaligus juga kami melaporkan pembangunan Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) khususnya di wilayah Kukar,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Edi Damansyah menyambut baik didirikannya Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) di wilayah Kukar, yang nantinya akan menambah dan meningkatkan pasokan listrik yang saat ini sebagian wilayah Kukar masih kekurangan energi listrik.

Bupati berharap dengan adanya pembangunan PIK itu, menjadikan harapan dan kebanggaan bagi Kukar. Diharapkannya, PLN dapat melaksanakan pembangunan proyek ini dengan baik, sehingga akan menambah ketersediaan lapangan pekerjaan di Kukar.

Edi meminta agar PLN selalu berkoordinasi bersama aparatur, baik di tingkat Desa maupun tingkat Daerah.

“Bersama PLN, Pemerintah Daerah siap mendukung kelancaran pembangunan PIK tersebut,”pungkasnya. (Prokom02)

Kukar Raih Predikat B Penghargaan SAKIP dan RB

/in /by

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan predikat B dalam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) 2021. Hal itu diumumkan pada acara SAKIP & RB Award 2021 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) secara daring dan luring. Pemkab Kukar dalam hal ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto bersama Kepala Peragkat Daerah terkait mengikuti di Ruang Vidcon lantai 2 Kantor Bupati Kukar, Selasa (5/4).

Dalam laporannya Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB, Erwan Agus Purwanto mengatakan sebanyak 308 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat nilai CC dalam SAKIP dan RB Tahun 2021. Sedangkan 127 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat predikat B.

“Secara total sampai dengan tahun 2021 ini terdapat satu Pemerintah Provinsi mendapat predikat A, 5 Pemerintah provinsi dan 12 Pemerintah kabupaten kota mendapat predikat BB, 22 pemerintah provinsi mendapat predikat B,” ujarnya.

Dijelaskannya pada tahun 2021 evaluasi telah dilakukan pihaknya terhadap 79 Kementerian lembaga 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB serta 494 Kabupaten/Kota untuk SAKIP dan 441 Kabupaten/Kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22 ribu unit.
Hasil dari evaluasi tersebut terjadi peningkatan rata – rata nilai SAKIP pada tingkat Kementerian Lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada Pemerintah Provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

Selanjutnya, Sekretaris Kementerian PAN RB Rini Widyantini membacakan sambutan MenPAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Seiring waktu, pihaknya merasakan peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah, khususnya pada Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah Pemda yang menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian PANRB pada tahun 2021.

Implementasi SAKIP juga merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

“Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran,” ujarnya.

Apresiasi ia sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan predikat C dan CC.

Diharapkan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk meningkatkan komitmen dan fokus pada kinerja yang memberikan manfaat dan dampak signifikan untuk masyarakat, serta fokus pada upaya perubahan konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui evaluasi RB diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan.
Sementara evaluasi SAKIP digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.(Prokom06)
.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Diperlukan Manajemen ASN yang Baik

/in /by

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, dibutuhkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.

“ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, semua itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu manajemen ASN yang baik,” ujar Sekda baru-baru ini.

Dikatakannya, tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Hal itu bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sunggono menyebutkan, terkait manajemen ASN, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.
Sementara, Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Batas Usia Pensiun terdiri atas Pejabat Administrasi di usia 58 tahun, Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun, dan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Maka dikatakannya, rentang waktu pengabdian yang relatif lama dengan berbagai kondisi dan tantangan dalam menjalankan tugas, tentu tidak mudah menjaga profesionalisme dan integritas.

“Namun dengan kesungguhan, tekad yang kuat dan keteguhan hati, serta keseriusan untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi dan tantangan, saudara (ASN.red) dapat melewati semua itu dengan sangat baik hingga sampai batas usia pensiun nanti,” demikian ujarnya. (prokom04)

IPF Kukar Juara III Kejurnas, Hj Juniaty Raih Predikat Wanita Pertama Kukar yang Meraih Peringkat I Nasional

/in /by

Tenggarong – Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menyabet peringkat III Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pickleball yang berlangsung di IPF Pusat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), tanggal 24 – 27 Maret 2022 lalu.

Ketua IPF Kukar Hj Nurul Huda mengatakan, atlet Kukar tersebut bertolak ke Jakarta setelah mengikuti turnamen internal club di Kukar beberapa waktu lalu, yakni sebanyak sembilan orang untuk mengikuti Kejurnas di UNJ.

“Berkat doa, perjuangan dan semangat bersama akhirnya IPF Kukar berhasil meraih juara tiga nasional ganda puteri atas nama Helty dan Aqila, sedangkan juara tiga nasional kategori mixed double 50+ Hj Juniaty (Junet) dan Baharudin,” kata Hj Nurul Huda, diSekretariat IPF Kukar, Minggu (4/4).
Lebih lanjut dikatakannnya, berkat semua prestasi yang telah diraih oleh IPF Kukar Sekjen PB IPF Pusat Susilo memberikan apresiasi atas semua keberhasilan IPF Kukar, meski IPF Kukar tergolong baru terbentuk, tidak menyurutkan semangat para atletnya dalam berprestasi, dan tidak lepas dari semua semangat dan kerja keras para atlet dibawah kepemimpinan Hj Nurul Huda.

“Selain juara tiga,IPF Kukar juga meraih predikat Wanita pertama Kukar yang mengukir sejarah peringkat 1 Nasional championship Pickleball Jakarta yang diraih oleh Hj Juniaty (Junet) dan Kukar juga mendapatkan penghargaan pasangan wanita termuda putri Kaltim yang diraih oleh Helty dan Aqila (14),” kata Nurul.

Disebutkan Nurul, peningkatan kualitas atlet Pickleball terus dilakukan untuk melahirkan atlet – atlet baru dan perkembangan pickleball di kukar semakin meningkat, dimana sepulang dari Kejurnas di Jakarta lalu, IPF Kukar melantik pengurus cabang IPF Kecamatan Muara Badak.

”Kami sangat berharap perkembangan pickleball yang mempunyai motto easy and fun bisa terus berkembang di Kabupaten Kukar ini, bak perkembangan virus covid namun ini bukanlah virus yang mematikan namun yang menyehatkan dan menyenangkan, dimana olahraga ini cepat digemari semua kalangan tidak menutup semua umur,” pungkasnya. (Prokom06)

Sekda Imbau ASN Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme

/in /by

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kukar untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

“Hal itu agar kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan wewenang kita masing-masing,” ujarnya baru-baru ini.

Dikatakannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Maka menurut Sekda, untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, tidak kalah penting agar ASN menjaga integritas dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Disebutnya, apabila seorang ASN berintegritas lalu didukung dengan badan yang sehat, maka hal tersebut akan menunjang dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

“Semoga kita semua dapat menyelesaikan pengabdian kepada pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya hingga mencapai batas usia pensiun dan meninggalkan prestasi terbaik,” demikian harapnya. (prokom04)

Kukuhkan Pengurus LPTQ, Edi Ingin Pengembangan Tilawatil Qur’an Harus Lebih Baik dan Upayakan Apresiasi Hafiz Qur’an

/in /by

Tenggarong – Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2021 – 2025 secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, di Masjid Agung Sultan Sulaiman, Minggu (3/4), yang ditandai dengan pembacaan berita acara pengukuhan dan Surat Keputusan (SK).

Kepengurusan LPTQ ini didasarkan pada SK Bupati Kukar Nomor : 15/SK-BUP/HK/2021, yang ditetapkan pada 20 Januari 2021.

Bupati Edi Damansyah selaku Penasehat LPTQ mengungkapkan bahwa pada 2014 lalu, Kukar ditunjuk sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bisa juara umum dan MTQ tahun 2016 Kukar juga tidak bisa merebut juara umum.
Bertolak dari itu, pada 2017 pihaknya melakukan evaluasi LPTQ Kukar menyeluruh terhadap LPTQ, dan dari hasil evaluasi ditemukan salah satu faktor kegagalan itu, yakni dikeranakan 75 % anggaran LPTQ digunakan untuk acara seremonial, sementara 25 % untuk pembinaan.

“Dari hasil evaluasi itu, kami (Pemkab) bersama pengurus LPTQ melakukan perubahan terhadap program dan pembiayaan di LPTQ. Jadi kami balik, 25 persen untuk seremoni, dan 75 persen untuk pembinaan, hasilnya alhamdulillah pada MTQ Kaltim belakangan ini, 4 kali Kukar meraih juara umum, ” ujarnya.

Edi mengingatkan bahwa LPTQ tugasnya bukan hanya untuk menyiapkan dan melaksanakan MTQ, namun tugas besarnya mengembangkan Tilawatil Qur’an.

“Ini yang saya ingatkan, pengembangan Tilawatil Qur’an agar menjadi perhatian kepengurusan LPTQ Kukar periode 2021 – 2025, sekali lagi saya garis bawahi pengembangan Tilawatil Qur’an kedepan harus lebih baik, dan ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Edi juga meminta pada LPTQ Kukar terkait bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor: 4 tahun 2021 tentang Program Gerakan Etam Mengaji (Gema), yang harus betul – betul dikawal oleh LPTQ Kukar.

Edi berharap kepengurusan LPTQ 2021 – 2025 bisa lebih menguatkan program – program Pemkab Kukar di bidang pengembangan Tilawatil Qur’an yang selama sudah berjalan.

“Mudah – mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini tidak hanya seremonial saja, tapi merupakan bagian dari penguatan bagaimana struktur – struktur yang ada di LPTQ Kukar dapat bekerja dengan baik,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut Edi berkeinginan mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada para hafizh Qur’an 30 juz terbaik dalam MTQ, untuk diberikan rumah melalui program rumah subsidi, hal ini mengacu pada apresiasi terhadap prestasi olahragawan.

“Saya berkeinginan memberikan apresiasi dan penghargaan bagi yang terbaik pada MTQ para hafizh untuk diberikan hadiah rumah, olahragawan saja bisa, masak saudara – saudara kita yang penghafal Qur’an tidak kita beri penghargaan, ini nanti akan kita bicarakan dengan LPTQ, kita kan ada program rumah subsidi,” pungkasnya. (Prokom01)

DPRD Kaltim Sosialisasikan Perda Pajak Daerah ke Warga Panji Tenggarong

/in /by

Tenggarong – Dalam rangka meningkatkan disiplin wajib pajak, anggota DPRD Kalimantan Timur Salehuddin, menggelar sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Jumat (01/04) di Waduk Panji Sukarame Tenggarong. Sosialisasi itu diikuti warga Kelurahan Panji, Tenggarong.

Salehuddin mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu strategi guna mengoptimalkan penerimaan pajak maupun disiplin wajib pajak, selain itu juga untuk memberikan pemahaman terhadap perubahan peraturan yang berlaku.

Dikatakannya, pajak merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara dan salah satu faktor yang sangat komplek terhadap kemampuan fiskal daerah, yang merupakan komponen penting dan mendasar dalam menentukan kualitas pembangunan daerah yang direncakan pemerintah bersama DPRD.

“Maka sosialisasi ini merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mengupdate pengetahuan dan pemahaman terhadap perda yang berlaku khususnya terkait pajak, seperti yang disosialisasikan hari ini,” ujarnya.

Salehuddin mengatakan, penerimaan yang bersumber dari pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial bagi Pemprov Kaltim, yang mampu berkontribusi sekitar 78% terhadap Pendapatan Asli Daerah atau 39% terhadap APBD. Selain itu, sebagai salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Kaltim, juga menjadi tanggung jawab DPRD untuk mengoptimalkan dan tentunya masyarakat berhak mengetahuinya.

Kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati selaku narasumber mengatakan, masih banyak masyarakat mengeluhkan minimnya informasi soal perpajakan daerah, seperti terkait relaksasi pajak selama pandemi Covid-19, kemudian adanya aplikasi yang dibuat Bapenda Kaltim untuk memudahkan pembayaran pajak via online, selain itu pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak masih kurang.

“Harus dipahami bahwasannya, masyarakat dari mereka membayar pajak tentunya akan kembali lagi ke mereka. Baik itu segi pembangunan, pendidikan sampai kesehatan, maka dari itu semakin antusias masyarakat membayar pajak tentu akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Ismiati mengatakan pajak menjadi sumber pendapatan yang sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan di Kaltim. Selain itu, dirinya juga menjelaskan tentang jenis-jenis pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh masyarakat. yakni pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

“Pembangunan atau penyelenggaraan pemerintah provinsi bertumpu pada PAD. Pajak retribusi salah satunya kantong keuangan daerah, jadi pajak yang dibayarkan bapak dan ibu yaitu untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan,” katanya.

Sementara itu Lurah Panji Isnaniah mengatakan, menyambut baik kegiatan tersebut tentunya ini merupakan pengetahuan yang sangat penting terhadap disiplin membayar pajak dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kaltim khususnya di Kabupaten Kukar.

“Atas nama Lurah dan masyarakat sangat mendukung dan mengapresiasi upaya DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang betapa pentingnya membayar pajak, serta memberi relaksasi pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan terhadap warga di Kelurahan Panji,” ujarnya. (Prokom 09)

Website resmi Pemkab Kutai Kartanegara yang memuat berbagai informasi kegiatan program pembangunan dengan mengedepankan pelayanan berintegritas serta memenuhi harapan masyarakat Kutai Kartanegara maju, sejahtera berkeadilan.

Prokom Kukar @pemkabkukar @prokomkukar
Sedang online1 orang
Pengunjung hari ini307 orang
Pengunjung kemarin717 orang
Jumlah klik hari ini351 kali
Jumlah klik kemarin818 orang
Total pengunjung349975 orang
Total seluruh klik614054 orang