2023 | Laman 113 dari 193 | Kukarpaper.com

Bupati Kukar Buka FGD Lembaga Adat Desa/Kelurahan Mitra Pemerintah

14 Juni 2023/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Adat Desa, Kelurahan (LAD/LAK) mengangkat tema “Peran, Fungsi, dan tugas lembaga adat desa/kelurahan sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan berlangsung di Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Rabu (14/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Bupati Edi Damansyah mengatakan penguatan pembangunan perdesaaan dan kelurahan secara spesifik tertuang dalam beberapa program dedikasi KUKAR IDAMAN diantaranya adalah memperkuat kualitas layanan pemerintahan desa, penyediaan layanan dasar masyarakat berbasis desa/kelurahan seperti air bersih dan listrik, peningkatan perekonomian desa melalui pengembangan potensi unggulan desa/kelurahan, pengembangan keagamaan dan pelestarian budaya sebagai identitas dan karakteristik masyarakat, penguatan BUMDesa dan Koperasi, hingga penguatan modal sosial melalui program 50 juta per RT, kebijakan-kebijakan ini pada prinsipnya dijalankan dengan skema kolaboratif, yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, namun juga disinergikan dengan pihak lain termasuk masyarakat itu sendiri sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program-program tersebut.

“Dipahami bersama pembangunan desa/kelurahan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses pembangunan di daerah dan nasional, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan diperlukan penyeimbang baik sebagai lembaga control maupun sebagai akselerator dalam proses pembangunan yang lebih efektif,” katanya.

Dijelaskannya, salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk terbentuk di desa/kelurahan adalah Lembaga Adat, yang bertugas sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Desa/Kelurahan. Sehingga lembaga adat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan desa/kelurahan dengan tidak menghilangkan adat-istiadat yang sudah terbangun dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya menjaga keakraban, kepedulian, kebersamaan dan kegotongroyongan yang tidak melanggar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya setempat sebagai perwujudan dari nilai-nilai PANCASILA yang telah menjadi ideologi bangsa kita.

“Atas dasar tersebut kegiatan kita hari ini menjadi sangat penting sebagai forum kita bersama untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dan menetapkan kebijakan strategis dalam menyediakan dan memperkuat Lembaga Adat yang lebih produktif dalam pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik,” demikian jelasnya. (Prokom10)

Pamkab Bantu Korban Kebakaran di Jl Mayjen Panjaitan/Jl Teratai Tenggarong

14 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Untuk meringankan beban warga yang terkena bencana kebakaran di Jalan Mayjen Panjaitan dan Teratai Kecamatan Tenggarong, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Bilang Administrasi Sekretariat Daerah Totok Heru Subroto didampingi Kepala Dinas Sosial Hamli dan Sekretaris BPBD Kabupaten Kukar Witontro menyerahkan bantuan logistik kepada korban yang terkena musibah kebakaran, Selasa (13/06/2023).

Totok Heru Subroto yang membacakan sambutan Bupati Kukar mengatakan, Pemerintah daerah sangat turut berduka atas terjadinya musibah, tentunya warga harus bisa sabar dan dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi.

“Pemerintah daerah turut prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat Kecamatan Tenggarong khusunya di Jalan Panjaitan dan Teratai kelurahan loa Ipuh, tentunya saya ingin masayarakat bisa lebih kuat, ikhlas, dan jangan terlalu larut dalam kesedihan atas kejadian ini, saya yakin warga pasti bisa menjalani semua dengan bersabar dan dapat mengambil hikmah dari semua,” ujarnya.

Lanjut Totok mengatakan sebagai bentuk upaya dan perhatian Pemerintah Daerah, pemerintah membantu perlengkapan logistik untuk masyarakat.

“Bantuan ini jangan liat dari seberapa banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya, tapi inilah bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang tertimpa musibah,” katanya.

Totok mengatakan bantuan ini tidak sepenuhnya bisa mengganti atas kerugian yang diderita, namun paling tidak bisa menjadi pelecut motivasi atau pemicu untuk bangkit lagi, dan membangun kembali.

Diharapkan dengan bantuan ini bisa bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban bapak dan ibu.

Selain itu Totok juga mengimbau kepada seluruh masyarakat umumnya untuk selalu waspada terhadap kebakaran.

“Saya berpesan kepada Camat, Lurah beserta seluruh lapisna masyarakat untuk lebih waspada dan sigap lagi, misalnya kalau mau bepergian lama atau keluar rumah, harus dipastikan dulu aliran listrik atau barang-barang elektronik lainnya tidak ada yang menyala,” ungkapnya.

Sementara itu Camat Tenggarong Sukono mengatakan bahwa kebakaran terjadi pada siang menjelang sore hari dan menghanguskan 5 rumah, sedangkan bencana kebakaran masih dalam penyelidikan dari kepolisian setempat. (Prokom 09)

Pemkab Harap Unikarta Dapat Meningkatkan dan Memaksimalkan SDM Serta Income

14 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Melalu Dies Natalis ke-39 Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ingin para pengelola Unikarta, dari tingkatan Yayasan, Senat Universitas, Pimpinan Rektorat, Pimpinan Fakultas, Badan maupun Unit yang ada di lingkungan Unikarta, harus mulai memikirkan penambahan income dari berbagai sektor yang mampu digarap oleh pengelola perguruan tinggi.

Hal tersebut di ungkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar H Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Kukar pada perayaan penutupan rangkaian Dies Natalis ke-39 Unikarta tahun 2023 di lapangan kampus Unikarta, beberapa hari yang lalu.

H Sunggono mengatakan 39 tahun adalah usia yang cukup matang bagi Unikarta, sehingga patut diapresiasi perjalanan Unikarta melintasi ruang dan waktu selama puluhan tahun sebelumnya, tentu pencapaian Unikarta dalam masa puluhan tahun tersebut tidak terlepas dari peranan seluruh sivitas akademika dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan para stakeholder.

“Dalam usia Unikarta yang ke-39 tahun, income generating Unikarta ke depannya harus semakin ditingkatkan dengan tata kelola kampus yang unggul. Pendapatan Unikarta yang selama ini berbasis pada pembiayaan SKS (Satuan Kredit Semester) maupun sumbangan pemeliharaan gedung dari mahasiswa, sepatutnya untuk semakin ditingkatkan dengan daya kreativitas pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Unikarta, oleh karena itu Aset yang telah dimiliki oleh Unikarta harus dapat dimaksimalkan untuk memperoleh income generating seperti pemanfaatan layanan edukatif melalui pelatihan-pelatihan dalam menambah kompetensi dan skill masyarakat melalui pusat pembinaan bahasa asing dan lain sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut Sunggono juga mengatakan dengan peningkatan sinergitas, kolaborasi dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga kampus Unikarta tentu harus beriringan pula dengan berbagai terobosan dan inovasi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kewirausahaan kampus sebagai empat pilar dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi.

“Unikarta setidaknya harus mampu menjadi Universitas berskala Regional yang Unggul dalam Pembelajaran maupun hasil karya inovatif sebagai warga ilmiah” Katanya.

Sunggono mengatakan Kampus Unikarta ke depan harus menjadi tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Unikarta ke depannya juga harus mulai memikirkan untuk memberikan layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan di Unikarta. Layanan inklusif di perguruan tinggi ini tentu tidak mudah karena pasti memerlukan tenaga-tenaga terampil dan kompeten yang mampu menyelenggarakan layanan khusus bagi para penyandang disabilitas yang akan menempuh pendidikan di Unikarta.

“Pemkab Kukar sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kukar, yang turut membantu pengembangan sarana-prasarana hingga bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Unikarta. Seperti yang terlihat, Unikarta di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MP mampu bermitra secara sinergis dengan perusahaan-perusahaan tambang multi nasional seperti Bayan Grup, MHU, dan lain-lain untuk pengembangan sarana-prasarana fisik di Unikarta, selain itu Pemkab Kukar menyampaikan selamat atas pencapaian usia Unikarta yang ke-39 tahun di tahun 2023 ini. Harapannya agar Unikarta terus menerus berbenah untuk mencapai visinya melalui serangkaian misi yang terukur dan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terprogram” Tutupnya.

Sementara itu Rektor Unikarta Prof. Dr. Ir. Ince Raden mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan siap meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam mencetak, mewujudkan, meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kukar khususnya di Unikarta dengan berperan aktif dan mendinamisasi pembangunan SDM yang siap bersaing dimasa yang akan datang.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, staf Ahli Bupati Kukar, Ahmad Yani, ketua PGRI Kukar Jonatan Palinggi, dan stakeholder terkait (Prokom09).

Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengawasan Intern, Presiden Minta Pengawasan Berorientasi Pada Hasil

14 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah tahun 2023 bertajuk “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi”, Rabu (14/6) di Kantor Bupati Kukar.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dihadiri para Meneteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Lembaga terkait lainnya, diikuti seluruh Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Kepolisian Daerah, dan Panglima Daerah Militer se Indonesia.

Presiden menginstruksikan seluruh Kepala Daerah untuk seriusi percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produk dalam negeri.

Kepala BPKP M Yusuf Ateh dalam laporannya mengatakan BPKP beserta selujuh jajaran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) konsisten melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas, demi memastikan akuntabilitas serta efektifitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional. Tak hanya itu, BPKP terus berupaya melakukan pencegahan kecurangan sejak awal, intens mengawal program nasional-daerah terhadap upaya peningkatan produktifitas ekonomi dan program penting RPJMN.
Diharapkan, komitmen pimpinan kementerian dan lembaga daerah dalam meberikan akses pengawasan internal dan menindak lanjuti rekomendasi agar dapat ditingkatkan.

Dari sisi kualitas pengawasan intern, pihaknya akan terus mendorong pemerataan kompetensi kelembagaan, serta konvergensi pengawasan APIP. BPKP dan APIP komitmen memberikan upaya terbaik mengawal efektifitas pembangunan.

Presiden saat membuka acara itu mengatakan saat ini Pemerintah sedang fokus meningkatkan produktifitas menuju Indoensia Emas 2045, hal itu bukan hal mudah. Pasalnya, kata Jokowi situasi global tak mendukung, termsuk ekonomi dunia. Untuk itu, setiap Rupiah yang dibelanjakan baik dari APBN/APBD semuanya harus produktif, karena cari uangnya saat ini sangat sulit.

Maka, kata Jokowi disinilah pentingnya peran pengawasan, maka dirinya sering cek langsung ke bawah agar pembangunan yang dilakukan sampai ke masyarakat.

“Saya minta pengawasan beriorentasi pada hasil bukan hanya prosedur, agar kita bisa bersaing dengan negara lain,” tegasnya.

Tugas berat BPKP kata Presiden, agar membuat APBN/APBD lebih produktif, yakni sebagian besar anggaran untuk kegiatan pembangunan konkrit, bukan lebih besar untuk honor, rapat dan perjalanan dinas. (prokom04)

Asisten III Saksikan Sertijab Tiga Pejabat Sekretariat Daerah

14 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) H Totok Heru Subroto pimpin Apel Pagi yang dirangkai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Kukar, di halaman Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (12/6/2023).

Diantara pejabat Administrator yang melakukan Sertijab tersebut adalah Witontro mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan kepada Heri Rusnadi sebagai penggantinya. Upa Permana mantan Kabag Kerjasama kepada Hj. Ismi Nurul Huda sebagai penggantinya. Kemudian, H. Thaufiq Zulfian mantan Kabag Organisasi kepada Fipin Indera Yani sebagai penggantinya.

Sertijab ketiga pejabat ini ditandai penandatanganan berita acara disaksikan Asisten III, para Kabag, Sub Koordinator, dan peserta apel.

Dalam amanatnya, Totok mengatakan bahwa adanya mutasi ini merupakan evaluasi dan hal biasa terjadi di pemerintahan.

“Insyaallah berikutnya ada lagi mutasi. Mutasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah karena masih banyak jabatan-jabatan yang masih kosong, dan harus terisi oleh orang-orang yang pas. Jadi harus hati-hati dalam melaksanakan tugas karena selalu di evaluasi oleh para pimpinan kita,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Asisten III mutasi ini ada kaitannya dengan kinerja para pejabat yang dimutasi. Dan akibat dari mutasi ini pasti ada acara seremoni, sertijab, pelantikan serta ada juga surat melaksanakan tugas.

Untuk itu, sebelum Sertijab dilakukan itu masih diperkenankan untuk melakukan tugas-tugas di tempat semula.

“Jangan begitu dilantik langsung tidak mau tanda tangan karena sudah dilantik di tempat yang baru. Saya berharap dengan adanya beberapa mutasi jabatan itu, jangan sampai mengganggu kinerja kita khususnya untuk Administrasi dan Pelayanan kita kepada masyarakat,” demikian harapnya.

Di penghujung acara, dilakukan diskusi singkat oleh Asisten III dengan para Kabag dan foto bersama. (prokom05)

Ikuti Rakor Evaluasi Smart City Secara Virtual, Sekda Paparkan Program Smart City Kukar

14 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Ikuti rapat koordinasi evaluasi smart city tahap pertama tahun 2023 secara virtual, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono paparkan program smart city dilingkungan Pemkab Kukar didepan para asesor pusat diruang Vidcon Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/6/2023).

Dalam paparannya, H Sunggono mengatakan bahwa program pembangunan smart city di Kabupaten Kukar merujuk pada visi misi Kukar Idaman 2021-2026 serta program Dedikasi Kukar Idaman, dengan visi smart city yaitu mewujudkan akselerasi pembangunan Kukar yang cerdas, maju dan inovatif berbasis kearifan lokal sebagai pusat pengembangan baru Ibu Kota Negara (IKN).

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan beberapa program Smart Governance yang telah dilaksanakan di Kukar seperti berupa layanan Dukcapil yaitu aplikasi yang dibangun guna memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kukar dalam mengurus dokumen kependudukan. dan Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK), serta aplikasi Pencairan Keuangan Desa (Pacar Kuda) guna memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengajukan pencairan keuangan desa.

Ditambahkannya, Smart Governance menggunakan strategi seperti optimalisasi pengelolaan dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai baseline penanganan kemiskinan, pembangunan dan pengembangan layanan masyarakat berbasis teknologi dan digital, Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi pembangunan terintegrasi, serta Meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya layanan kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Serta, Menyediakan aplikasi survei kepuasan masyarakat, Menyediakan aplikasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat, Mengelola pelayanan pengaduan publik, Menyediakan tanda tangan elektronik, Menyediakan naskah dinas elektronik, Meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, Meningkatkan pengelolaan arsip, Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis digital, serta Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa, Menyediakan sistem pengendalian internal pemerintah berbasis digital, Menyusun peraturan sebagai dasar pelayanan publik berbasis elektronik.

” Kita Juga menyediakan layanan verifikasi dan asistensi APBDes berbasis digital, dan menyediakan layanan PBB online, layanan pajak daerah online, serta menyediakan layanan call center 112,” ujar H Sunggono.

Dan untuk Smart Branding, Pemkab Kukar menurutnya melalui Kukar Kaya Festival mendorong industri pariwisata menggeliat di bumi Kukar, dengan mengusung konsep pertunjukan sebagai roh pariwisata Kukar melalui penyelenggaraan 100 festival. serta Smart Mall Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam memberikan integrasi layanan yang mudah, nyaman, cepat dan terjangkau, serta untuk mendorong investasi yang kondusif dan dapat membahagiakan masyarakat.

Serta beberapa paparan program smart city di Kukar lainnya seperti Smart Society, Smart Economy, Smart Living, serta Smart Environment.

Sementara itu, menjawab usulan dan koreksi yang disampaikan oleh para asesor pusat seperti terkait ciri khas smart city yang Inovatif, Kolaborasi, serta terkait pendanaan, H Sunggono mengatakan bahwa apa yang menjadi pertanyaan dan masukkan para asesor pusat tersebut sebenarnya telah dilaksanakan, namun menurutnya belum semua terdokumentasikan dan tersampaikan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dalam penyampaian paparan.

“Kita ucapkan terimakasih, karena semuanya positif ya untuk perbaikan dan kemajuan Kutai Kartanegara khususnya dalam pembangunan smart city kedepan,” ujar H Sunggono.

Sekedar informasi, kegiatan yang juga diikuti oleh para asesor pusat seperti Andrari Grahitandaru, Kristoko Dwi Hartomo, dan Ashwin Sasongko tersebut turut pula dihadiri beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar diantaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar Dafip Haryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar Alfian Noor, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kukar Muhammad Iryanto, Direktur RSUD Abadi Samboja dr. Waode Nuraida serta perwakilan OPD secara virtual.(prokom07).

Bupati Tunjuk Sis Budinyoto Sebagai Pejabat Kades Loa Sakoh, Layani Masyarakat dan Siapkan PAW

14 Juni 2023/in Arsip Berita /by Admin kukarpaper

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Kepala Desa (Kades) Loa Sakoh, kecamatan Kembang Janggut H. Mochamad Rosidi dan mengangkat Sis Budinyoto sebagai Pj Kades Loa Sakoh yang ditandai dengan serah terima jabatan, Selasa (13/6/2023) di Kantor Desa Loa Sakoh, Kecamatan Kembang Janggut.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih kepada kades Loa Sakoh (H. Mochamad Rosidi-red) yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan di daerah dan memebrikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan selama ini oleh kades lama (H. Mochmad Rosidi) dan layanan terbaik bagi masyarakat selama menjabat sebagai kepala desa Loa Sakoh periode 2019-2025,” ucapnya.

Sementara itu kepada Pj kades Loa Sakoh Sis Budinyoto untuk melaksanakan tugas selaku Penjabat Kepala Desa Loa Sakoh melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam APBDesa Loa Sakoh Tahun 2023, sekaligus menjalankan agenda perencanaan untuk keberlanjutan program/kegiatan desa pada tahun 2024.

“Layani masyarakat dengan baik dan segera menyiapkan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa, sesuai ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu. (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

“Sehubungan sisa masa jabatan Kepala Desa hingga tahun 2025 masih menyisakan waktu lebih dari dua tahun, maka akan dilaksanakan mekanisme Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa,” pintanya.

Bupati Edi Damansyah juga meminta Pj. Kades segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan BPD untuk segera melakukan persiapan untuk menyelenggarakan Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan. Agar Pj. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD dapat mempedomani dengan baik seluruh ketentuan regulasi yang mengatur.

“Saya minta segera siapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, serta penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya, agar membina hubungan yang baik dan harmonis dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Desa Loa Sakoh, agar tercipta kondisi pemerintahan desa yang kondusif,” demikian pintanya. (Prokom10)

Fraksi DPRD Kukar Apresiasi Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD 2022

13 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Berbagai tanggapan muncul dari anggota DPRD Kukar setelah mendengarkan nota penjelasan pemkab Kukar atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2022 yang disampaikan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin pada Rapat Paripurna ke 6 masa sidang ke III di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (12/6).

Tanggapan pertama disampaikan fraksi Golkar yang disampaikan juru bicaranya Budiman.

Fraksi Golkar menyoroti data kemiskinan yang secara persentase diklaim turun jika dibanding data Tahun 2021, namun Jika ditelisik lebih cermat, penurunan angka persentase kemiskinan sekitar 0,03% saja.

Faksi partai Golkar juga menyoroti angka stunting yang masih belum mencapai target 14,6%.

Kemudian fraksi Gerindra dengan juru bicaranya Sopan Sopian
sangat mengapresiasi pemberian opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten kutai kartanegara TA 2022 oleh BPK RI.

Namun menurutnya WTP bukan berarti penyelenggaraan pemerintahan bersih dari bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Perolehan WTP bukan harus membuat kita bangga mengingat WTP ini hanya penilaian secara administrative dalam tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintah dan bukan berarti bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme” ujarnya.

Tanggapan juga datang dari fraksi PDI Perjuangan, partai banteng moncong putih menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bekerja maksimal berupaya merampungkan Rancangan Peraturan Daerah Nomor XX Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Disebutkannya setelah mencermati dengan seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) hanya sebesar 2,67% sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,67%.

Maka terhadap hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berharap dapat menjadi pertimbangan dan dibahas lebih lanjut dalam menyusun dan mengelola penggunaan APBD di bidang ekonomi dan pembangunan

Fraksi PDI Perjuangan juga berharap sinergitas antar lembaga eksekutif dan legislatif untuk menciptakan harmonisasi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, serta fraksi PDI Perjuangan berharap pelaksnaan APBD TA 2022 menjadi acuan untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Selain fraksi Golkar, Gerindra dan PDI P, tanggapan juga datang dari fraksi PAN, P3PKS , PKB dan Nasdem, Hanura dan Perindo (PHN). (Prokom01).

Wabup Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022

13 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, menyampaikan Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran APBD 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD Kukar Masa Sidang III di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Senin 12/6).

Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kukar berjumlah 36 orang dari 45 Anggota DPRD Kukar, Unsur Forkopimda, Kepala OPD Kukar, Organisasi Wanita, pemuda, tokoh agama, masyarakat, mahasiswa serta sejumlah undangan lainnya.

Bupati Kukar dalam amanat tertulisnya dibacakan Rendi Solihin mengatakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit oleh BPK RI, yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk penyusunan dan menyampaikan kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Opini WTP ini adalah WTP yang kesepuluh kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Atas perolehan opini ini kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” katanya.

Rendi juga mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari MUSRENBANG tingkat Desa sampai kepada MUSRENBANG tingkat Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan telah dirumuskan dan mengacu kepada Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pelaksanaannya ditunjukkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan gambaran perincian sebagai berikut, realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.443.525.130.275,86(Tujuh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 130,14% dari anggaran sebesar Rp5.719.589.655.567,00 (Lima triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.475.960.549.797,73(Lima triliun empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah).

Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menerima rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 guna mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui sidang paripurna ini dapat diketahui hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD telah berjalan dengan baik, dan diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang, serta pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program KUKAR IDAMAN.

“ Semoga perjalanan Kabupaten Kutai Kartanegara menuju hari esok yang lebih baik dapat terwujud,”‘ kata Rendi Solihin. ( Prokom 03 )

Sampaikan Nota Penjelasan APBD 2022, Wabup Sebut LKPD 2022 Genapi WTP ke 10 Bagi Kukar

13 Juni 2023/in Uncategorized /by Admin 2 Kukarpaper

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2022 dihadapan anggota DPRD di ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (12/6).

Dalam rapat paripurna ke 5 masa sidang ke III yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid dihadiri 36 anggota, unsur Forkopimda dan juga diikuti perwakilan OPD di lingkup Pemkab Kukar.

Wabup H. Rendi mengatakan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disebutkannya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit oleh BPK RI, yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusunan dan menyampaikannya kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Opini WTP ini adalah WTP yang kesepuluh kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Atas perolehan opini ini kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legislatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” ujar Wabup Rendi

Disebutkan Rendi realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp7.443.525.130.275,86 (Tujuh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 130,14% dari anggaran sebesar Rp5.719.589.655.567,00 (Lima triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Realisasi tersebut lebih dari target sebesar Rp1.723.935.474.708,86 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah) atau 30,14%.

Dan untuk belanja daerah ungkapnya
pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.475.960.549.797,73 (Lima triliun empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) atau 83,50% dari anggaran sebesar Rp6.558.205.838.057,00 (Enam triliun lima ratus lima puluh delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).

“Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” sebutnya.

Rendi mengungkapkan pemkab Kukar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menerima rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 guna mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah.

“Diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang, serta pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program KUKAR IDAMAN,” pungkasnya. (Prokom01).