Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengukuhkan Badan Pengarah dan Pengelola, serta Badan Pelaksana dan Sekretariat Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, masa bakti 2022-2026, Kamis (21/4) di ruang utama Masjid itu usai salat subuh berjamaah.

Adapun pengurus yang beranggotakan 70 orang itu, terdiri dari kalangan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, Non ASN, serta Tokoh agama dan Tokoh masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati mengatakan Masjid bukan sekedar rumah ibadah bagi umat Islam, melainkan menjadi sarana komunikasi dan wadah bertemunya para ulama dan umara (pemimpin).

Disebutnya, kedudukan Masjid menjadi simbol kesakralan agama sekaligus keharmonisan antara jamaahnya

“Dengan berbagai fungsi sosialnya, Masjid diharapkan mampu menguatkan jalinan interaksi sosial antara sesama umat Islam,” harapnya.

Edi mengatakan Pemkab Kukar turut bergembira atas terpilihnya Badan Pengarah dan Pengelola, serta Badan Pelaksana dan Sekretariat Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong masa bakti 2022-2026.
Diharapkannya, di bawah kepengurusan yang baru, komitmen untuk terus meningkatkan frekuensi syiar ke Islam-an Masjid Agung itu agar terus digelorakan, sehingga Masjid itu dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

“Saya mengingatkan pentingnya sinergi dalam mengelola rumah ibadah. Profesionalisme pengelolaan Masjid Agung ini perlu lebih ditekankan kepada tata kelola manajemen yang baik,” pintanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua MUI Kukar KH Abdul Hanan, Plt Kepala Kemenag Kukar H Saifullah, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, Kadis PMD Kukar Arianto, dan Camat Tenggarong Sukono, serta pejabat Pemkab Kukar lainnya. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan bantuan hibah rehab rumah ibadah Rp 200 juta, untuk Musholla Baiturrohim Desa Jembayan, pada Selasa (19/4) siang di Musholla tersebut.

Bupati mengapresiasi aktivitas ibadah yang dilaksanakan di Musholla tersebut, meski kondisi bangunan sudah berumur , sederhana dengan konstruksi kayu yang ukurannya terbilang kecil.

“Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi seperti ini warga muslim di Jembayan ini, masih bisa melaksanakan aktivitas peribadahan, dan aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya dengan penuh semangat,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus Musholla Baiturrohim, Mijan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kukar dan rombongan yang telah berkunjung ke Musholla untuk melihat langsung kondisi bangunannya.

“Mudah-mudahan bantuan dana 200 juta dari Pemkab Kukar ini, mendapatkan baroqah dari Allah sehingga rehab bangunanya segera terealisasi,” harapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kabag Kesra Mulyadi, Camat Loa Kulu Adriansyah bersama Unsur Forom Koordinasi Pimpinan Kecamatan Loa Kulu, Kades Jembayan Rahimin serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Dhomber Kaltim, Kol Pnb Sidik Setiyono, yang didampingi Kepala Divisi Logistik (Kadislog) Letkol Kal Kuswanto, Selasa (19/4) di rumah jabatan Bupati.

Kunjungan Danlanud yang baru menjabat selama kurang lebih 2 bulan itu, selain silaturahmi juga ingin menjalin kemitraan dalam perekrutan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Udara (AU).

Disebutkan Kol Pnb Sidik, di TNI AU sangat sedikit yang berasal dari Kalimantan Timur, maka Ia menginginkan ada putera daerah Kaltim khususnya Kukar menjadi anggota TNI AU.

“Di TNI AU sangat minim peminat dari luar Jawa, saya mengharapkan ada putra daerah Kaltim atau Kukar,” katanya.

Ia mengatakan saat ini TNI AU sedang merekrut Taruna dan Taruni, dan yang berasal dari Kaltim hanya 29 orang.
Sidik mengungkapkan minimnya peminat tersebut dimungkinkan kurangnya sosialisasi, untuk itu pihaknya melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kukar.

“Kedatangan kami kemari selain tentunya silaturahmi, juga ingin meminta izin kepada pak Bupati untuk melakukan sosialisasi terkait rekruitmen anggota TNI AU,” ujarnya.

Sementara, Bupati Edi Damansyah menyambut baik apa yang disampaikan Danlanud Dhomber tersebut, karena dengan sosialisasi masyarakat tidak bertanya – tanya terkait mekanisme perekrutan untuk menjadi anggota TNI AU.

Disebutkannya dari kesatuan lain seperti TNI AD, TNI AL sudah sering melakukan kegiatan bersama – sama.
“Boleh pak nanti kita bikin kesepakatannya, bahkan kalau bisa nanti menyasar sampai ke sekolah – sekolah di Hulu Mahakam,” kata Edi.

Edi berharap dengan sosialisasi nanti bisa menaikkan minat putera – puteri daerah menjadi anggota TNI AU yang selama ini didominasi dari luar Kaltim.

“Kalau di kepolisian sudah banyak, bahkan sudah ada bimbingan khusus, karena ada SPN nya disini, memang khusus untuk TNI AU ini masih awam, mudah-mudahan dengan sosialisasi nanti bisa membuka wawasan mereka, sehingga muncul minat untuk mendaftar,” harapnya.

Dalam kesempatan itu kedua pihak saling bertukar cendera mata, Bupati Edi Damanyah diberi jaket khusus Lanud Dhomber dari Kol. Pnb Sidik Setiyono dan langsung dipakaikan, sementara Bupati Edi menyerahkan miniatur senjata khas Kalimantan Mandau. (Prokom01).

Tenggarong – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2021 yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Sarkowi V Zahry, temui Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten III Totok Heru Subroto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Wisnu Wardhana dan Perangkat Daerah terkait, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (19/4).

Sarkowi V Zahry hadir didampingi anggota DPRD Provinsi Kaltim Yusman Ya’qub, Saefuddin Zuhri, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim.

Sarkowi mengatakan, Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2021 terbagi beberapa kelompok yang turun ke lapangan langsung, guna melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di Kaltim, termasuk timnya yang datang ke Kukar untuk mendapatkan informasi terkait program – program Provinsi Kaltim yang ada di Kukar.

”Pansus ini bekerja dalam satu bulan dengan waktu yang sangat sempit, sehingga kita harus maraton untuk menyusun data dan informasi terkait dengan program pembangunan Provinsi Kaltim, kalau ke Kabupaten/Kota selama ini kita lebih cenderung ke bantuan keuangan, tapi bantuan keuangan ini antara yang lalu dengan yang sekarang beda dimana banyak sekali perubahan – perubahan termasuk regulasi yang sama – sama kita rasakan dampaknya, kami dengar dari beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kukar ada bantuan program keuangan yang belum terbayar, dan kami kira itu juga penting kami ingin mendapatkan informasi seperti apa pelaksanaannya sehingga akan menjadi rekomendasi Pansus LKPj Gubernur,” paparnya.

Kemudian, dikatakannya ada program – program lainnya terkait dengan program Gubernur, jika dulu Provinsi bisa mengeksekusi program – program masyarakat yang anggarannya tidak besar dan tidak lelang, sekarang ada peraturan Gubernur (Pergub) nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur bahwa minimal Rp 2,5 M per paket, hal itu menurut Sarkowi dirasa menyulitkan karena keperluan masyarakat tidak sebesar Rp 2,5 M tersebut.

“Kita mendorong agar Pergub ini dicabut sampai sekarang masih dalam tahap perjuangan, repot juga jika bantuan keuangan sekarang ini dikelompokkan dengan minimal Rp 2,5 M,” ujarnya.

Disebutkannya, bantuan keuangan untuk Kukar trendnya menurun jauh, dan sebagai anggota DPRD Dapil Kukar pihaknya sudah berjuang, tapi banyak faktor yang membuat ketidaknyamanan dan ke depan perlu evaluasi bagaimana supaya sinkronisasi dan pembiayaan pembangunan ini sama – sama memperkuat antara Provinsi dan Kabupaten.

Lanjutnya, terkait dengan program – program Provinsi yang ada di Kukar, atau status jalan yang statusnya APBN yang ada di Kukar, sering terjadi masalah tentang sinkronisasi pembangunan.

“Setelah pertemuan ini kami ke Tenggarong Seberang, Sebulu dan Muara Kaman, untuk melihat langsung pembangunan jalannya di sana seperti apa,” katanya.

Sementara Asisten III Totok Heru Subroto menyebutkan, memang bantuan keuangan dan program – program Provinsi ke daerah khususnya untuk infrastruktur menjadi masalah klasik, yang sering terulang – ulang permasalahannya hanya karena persoalan yang sama. Faktanya, jalan rusak ketika ingin diperbaiki terbentur dengan status jalan, dimana ada peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Strateginya kurang tepat baik itu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, kami pikir itu perlu dievaluasi lagi,” ujarnya.

Kemudian, terkait dengan bantuan keuangan sampai sekarang masih terulang hal yang sama. Totok mengatakan faktanya masih bermasalah karena faktor paket Rp 2,5 M yang bukan hanya di tahun 2022 ini, namun 2021 kemarin masih bermasalah banyak paket yang tidak bisa dijalankan, karena antara maksud dan tujuannya tidak nyambung.

“Jadi harus ada komunikasi lagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemkab agar sinkron,” sebutnya.

Dikatakan Totok kalau dana bantuan untuk Kukar tahun 2022 hanya sebanyak Rp 42 M, yang baru terealisasi 31 M dan 11 M masih terkendala dengan Pergub tersebut, karena banyak paket yang jumlahnya kurang dari Rp 2,5 M .

Selanjutnya, Totok mengusulkan agar Pemerintah fokus pada pemeliharaan dan memperbaiki jalan yang rusak dulu, baru fokus ke pembuatan jalan yang baru, sehingga masyarakat bisa lebih merasakan manfaat jalan dengan baik.

“Kami harap pertemuan hari ini bisa menjadi evaluasi ke depan, serta untuk menjalankan perubahan tentu harus saling adanya komunikasi satu sama lain antara Provinsi dan Kabupaten,” pungkasnya. (Prokom06)