Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan menyetujui kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Balikpapan Raya, yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Jakarta pada Jum’at (10/4/2026).

Bupati menyampaikan transformasi sampah menjadi energi listrik dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pemerintah daerah bersama OIKN meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengatasi pencemaran dan mengurangi timbunan sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah juga mendorong Pengelolaan sampah ini mampu meningkatkan sirkulasi ekonomi karena pengelolaan sampah yang baik berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tinggi pada sektor daur ulang melalui prinsip pengurangan (reduce) , penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle) sehingga meminimalkan limbah dan menciptakan lapangan kerja baru.

“kita juga ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pilah sampah secara mandiri agar setiap orang bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan,” katanya.

Disepakati objek Pengelolaan sampah menjadi energi listrik nantinya di Wilayah Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sedangkan Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan 2 wilayah tersebut hanya mendukung kecukupan sampah untuk diolah menjadi energi listrik.

Hadir dalam kesepakatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, Plt. Deputi PSLB3 Kemen LHK RIMelda Mardalina, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana.(Prokom)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melaksanakan rangkaian kegiatan di Kecamatan Muara Jawa, Kamis (9/4/2026), yang meliputi peninjauan program air bersih, infrastruktur jalan, serta panen padi bersama masyarakat.

Kegiatan pertama diawali dengan Peninjauan Program Air Bersih di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, melalui kolaborasi dengan instansi terkait.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Panen Padi Gogo dan Halal Bihalal bersama Kepala OIKN, yang berlangsung di Pendopo Gapoktan Maju Sejahtera, Kelurahan Muara Jawa Ulu (Jalan Jalur RT 35), Kecamatan Muara Jawa.

Dalam sambutannya, Wabup menginformasikan potensi besar sektor pertanian Kukar. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan kapur sangat penting untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Selain itu, ia juga meminta dukungan ketersediaan pupuk agar kebutuhan petani tetap terpenuhi.

“Sebanyak 54 persen kebutuhan beras di Kalimantan Timur berasal dari Kukar. Ini menunjukkan bahwa Kukar memang layak menjadi lumbung pangan daerah di Kaltim,” ujarnya.

Tak hanya sektor pertanian, Wabup juga menyinggung potensi perikanan Kukar yang mampu menjangkau hingga Pulau Jawa, baik dari hasil sungai maupun laut. Untuk itu, ia berharap adanya dukungan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN/SPBUN) guna menunjang operasional nelayan.

Kemudian, Wabup melakukan Peninjauan Rekonstruksi Jalan Muara Jawa Ulu dan Teluk Dalam. Ia berharap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat segera direalisasikan dan rampung tepat waktu.
“Diharapkan DPRD bersama Pemkab melalui Dinas PU dapat menetapkan jalan ini sebagai prioritas untuk segera dianggarkan dan dikerjakan,” tegasnya.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pangan, meningkatkan infrastruktur, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. (Prokom04)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 Perangkat atau Dinas Instansi terbaik hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2025 Tanggal : 16 Desember 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong, Kamis ( 9/4).

Aulia Rahman Basri sangat mengapresiasi dan mengucapkan Selamat kepada organiasi perangkat daerah yang mendapat penghargaan berdasarkan pengawasan kearsipan internal tahun 2025, dari hasil nilai Baik sampai Sangat Memuaskan, serta selamat kepada Pengelola Unit Kearsipan II (UK II) atas kinerja Terbaik dalam mengelola arsip Perangkat Daerah.
Pemberian penghargaan hari ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk apresiasi atas komitmen, disiplin, dan integritas dalam pengelolaan arsip. Sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan. Kepada organiasasi perangkat daerah yang nilainya masih KURANG diharapkan untuk lebih memperbaiki tata kelola kearsipan ditahun mendatang sekaligus menjadi pemicu kepada dinas instansi lain untuk lebih giat lagi dalam mengelola Kearsipan untuk Kukar lebih maju lagi, harap Aulia Rahman Basri.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustaakan Kukar HM Ridha Darmawan mengatakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pada Pasal 25 yang mengatur nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri dari : a. > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan); b. > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan); c. > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik); d. > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik); e. > 50-60…
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jalan Panji Nomor 46, Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75514 Laman: http://diarpus.kukarkab.go.id Pos-el: diarpuskukar@gmail.com 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ${ttd} e. > 50 – 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); f. > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan g. > 0 – 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).
Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang telah dilaksanakan pada 59 (Lima Puluh Sembilan) Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah disampaikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lembaga Kearsipan Provinsi dengan surat Nomor : P-59/DIARPUS/000.5.15.1/12/2025, tanggal 15 Desember 2025 Perihal Penyampaian LAKI Konsolidasi 2025 dengan nilai dan kategori sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini. Ditetapkan di : Tenggarong Pada Tanggal : 18 Desember 2025 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Adapun hasil lengkap .10 terbaik hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2025 Tanggal : 16 Desember 2025.
1. Nama Perangkat Daerah Nilai Audit Kearsipan Internal Kategori 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93.93 AA (Sangat Memuaskan) , 2. RSUD Aji Muhammad Parikesit 93,57 AA (Sangat Memuaskan) 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 93,46 AA (Sangat Memuaskan) 4. Dinas Perhubungan 93,20 AA (Sangat Memuaskan) 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 92,69 AA (Sangat Memuaskan) 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah 91,46 AA (Sangat Memuaskan) 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 91,44 AA (Sangat Memuaskan) 8. Kantor Kecamatan Muara Badak 91,29 AA (Sangat Memuaskan) 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 90,95 AA (Sangat Memuaskan) dan 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 90,86 AA (Sangat Memuaskan), jelas HM Ridha Darmawan. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Jonggon Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antar waktu di sejumlah wilayah Kukar. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam, Kamis (9/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa pergantian pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, meskipun terjadi kekosongan jabatan.

“Tujuan kita adalah agar proses pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kami mengucapkan selamat kepada Pj Kepala Desa Jonggon Desa dan anggota BPD antar waktu yang telah dilantik. Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurutnya, tugas kepala desa dan BPD memiliki peran strategis karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati juga mengingatkan agar para pejabat yang dilantik mampu memahami dan menjalankan visi pembangunan daerah, yakni Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Salah satu program prioritas yang ditekankan adalah program “RT Ku Terbaik” yang menjadi ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa dan rukun tetangga.

“Program ini harus dipahami secara menyeluruh, karena perangkat desa dan BPD berada di garis depan dalam mengetahui kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga diminta dilakukan secara tepat sasaran, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Pastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar pro masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Bupati Aulia juga mengingatkan peran BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara optimal, termasuk mengingatkan kepala desa jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan baik. “Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Maka jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, di antaranya Desa Kayu Batu (Muara Muntai), Desa Sepakat (Loa Kulu), Desa Tanjung Limau (Muara Badak), Desa Muara Leka (Muara Muntai), Desa Loa Janan Ulu (Loa Janan), Desa Loa Duri Ilir (Loa Janan), Desa Long Beleh Haloq (Kembang Janggut), dan Desa Benua Puhun (Muara Kaman).

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan desa tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah.(Prokom06)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini ditandai dengan dibukanya kegiatan sosialisasi dan penerapan manajemen talenta ASN oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang digelar secara virtual, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar ini menghadirkan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Herman, sebagai narasumber utama. Turut mendampingi Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Plt Kepala BKPSDM Kukar Arianto dan Sekretaris BKPSDM Rokip dari ruang kerja Kantor Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. Konsep “right person, right place, right time” menjadi fondasi utama dalam memastikan ASN yang kompeten dapat mengisi posisi yang tepat secara sistematis.

“Implementasi manajemen talenta di Kukar sudah lama direncanakan, dan kini kita telah menerima SK Kepala BKN Nomor 794 tentang rekomendasi penerapan manajemen talenta di daerah. Ini menjadi pijakan penting dalam pembenahan sistem kepegawaian kita,” ujarnya.

Bupati juga memaparkan kondisi terkini kebutuhan ASN di Kukar. Per 1 Maret 2026, terdapat kekurangan signifikan pada sejumlah jabatan strategis, di antaranya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih kekurangan 19 orang dari total 43 formasi. Sementara itu, jabatan administrator masih kurang 9 orang dari total 235 formasi, serta jabatan pengawas yang baru terisi 468 dari 621 formasi, menyisakan kekurangan sebanyak 153 posisi.

Di sisi lain, jumlah jabatan fungsional tercatat sebanyak 5.023 orang dan jabatan pelaksana 4.506 orang, sehingga total ASN dan PPPK yang mengisi berbagai posisi mencapai 10.247 orang dari total keseluruhan 18.607 pegawai di lingkungan Pemkab Kukar.

Namun demikian, Aulia mengungkapkan bahwa implementasi manajemen talenta masih belum optimal. Berdasarkan data BKN, sebagian besar ASN Kukar masih berada pada kategori penilaian box 1 hingga 6, yang menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan kinerja.

“Manajemen talenta ini bukan tugas orang lain, tetapi tanggung jawab masing-masing ASN. Mereka harus aktif meng-upgrade diri dan rutin mengunggah capaian kinerja agar potensi yang dimiliki dapat terpetakan dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kinerja nyata di lapangan dengan dokumentasi administratif. Menurutnya, banyak ASN yang bekerja dengan baik, namun tidak terdokumentasi dalam sistem manajemen talenta.

Ke depan, Pemkab Kukar berkomitmen menjadikan manajemen talenta sebagai instrumen utama dalam penilaian dan penunjukan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sekaligus mendorong terciptanya kompetisi sehat di kalangan ASN.

“Manajemen talenta akan menjadi alat ukur utama dalam menentukan pejabat. Oleh karena itu, saya harap seluruh ASN serius mengikuti sosialisasi ini dan mampu menunjukkan potensi terbaiknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemenuhan komponen manajemen talenta menjadi syarat mutlak dalam proses seleksi lanjutan, termasuk tahapan wawancara dan penilaian kompetensi.

Menutup sambutannya, Bupati Aulia menyampaikan apresiasi kepada BKN atas dukungan dan kontribusinya dalam penguatan sistem kepegawaian di Kukar.

“Terima kasih kepada BKN atas kehadiran narasumber yang kompeten. Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas ASN dan kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi modern yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada kinerja, kompetensi, dan potensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. (Prokom06)