TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, menyampaikan Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran APBD 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD Kukar Masa Sidang III di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Senin 12/6).

Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kukar berjumlah 36 orang dari 45 Anggota DPRD Kukar, Unsur Forkopimda, Kepala OPD Kukar, Organisasi Wanita, pemuda, tokoh agama, masyarakat, mahasiswa serta sejumlah undangan lainnya.

Bupati Kukar dalam amanat tertulisnya dibacakan Rendi Solihin mengatakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit oleh BPK RI, yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk penyusunan dan menyampaikan kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Opini WTP ini adalah WTP yang kesepuluh kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Atas perolehan opini ini kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” katanya.

Rendi juga mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari MUSRENBANG tingkat Desa sampai kepada MUSRENBANG tingkat Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan telah dirumuskan dan mengacu kepada Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pelaksanaannya ditunjukkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan gambaran perincian sebagai berikut, realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.443.525.130.275,86(Tujuh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 130,14% dari anggaran sebesar Rp5.719.589.655.567,00 (Lima triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.475.960.549.797,73(Lima triliun empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah).

Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menerima rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 guna mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui sidang paripurna ini dapat diketahui hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD telah berjalan dengan baik, dan diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang, serta pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program KUKAR IDAMAN.

“ Semoga perjalanan Kabupaten Kutai Kartanegara menuju hari esok yang lebih baik dapat terwujud,”‘ kata Rendi Solihin. ( Prokom 03 )

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menghadiri Rapat paripurna ke-8 Masa Sidang III DPRD di Ruang Sidang utama DPRD Kukar, Senin (12/6).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid di hadiri 36 Anggota dari 45 jumlah Anggota DPRD Kukar. Juga hadir unsur Forkopimda Kukar, Kepala OPD, Organisasi Wanita, Tokoh agama/masyarakat dan sejumlah undangan lainnya.

Rendi Solihin usai menghadiri sidang paripurna tersebut mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid bersama wakil ketua dan Anggota DPRD Kukar yang telah menyetujui usulan tiga buah Rencana Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perturan Daerah (Perda).

Adapun Raperda menjadi Perda tersebut yaitu Pengakuan dan Perlindungan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Perubahan tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, sebagaimana pelaksana amanat Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan pembentukan daerah serta sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, ketiga perda tersebut sudah masuk pembahasan atau kajian baik secara internal panitia khusus maupun bersama Pemerintah Daerah dan telah melewati pembahasan dan pengkajian yang cukup panjang mengingat tugas dan fungsi DPRD sebagaimana penyelenggara pemerintah yang telah dilaporkan kepada pimpinan.

Abdul Rasid juga mengingatkan kembali pada sidang paripurna ke 14 masa sidang I Tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022, Pansus pembahasan 3 buah Raperda tersebut sudah menyampaikan laporan progres untuk kemajuan Raperda tersebut, menimbang proses pembahasan yang cukup panjang tersebut dan memperhatikan catatan hasil konsultasi hukum dan HAM, Biro Hukum Provinsi Kaltim serta seluruh masukan yang menjadi catatan perbaikan telah ditindaklanjuti dan dilakukan penyempurnaan atas tiga buah Raperda menjadi Perda dan telah mendapat persetujuan dari Ketua, Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Kukar.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan dan Surat Keputusan DPRD Kukar terhadap 3 buah Raperda menjadi Perda oleh Ketua DPRD Kukar dan diserahkan kepada Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin. (Prokom03)

Tenggarong – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekan tadi di Kantor Kelurahan Muara Sembilang, Kecamatan Samboja.

“Kegiatan kali ini menyasar para pembudidaya ikan kecil,” ujar Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tenggarong Achmad Suyanto, saat dihubungi, Senin (12/2/2023).

Kegiatan yang bertajuk “Sosialisasi NIB dan Kewajiban Perpajakan bagi Pembudidaya Ikan Kecil” ini ramai dihadiri oleh hampir 50 pembudidaya ikan kecil di wilayah Kelurahan Muara Sembilang.

Pada kesempatan ini, tim penyuluh Pajak Tenggarong menyampaikan edukasi seputar kewajiban perpajakan serta beleid (langkah/kebijakan) terbaru mengenai insentif pajak bagi pegiat UMKM Orang Pribadi.

Seperti yang kita ketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM Orang Pribadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui aturan terbaru ini, para pelaku UMKM Orang Pribadi dapat memperoleh kenikmatan “bebas pajak” selama omzet usaha masih di bawah Rp 500 juta per tahun.

Suyanto melanjutkan, meski cukup singkat, para peserta sangat antusias menyimak paparan dari pemateri. Beberapa peserta tampak kritis dan aktif bertanya mengenai kewajiban perpajakan mereka. Kegiatan yang diselingi dengan pembagian suvenir menarik turut menambah kemeriahan acara tersebut.

Kegiatan sosialisasi perpajakan yang berlangsung di Muara Sembilang ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama antara Pajak Tenggarong dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar dalam menyelenggarakan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kukar.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KPP Tenggarong dalam rangka membangun kesadaran wajib pajak, khususnya pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Tenggarong.

“Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk mencegah timbulnya mispersepsi terkait kebijakan pajak yang berlaku. Harapannya, masyarakat Kukar dapat menunaikan kewajiban pajaknya secara sadar dan benar sesuai beleid yang berlaku,” demikian ujar Suyanto.

Sementara, salah satu peserta mengatakan, dengan mengikuti kegitan tersebut dirinya tahu terkait Perpajakan.

“Awalnya, saya kira saya sudah harus rutin menyetor pajak UMKM 0,5 persen tiap bulan. Alhamdulillah, ternyata masih ada batas omzet tidak kena pajak sebesar 500 juta rupiah setahun,” ucap salah satu peserta. (prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono menjadi pembicara pada Seminar wawasan kebangsaan dengan tema,”Peran Pemuda dalam Mengimplementasikan Nilai – Nilai Kebangsaan dalam Membingkai Persatuan/Perdamaian di Kukar”.

Acara yang digagas oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Sospol) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) tersebut menghadirkan pembicara lainnya seperti Dandim 0906/Kkr Letkol Inf Jeffry Satria dan Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti dihadiri Wakil Rektor III Unikarta Zen Istiarsono, Dekan Sospol Unikarta Zulkifli, mahasiswa dan pelajar SMA, berlangsung di Pendopo Wakil Bupati, Senin (12/6/23).

Dengan mengusung tema “Peran Pemuda dalam Mendukung Terciptanya Kondusifitas Daerah”, H Sunggono menjelaskan tantangan pemuda Kukar dalam menghadapi era digital yang semakin canggih dengan segala permasalahannya. Ia berpendapat kurangnya pemberdayaan pemuda, rendahnya rasa nasionalisme/ wawasan kebangsaan, rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, belum optimalnya peran organisasi lembaga, banyaknya pengangguran, adanya pengaruh budaya asing, kurangnya akses DIK MEN, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, gaptek dan narkoba.
Banyak sekali para pemuda yang lupa dan bahkan tidak mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Diera milineal serba digital ini wawasan kebangsaan perlu ditumbuhkan lagi. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan.
H Sunggono sempat mengatakan kutipannya sebagai kata pamungkas disesi paparannya .

“Sesungguhnya jabatan itu beban di dunia dan penyesalan diakhirat, kecuali bagi mereka yang memperolehnya dengan cara yang benar dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab,”sebutnya.

Kemudian H Sunggono cukup bangga dengan Fakultas Sospol Unikarta yang sudah menginisiasi kegiatan wawasan kebangsaan bagi pemuda, dimana wawasan kebangsaan di jaman sekarang tergeser diera digital.

“Sangat positif kegiatan ini banyak peserta yang mau peduli dan memahami seperti apa wawasan kebangsaan itu lebih dalam lagi, sehingga mereka banyak yang meresponnya tadi dengan banyak bertanya,”ungkapnya saat diwawancarai.

Diharapkan Sunggono, ini bukanlah yang pertama dilakukan dan harus kontinyu terus menerus untuk mengingat kembali memori tentang sejarah bangsa Indonesia tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Hal tersebut bisa memberikan waktu kepada pemuda – pemuda yang lain untuk memahami tentang wawasan kebangsaan dan seperti apa mereka akan bersikap nantinya.

“Kami harap akan tumbuh rasa kecintaanya kepada tanah air Indonesia pada umumnya dan pada Kukar pada khususnya sehingga bisa memberikan sumbangsih pada kemajuan pembangunan apalagi kita akan menghadapi pembangunan IKN dengan begitu pembangunan SDM yang berwawasan kebangsaan harus diimbangi pula,”katanya.

Ke Depan para generasi muda Kukar dalam menjaga kondusifitas dan menghadapi tantangan IKN harus berperan aktif dalam menjaga kondusifitas daerah, tetap menjadi generasi yang kritis peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga terus bersuara jika ada ketidakadilan dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian untuk menangkap peluang dalam berkompetensi hadirnya pendatang yang mencari kehidupan di IKN.

Diakhir wawancaranya Sunggono meminta kepada seluruh pemuda Kukar bisa responsif kepada dinamika terjadi di lingkungannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Kukar khususnya merespon isu – isu pembangunan yang ada jangan sampai tertinggal sehingga menjadi penonton diwilayahnya sendiri. Harus aktif dengan adanya perubahan dan pada gilirannya bisa menempatkan mereka lebih unggul dibanding pendatang diKukar nanti.(Prokom06)