TENGGARONG – Sebagai upaya mendorong pelestarian lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui dua program prioritas Dedikasi Kukar Idaman yaitu program Kukar Peduli Lingkungan dan program Desa Ramah Lingkungan dengan pengadaan bantuan kendaraan motor roda tiga (VIar) kepada semua pemerintahan desa khususnya di Kecamatan Marang Kayu.

Kendaraan operasional tersebut diserahkan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah kepada 11 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Marangkayu, Rabu (21/11/2023) di Halaman Kantor Camat Marang Kayu.

“Hari ini saya menyerahkan bantuan kendaraan motor roda tiga (VIAR) kepada semua Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Marangkayu. Saya berharap kendaraan roda tiga ini dapat membantu pemerintah desa dalam pengangkutan sampah di wilayah desa masing-masing,” kata bupati Edi Damansyah.

Dikatakan bupati Edi Damansyah penyerahan bantuan kendaraan operasional tersebut berkaitan dengan 2 (dua) Program Prioritas/Dedikasi Kukar Idaman yaitu Program Kukar Peduli Lingkungan dan Program Desa Ramah Lingkungan.

Program Kukar Peduli Lingkungan merupakan Program Dedikasi Kukar Idaman yang ditujukan untuk membangun system pengelolaan lingkungan dengan menitik beratkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan,” ujarnya.

Sedangkan Program Desa Ramah Lingkungan tambah bupati Edi Damansyah merupakan yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan.

“Saya berharap bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan wujudkan desa ramah lingkungan dan peduli lingkungan,” harapnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin menyebutkan bahwa berbagai kebijakan sebagaimana tertuang dalam RKPD dan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2024 bahwa Rancangan APBD Kukar meliputi pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 12,62 Triliun. Hal tersebut dikatakannya dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I DPRD Kukar, Selasa (21/11/2023).

Selanjutnya, kata Rendi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp838,34 Miliar, terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp160 Miliar. Retribusi Daerah sebesar Rp7,54 Miliar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp32 Miliar. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp638,80 Miliar.

Pendapatan Transfer yang merupakan kebijakan Pemerintah sebesar Rp11,78 Triliun, terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp10,98 Triliun, terdiri atas dana bagi hasil (DBH) baik yang bersifat umum (DBH Pajak, SDA dan Sawit) dan yang bersifat khusus (DAK), dana desa (DD) serta insentif fiskal. Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp803,08 Miliar yang berasal dari dana bagi hasil pajak. Sedangkan bantuan keuangan belum ditetapkan.

Kemudian, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp13,24 Triliun terdiri dari dari Belanja Operasi sebesar Rp7,54 Triliun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain terdiri atas Belanja pegawai sebesar Rp3,21 Triliun, dialokasikan untuk kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4,06 Triliun, antara lain dialokasikan untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah termasuk juga barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Adapun Belanja Hibah sebesar Rp253 Miliar. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Termasuk didalamnya belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp14,56 Miliar, diantaranya digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal sebesar Rp4,70 Triliun, dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya berupa, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp100 Miliar. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan sebesar Rp899,76 Miliar.

Adapun Surplus dan Defisit, selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya adalah Sisa Lebih Penghitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA). Nilai SiLPA dalam RAPBD 2024 merupakan estimasi dan dapat diketahui secara pasti setelah SiLPA dimaksud disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD.

“Perkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Pemkab Kukar mengalokasikan pengeluaran pembiayaan guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dari investasi Pemerintah Daerah dan mempertahanan kepemilikan saham Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal sebesar Rp127 Miliar kepada Bank Kaltimtara,” jelasnya.

“Saya berharap berbagai program pembangunan baik yang telah dan akan dilaksanakan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara,” demikian harap Rendi. (Prokom10)

BALIKPAPAN – Tuntutan perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptif, dan cepat.

“Saya minta Tim Budaya Kerja juga harus mampu menjadi contoh baik contoh perilaku maupun kinerja bagi seluruh ASN di seluruh Pemda Kutai Kartanegara,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Plt Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto dalam Bimbngan Teknis Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK Angakatan I&II Tahun 2023, Senin (20/11/2023) di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Dikatakannya, internalisasi core values ASN diharapkan akan tercipta ekosistem dan semangat berinovasi sehingga kerja-kerja menjadi lebih bermakna dan terjadi peningkatan peran seluruh insan ASN untuk aktif berkontribusi menjawab tantangan-tantangan baru di era modern ini.

“Saya juga meminta Setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas agar mengawasi pelaksanaan dan ikut serta menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK di unit kerjanya masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang akuntabel, bersih serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima, terlebih dalam era reformasi birokrasi memberi dampak bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan mampu mendapatkan kepercayaan publik.

Baca juga:

Plt Asisten III Setkab Kukar Buka Bimtek Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK

Perwujudan birokrasi kelas dunia menjadi faktor determinan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya guna mendukung Visi Indonesia Maju 2045. Hal ini sudah barang tentu menuntut adanya perubahan mindset dan cultural set ASN sebagai komponen utama mesin birokrasi.

“Perubahan mindset menuju birokrasi kelas dunia setidaknya menuntut adanya rencana aksi konkrit yang dioperasionalisasikan melalui pembangunan sumber daya manusia ASN Unggul, yang antara lain dicirikan dengan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja smart, dinamis, adaptif dan agile serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen kerja yang tinggi,” katanya.

Ditambahkannya, ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi. Upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, dan lintas profesi. “Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu”.

Penetapan core values ASN BerAKHLAK dilakukan sebagai akselerasi transformasi ASN. Momentum perubahan ini mendukung pelaksanaan program prioritas terkait Pembangunan SDM guna mewujudkan SDM yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK.

“Core value merupakan nilai-nilai dasar yang mesti dimiliki setiap ASN. Jika dapat diaplikasikan dengan baik, maka tidak ada lagi ego sektoral dan silo mentality, setiap instansi dapat saling berkolaborasi dalam menciptakan harmonisasi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” jelasnya.

Diketahui, Pemkab Kukar telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-544/BKPSDM/065.11/02/2023 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan surat Sekretaris Daerah Nomor B-92/SETDAKAB KUKAR/400.3.5.3/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pembentukan tim Budaya Kerja dalam rangka Implementasi core values ASN BerAKHLAK bahwa setiap Perangkat Daerah membentuk Tim Budaya Kerja.

Tim Budaya Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas: Menyusun Roadmap dan Rencana Aksi Agenda Perubahan; Melakukan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan kerjanya; dan Melakukan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sektor pertanian dalam arti luas melalui program Kukar Idaman dalam mewujudkan Kukar sebagai daerah lumbung Pangan untuk Kalimantan Timur.

Bantuan berupa alsintan dan kebutuhan seperti pupuk dan lainnya terus diberikan kepada para kelompok tani yang ada di wilayah kawasan pertanian sebagai komitmen dalam mewujudkan Kukar sebagai lumbung Pangan Kaltim sekaligus mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satunya, bantuan berupa alsintan dan pupuk bagi para kelompok tani diserahkan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (16/11/2023) di Halaman BPU Kecamatan Tenggarong Seberang dan Desa Suka Maju.

“Menjadi salah satu daerah lumbung pangan untuk di wilayah Kaltim, sektor pertanian menjadi perhatian serius Kutai Kartanegara,” katanya.

Penguatan tersebut kata Edi Damansyah terus dilakukan diberbagai sektor, salah satunya dari sisi peralatan pertanian modern guna mempermudah para petani dalam beraktivitas. Hal tersebut dibuktikan dengan diserahkannya bantuan sarana produksi pertanian berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

“Pemkab Kukar sangat memahami apa saja yang menjadi kebutuhan para petani yang ada di Kukar, diantaranya infrastruktur pertanian, jalan usaha tani dan embung, pupuk, serta Alsintan dan satu persatu sudah mulai direalisasikan,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pertanian di Kukar terus dilakukan penguatan, karena ke depan sumber daya alam yang dimiliki Kukar seperti gas, minyak bumi, dan batu bara akan habis pada waktunya. Sektor pertanian dalam arti luas, menjadi solusi pengganti sekaligus penopang perekonomian Kukar kedepannya.

“Saya berharap penguatan sektor pertanian tersebut dapat dimanfaatkan dan dirasakan semua kelompok tani untuk terus berinovasi hingga peningkatan produksi pertanian di masing-masing kecamatan, berbasis kawasan pertanian,” demikian harapnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Sebagai bentuk Implementasi Program Desa Ramah Lingkungan dan Program Kukar Peduli Lingkungan yang direalisasikan dalam pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah (Viar), salah satunya direalisasikan secara perdana di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Puluhan kendaraan bak sampah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah kepada 18 kepala Desa yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (16/11/2023) di Halaman Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tenggarong Seberang.

Dalam penyerahan itu, bupati Edi Damansyah menanyakan kepada salah satu kades yakni kades Bangun Rejo Yuyun. “Bu Kades, apakah kendaraan operasional bak sampah ini sudah cukup atau masih kurang,” kata Edi Damansyah yang dijawab langsung oleh Yuyun “Masih kurang, bapak Bupati, ya 3 (tiga) unitlah bapak,” timpal Yuyun sambil tersenyum.

“Penyerahan bantuan kendaraan bak sampah merupakan yang pertama kalinya dan ini salah satu realisasi dari program Desa Ramah Lingkungan dan Kukar Peduli Lingkungan,” ujarnya.

Menurut Edi Damansyah, melalui program tersebut juga sekaligus melimpahkan kewenangan kepada para camat dengan penanganan sampah kategori kecamatan salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah lingkungan desa.

“Saya minta tolong direncanakan dan dimanfaatkan dengan baik, terutama kepala desa agar membentuk organisasinya dimasing-masing, apakah namanya terserah, sehingga kewenangan dan penanganan sampah setiap desa tertangani dan terkelola dengan baik khususnya di Tenggarong seberang,” ujarnya.

Dikatakan Edi Damansyah, kendaraan operasional bak sampah dengan wilayah kewenanganannya berada di masing-masing desa tiap kecamatan.

“Saya minta camat betul-betul membuat mekanisme dan sistem kerja dengan baik yang berbasis perencanaan ditingkat desa, sehingga kewenangan ini bisa berjalan maksimal. Insya Allah program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah ramah lingkungan yang berada di masing-masing lingkungan desa,” katanya.

Ditambahkan Edi Damansyah pelimpahan kewenangan ini juga harus dimbangi dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya juga minta para kepala desa terus fokus bekerja layani masyarakat dengan baik,” tambah Edi Damansyah. (prokom10)