Bupati Kukar Lantik 35 Pejabat, Tekankan Percepatan Kinerja dan Penguatan Kepercayaan Publik

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 35 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, diPendopo Odah Etam ,Jumat (6/11/2026).

Sebanyak 35 pejabat yang dilantik terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), empat pejabat administrator, dan 28 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, jabatan tidak akan memiliki arti apabila tidak diiringi dengan kinerja, dedikasi, dan komitmen dalam menjalankan tugas.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, membangun koordinasi yang baik, serta menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan yang diemban.

“Jangan terlalu lama untuk beradaptasi. Kita harus bisa segera melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Bangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran agar setiap program dapat berjalan optimal,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan bahwa masyarakat menantikan hasil nyata dari setiap kebijakan dan program pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pejabat diminta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Ia secara khusus menekankan pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu merancang program secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Aulia juga menyoroti hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang disebutnya berada di angka sekitar 64 persen. Menurutnya, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengetahui berbagai persoalan yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan, termasuk ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai kondisi, kendala, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami proses pelaksanaan program dan tidak hanya melihat hasil akhirnya.

Selain meningkatkan kinerja pelayanan, Bupati meminta seluruh OPD memperkuat publikasi kegiatan dan capaian pembangunan. Ia bahkan mendorong setiap OPD agar dapat memproduksi sedikitnya dua berita atau informasi kegiatan setiap minggu sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, citra pemerintah daerah tidak hanya dibangun melalui program dan kebijakan, tetapi juga melalui perilaku, kinerja, serta cara aparatur berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang dinilai masyarakat bukan hanya Bupati secara pribadi, tetapi bagaimana seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja dan bertanggung jawab di lapangan. Itulah yang menjadi gambaran dan penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, tidak ada jabatan yang lebih penting ataupun kurang penting dalam sebuah organisasi pemerintahan. Setiap jabatan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Karena itu, seluruh pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

“Selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik, mampu memberikan kontribusi nyata, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Prokom06).