Sunggono saat ikut berbagi dengan masyarakat sekaligus sosialisasi Prokes (prokom)

TENGGARONG – Penambahan kasus positif Covid-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (24/2/2021), sebagaiamana yang diumumkan oleh Satuan Tugas Penangananan Covid-19 Kukar mencapai 107 kasus, dan 128 kasus sembuh, serta dua kasus meninggal dunia. Penambahan kasus positif tersebut naik atau lebih tinggi dibanding hari sebelumnya (23/2) yakni 42 kasus.

Dengan demikian hingga Rabu (24/2), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kukar menjadi 9.461 kasus, dengan rincian 2.244 sedang menjalani isolasi, 7.043 dinyatakan telah sembuh, 174 kasus meninggal dunia, dan 5 kasus probable (orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif Covid-19).

Plh Bupati Kukar Sunggono mengingatkan bahwa upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan Covid-19 memerlukan partisipasi dan peran semua, seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu Sunggono mengajak seluruh masyarakat Kukar agar dengan penuh kesadaran melakukan upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penulan Covid-19. Yaitu melalui upaya menjaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh, menggunakan masker jika bersama orang lain dan keluar rumah, jaga jarak fisik, hindari berada dalam kerumunan, serta tidak bepergian ke daerah yang masih rawan Covid-19.

“Jalani aktifitas sehar-segari dengan tetap patuh menerapkan protokol kesehatan,” imbaunya.

Sebagai mana diketahuim belum meredanya pandemi ini, Pemkab Kukar memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19, terhitung mulai 10 Februari 2021 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut Satgas Penanganan Covid-19 Kukar. Perpanjangan PPKM tersebut sebagai upaya untuk menekan laju perkembangan Covid-19 di Kukar.

Berbagai langkah telah dan terus dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kukar, diantaranya mencegah kerumunan misalnya mematikan lampu tematik Jemabatan Kartanegara pada hari Sabtu dan Minggu. Hingga terus melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai 27 Januari 2021 memberlakukan sistem kerja bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 75 persen dan bekerja di kantor/Work From Office (WFO) 25 persen, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

Pemkab Kukar juga akan mempersiapkan PPKM  di 18 kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa di wilayah Kabupaten Kukar. Namun dengan pedoman yang jelas yakni  adanya Standar Operasional Prosedur yang di buat dari kabupaten,  sehingga nanti tidak diterjemahkan sendiri- sendiri oleh jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

Satgas Penanganan Covid-19 Kukar dan stakeholder terkait juga terus mensosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemkab juga tak hentinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kukar, agar terus patuh dalam menerapkan Prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan  menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan.

Saat ini pemerintah terus berupaya agar pandemi Covid-19 dapat diatasi, salah satunya melalui upaya vaksinasi. Untuk itu, Bupati mengatakan masyarakat jangan ragu dan takut divaksin.

Pemkab Kukar selalu berusaha mendukung langkah –langkah yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 demi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.  Dukungan seluruh Dinas/Instansi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 sangat diharapkan, guna bersama sama memutus mata rantai Covid -19 yang sampai hari ini masih meningkat cukup pesat. (prokom04)

Potensi pertanian loakulu (doc. M. Fadli)

TENGGARONG – Guna mempersiapkan Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan yang akan menjadi salah satu Program Prioritas dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2021-2026, tim akademisi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, meninjau wilayah sentra pertanian di beberapa Kecamatan di Kukar.

Seperti yang dilakukan Tim Akademisi Unikarta akhir pekan tadi yang turun ke Kecamatan Loa Kulu.

“Kami langsung ke lapangan untuk diskusi dengan pihak-pihak terkait di wilayah Kecamatan Loa Kulu dalam rangka observasi lokasi untuk Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan,” ujar M Fadli yang merupakan bagain dari tim tersebut saat dihubungi, Rabu (24/2).

Kegiatan Tim itu diawali dengan mengunjungi embung di Desa Sumber Sari. Embung ini dibangun oleh Yayasan Obor Tani dgn sumber pendanaan berasal dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Pertamina. Menurut Fadli embung itu selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pengairan pertanian, juga penunjang tanaman hortikultura dan pariwisata.

Selanjutnya Tim mengunjungi sumur air dangkal yang dimanfaatkan sebagai sumber air saat musim kemarau. Kemudian tim bergerak ke Desa Ponoragan untuk melihat potensi perikanan darat baik untuk sumber pembibitan maupun untuk pengembangan. Sistem perikanannya selain menggunakan kolam tanah juga kolam terpal termasuk bioflog.

“Desa Ponoragan merupakan daerah penghasil bibit ikan air tawar di Kaltim,” ujarnya.

Selanjutnya Tim bergerak ke Desa Loh Sumber untuk melihat Agrowisata Mapantama, yang menjadi salah satu pusat pengembangan tanaman porang. Disebutkannya, PT. Pupuk Kaltim juga sudah menjadi salah satu mitra dalam pembangunan kawasan agrowisata Mapantama itu.

Menurut Fadli, potensi pengembangan pertanian berbasis kawasan selain pada tiga desa tersebut diatas, juga ada Desa/Kelurahan sekitarnya yaitu Desa Jembayan Tengah, Desa Sepakat, Desa Rempanga, Kelurahan Bukit Biru dan Jahab. Sehingga menurutnya Loa Kulu berpotensi untuk pengembangan pertanian berbasis kawasan.

Untuk diketahui di wilayah Loa Kulu juga telah ditetapkan 5 Desa sebagai Kawasan Perdesaan Agrowisata Behari, yaitu yaitu Desa Jembayan Tengah, Loh Sumber, Sumber Sari, Ponoragan, dan Desa Sepakat. Loa Kulu merupakan lokasi yang memiliki banyak potensi, diantaranya sektor Pertanian, sektor Perikanan, sektor Peternakan, sektor Kelembagaan dan SDM, fasilitas wisata alam yang alami dan juga situs sejarah yang merupakan peninggalan penjajahan Jepang dan Belanda yang masih dapat dikunjungi pada saat ini.(prokom04)

TENGGARONG – Berbagai persiapan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan diselenggarakan pada Jumat 26 Februari 2021 mendatang.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setkab Kukar Ismed mengatakan persiapan yang dilakukan termasuk melaksanakan geladi kotor pelantikan, pada Selasa (23/2/21) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Pelantikan Kepala Daerah itu juga akan dirangkai dengan pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan juga Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan geladi tersebut dilakukan secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti oleh Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih termasuk Kukar. (prokom08)

Cegah Kebakaran-Inilah Aksi Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (Foto: Screenshot dok. BPBD)

TENGGARONG – Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) jauh hari sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis salah satunya dengan membentuk relawan peduli khutla serta Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Ya, upaya pencegahan kabakaran hutan dan lahan, kita sudah mengantisipasinya dengan membentuk masyarakat peduli api dimasing-masing kecamatan,” kata Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat Usai menghadiri undangan pengarahan Presiden RI terkait Pencegahan Karhutla secara virtual di Ruang Vidcon Lantai II Kantor Bupati, Tenggarong, Senin (22/2/2021).

Penbentukan MPA tersebut kata Ahmad Taufik melalui Dinas Perkebunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tujuan agar sedini mungkin pencegahan kebakaran di daerah dapat terdeteksi dengan cepat dan tertangani dengan baik.

“Semuanya sudah disipakan, tinggal perjalanan implementasinya saja yang harus kita kawal,s ecara kesiapan Kukar telah siap mengantisipasi terjadinya kemarau yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

“Saya juga berharap, walau saat ini masih dalam musim hujan, tapi tetap waspada terhadap potensi kebakaran yang sewaktu waktu bisaja saja terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Ya harus tetap waspada,” tambah Ahmad Taufik.

Untuk diketahui ada lima poin penting terkait kebakaran hutan dan lahan disampaikan Presiden RI yakni, (1). Prioritaskan upaya pencegahan. (2). Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. (3). Cari solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian poin (4). Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi ambut harus terus dilanjutkan, dan (5). Jangan biarkan api membesar. (Prokom10)

Presiden RI Joko Widodo (Credit Foto: irw/Prokom)

TENGGARONG – Presiden RI Jokowi mengundang semua jajajaran lembaga tinggi negara, pemerintahan Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diwakilkan Asisten I Setkab Ahmad Taufik Hidayat dalam rangka mendengarkan pengarahan kepala negera terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara virtual di Ruang Vidcom Kantor Bupati, Tenggarong, Senin (22/2/2021).

“Saya tekankan lagi beberapa hal yang harus Saudara-saudara lakukan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tadi sudah disampaikan sebetulnya secara detail oleh Pak Menko Polhukam, saya ulangi. Yang pertama, prioritaskan upaya pencegahan. Ini pencegahan harus diprioritaskan, jangan terlambat. Sekali lagi, pencegahan diprioritaskan,” kata Presiden dalam arahannya.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus memberitahukan, agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkannya. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring di area-area yang rawan hotspot. Saya kira kita sudah tahu ini, kita sudah mengerti semuanya, di mana sih yang rawan? Di mana sih yang harus diwaspadai? Dan update informasi setiap hari sehingga kondisi harian di lapangan itu terpantau harian. Kondisi di lapangan terpantau setiap hari.

“Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini, dan pengawasan dengan sistem dashboard. Hati-hati, begitu kebakaran meluas, itu kerugian tidak hanya juta atau miliar (rupiah), saya pastikan larinya pasti ke angka triliun (rupiah), ini hati-hati. Belum kerusakan ekologi, ekosistem kita,” ujarnya.

Yang kedua, lanjut Jokowi, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Saya melihat dulu di Riau, saya lihat bagus, Polda memiliki sebuah aplikasi teknologi yang bisa cek sampai bawah. Hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan.

Libatkan babinsa, babinkamtibmas, dan kepala desa dalam pencegahan kebakaran hutan ini. Berikan pendidikan, edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, kepada perusahaan, kepada korporasi, terutama di daerah yang dengan kecenderungan peningkatan hotspot. Ajak tokoh agama, ajak tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan kebaaran lahan bagi kesehatan, dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil.

Yang ketiga, kita perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun yang akan datang, karena apa? 99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kelalaian. Dan motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu, pembersihan lahan itu lewat pembakaran adalah cara yang paling murah. Tapi ini sudah, sekali lagi, harus dimulai edukasi kepada masyarakat, kepada perusahan, korporasi. Tidak, ini harus ditata ulang kembali, cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar.

Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi ambut harus terus dilanjutkan. Saya sudah perintahkan kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk ini menjadi fokus di kawasan hidrologi gambut. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi. Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor, dengan berbagai teknik pembasahan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah. Kita sudah mengerti semuanya, saya enggak perlu menjelaskan mengenai ini.

Yang kelima, saya ulang lagi, jangan biarkan api membesar. Jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Kelima ini penting. Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Sehingga kita semuanya ini harus tanggap. Gubernur, bupati/wali kota tanggap. Pangdam, danrem, dandim tanggap. Kapolda, kapolres tanggap. Ini sebetulnya hanya respons yang cepat saja kok. Kalau kita merespons, api baru kecil, rampung.

Jika diperlukan melakukan pemadaman melalui operasi udara atau waterbombing, ini sudah sering kita lakukan. Tetapi kalau bisa jangan sampai.  (Api) kecil langsung disiram, sudah mati, di darat saja. Karena waterbombing ini juga butuh duit gede, anggarannya gede. Tapi kalau sudah terlambat, ya mau tidak mau kita pakai itu.

Terakhir, saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Ini saya kira Pak Kapolri sudah tahu lah apa yang harus dilakukan di sini, karena kita sudah pengalaman yang kemarin-kemarin sudah melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat, tapi ini pun semuanya sudah tahu, sehingga ada betul-betul efek jera. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

“Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN, ada satu-dua-tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam lima tahun ini sudah enggak ada. Jangan sampai dibuat ada lagi, saya titip itu. Malu kita. Dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa! Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam, sudah turun 48 persen, kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu,” demikian arahannya. (Prokom10)