‎
‎Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H. Sunggono menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Samarinda, Senin (11/5/2026).
‎
‎Kegiatan diawali dengan penyerahan surat keputusan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia, Hernawan Bekti Sasongko, kepada Kepala OJK Kaltim-Kaltara yang baru, Misran Pasaribu, serta serah terima dari kepala sebelumnya, Parjiman.

‎Rudi Mas’ud dalam sambutannya mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, percepatan transformasi digital di sektor keuangan, serta penguatan perlindungan masyarakat dari praktik keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
‎
‎Dimana dirinya berharap OJK terus mendukung ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan, khususnya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara serta pertumbuhan sektor produktif di Kalimantan Timur.
‎
‎Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dirinya mengucapkan terima kasih banyak kepada OJK. Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar naik kelas dan berdaya saing lebih baik.
‎‎
‎”Sudah waktunya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara naik kelas, Kalimantan Timur khususnya harus segera keluar dari middle-income trap. Kita punya bonus demografi, bonus sumber daya alam luar biasa, dan Insya Allah SDM yang siap mengolahnya melalui hilirisasi,” ujar Rudi Mas’ud.
‎
‎Lebih lanjut, dirinya optimis dengan kepemimpinan OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang baru, akan semakin adaptif, responsif, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
‎
‎”Semoga kepala OJK yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan, serta menghadirkan kebijakan dan program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.
‎
‎Ditemui setelah acara, Dr. H. Sunggono menyampaikan ucapan selamat mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar kepada Misran Pasaribu. Ia juga mendoakan kesuksesan bagi Parjiman di tempat tugas baru.
‎
‎”Selamat kepada Bapak Misran, selamat kepada Bapak Parjiman. Semoga sukses di tempat tugas baru,” ujarnya.
‎
‎Sunggono mengungkapkan rasa syukur atas hubungan konsultasi dan komunikasi yang sangat baik antara Pemkab Kukar dengan OJK Kaltim-Kaltara selama ini. Menurutnya, hal tersebut memudahkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kukar mendapat masukan positif.
‎
‎”Mudah-mudahan ke depan, melalui Bapak Misran Pasaribu, kita bisa lebih berkolaborasi untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, khususnya di bidang jasa keuangan,” pungkasnya.
‎
‎Kegiatan yang juga dihadiri para pimpinan daerah di Provinsi Kaltim, serta unsur Forkopimda ditutup dengan foto bersama dan ucapan selamat dari para undangan. (Prokom07).

TENGGARONG – Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing – masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. PKK berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, mendorong partisipasi masyarakat, mendukung percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 : PKK berkomitmen mendukung pembangunan nasional dan daerah, berbasis keluarga sebagai subjek pembangunan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kukar Arianto saat menyampaikan kuliah umum pada kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK Pokja I,II dan III Se-Kukar yang berlangsung di Ballroom Mahakam 1 Hotel Haris Samarinda.Jumat(8/5) Malam.
Arianto juga mengatakan tugas PKK melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat, pengendalian terhadap 10 ( sepuluh) Program Pokok PKK. Sedangkan fungsinya menghimpun , menggerakan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 program pokok PKK. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait gerakan PKK. Menampung dan menyalurkan aspirasi. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik yaitu Visi : ” terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata dan industri maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Arianto juga menyampaikan tentang visi dan misi Kukar Idaman Terbaik. Sedangkan keterkaitan PKK dengan Misi Bupati. Misi 1 : terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yaitu melalui Posyandu, penurunan stunting, edukasi gizi dan kesehatan keluarga serta dukungan Program Kukar Bergizi Terbaik.
Misi Kedua : terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi baru non ekstraktif, UP2K PKK dan UMKM keluarga, ketahanan pangan ( Hatinya PKK ). Misi Ketiga : Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan , peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, penguatan kapasitas kader, digitalisasi data keluarga, mendukung tata kelola berbasis masyarakat. Misi Keempat : Terbaik dalam mewujudkan pengembagan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbais kearifan lokal, pola asuh keluarga, gerakan lingkungan ( sampah, penghijauan ) dan Misi Kelima :Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, pendataan keluarga ( dasa wisma) dan intervensi keluarga rentan.
Ia juga menambahkan, dalam rangka penguatan strategi PKK, Pemkab Kukar melakukan penguatan keluarga sebagai subjek pembangunan artinya keluarga tidak hanya menjadi objek penerima program, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan. PKK mendorong kemandirian keluarga dalam ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penguatan kapasitas kader dan kelembagaan pihaknya melakukan peningkatan kemampuan kader dan organisasi PKK agar lebih profesionalisme dan adaptif, penguatan struktur kelembagaan sampai dasawisma, pemanfaatan telnologi dan data keluarga.
Dalam peningkatan kualitas program dan kemitraan pihaknya menekankan pada program yang tepat sasaran, inovatif dan berkelanjutan, integrasi program PKK dengan program pemerintah daerah, kerjasama dengan OPD, swasta dan stakholder lainnya. Melakukan penguatan monitoring, evaluasi dan akutabilitas program yaitu program PKK menjadi lebih transparan, akuntabel, mudah dievaluasi serta dapat terus diperbaiki untuk hasil yang lebih optimal. Untuk itu, ia berharap melalui kegiatan peningkatan kapasitas kader Pokja I,II dan III ini dapat lebih meningkatkan pengetahuan para kader dan bermanfaat dalam memberikan edukasi dan ketrampilan kepada masyarakat serta keluarganya, serta turut menciptakan lingkungan yang sejahtera demi kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Visi Misi “ Kukar Idaman Terbaik”, ujar Arianto. ( Prokom 03).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr. Aulia Rahman Basri, kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (8/5/2026).

Dalam pelantikan tersebut orang nomor satu di Kabupaten Kukar itu, melantik sebanyak 19 pejabat dilingkungan pemkab Kukar. Terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Administrator, Pengawas hingga jabatan Fungsional.

Dimana pejabat JPTP itu diisi oleh M. Irianto sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Slamet Hadi Raharjo sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Ismi Mupidah sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Bupati Aulia, mengatakan total terdapat 19 pejabat yang dilantik dalam agenda tersebut. Mereka terdiri dari pejabat JPTP, pejabat administrator atau eselon III, pejabat pengawas atau eselon IV, serta satu pejabat fungsional. “Total ada 19 orang yang kita lantik,” katanya.

Bupati menyebut para pejabat yang dilantik merupakan aparatur sipil negara yang telah melalui proses seleksi dan jenjang karier di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, mereka dinilai memiliki kemampuan dan kinerja yang baik sehingga layak diberikan amanah pada jabatan baru.

Ia menegaskan, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah, agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal.

Dalam pelantikan kali ini, Pemkab Kukar juga menerapkan mekanisme baru dalam pengisian jabatan, yakni melalui sistem manajemen talenta. Bupati menyebut langkah tersebut menjadi yang pertama diterapkan di lingkungan Pemkab Kukar.

“Ada sesuatu yang berbeda dalam pelantikan kali ini, yakni pemilihan pejabat tinggi pratama melalui mekanisme manajemen talenta,” jelasnya.

Dari proses tersebut, dua jabatan strategis berhasil ditetapkan melalui manajemen talenta, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kukar yang dijabat oleh Ismi Mupidah, dan Direktur RSUD Adji Muhammad Parikesit Tenggarong yang baru di jabat oleh dr. Mauritz Silalahi.

Menurut Bupati, sistem manajemen talenta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar untuk mengembangkan karier sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing.

“Dengan manajemen talenta, seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan jenjang karier sesuai bidang yang ditekuni,” pungkasnya.

Ia berharap penerapan sistem tersebut mampu menghadirkan pejabat yang profesional, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, proses seleksi diharapkan semakin objektif sehingga menghasilkan aparatur yang mampu mendukung peningkatan pelayanan publik di Kukar.

Turut hadir dalam acara tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten III Dafip Haryanto serta pejabat dilingkup Pemkab Kukar lainnya. (prokom05)

TENGGARONG –Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TP PKK Kukar Andi Decha Pravidhia Aulia Rahman di Wakili Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Hj Fety Puja Amelia Rendi Solihin membuka kegiatan peningkatan kapasitas kader kelompok kerja Pokja I, II, dan III Tim Penggerak PKK Kecamatan Se- Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung di Ballroom Mahakam 1 Hotel Haris Samarinda, Jumat ( 8/5) Malam.

Kegiatan ini, menurut Fety Puja Amelia selain sebagai ajang tali silaturahmi sekaligus merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya kader PKK agar semakin siap menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan karakter, kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Sebagai ujung tombak di tengah masyarakat, kader PKK memiliki peran yang sangat besar dalam membangun keluarga yang harmonis, mandiri, sehat, dan produktif. Melalui Pokja I, kita memperkuat pembinaan karakter dan ketahanan keluarga. Melalui Pokja II, kita meningkatkan pendidikan dan keterampilan keluarga, termasuk penguatan ekonomi kreatif dan UMKM. Sedangkan Pokja III menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pangan keluarga, sandang, serta tata laksana rumah tangga yang sehat dan berkualitas.
Fety juga menambahkan, di tengah perkembangan zaman saat ini, kader PKK dituntut untuk semakin adaptif, kreatif, dan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas seperti ini sangat penting agar seluruh kader memiliki wawasan, keterampilan, dan semangat baru dalam menjalankan program kerja di wilayahnya.
Untuk itu, Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama, saling bertukar pengalaman, dan memperkuat sinergi antar kader PKK se-Kabupaten Kutai Kartanegara. “ Mari kita terus bergerak bersama, membangun keluarga yang kuat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang sejahtera demi kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara yang kita cintai. PKK Kukar terus mendorong,
Keluarga maju ekonomi berkembang, penuh semangat, membangun ketahanan,
keluarga sejahtera sepanjang masa, harap Hj Fety Puja Amelia Rendi Solihin.
Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar Arianto yang juga Ketua Pembina PKK Kukar, Dedi Setyo Utomo Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, Ketua Bidang II Hj Yulikah Sunggono,Ketua Bidang III Hj Hadijah Ahmad Yani serta seluruh kader Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, menurut Ketua Panitia Pelaksana Hj Sri Novi Hartati mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan kader Pokja I,II dan III dalam melaksanakan program kerja PKK serta mensinergikan program kerja ditingkat kecamatan. Kegiatan ini diikuti 203 peserta yang terdiri Pokja I TP PKK 10 Kecamatan sebanyak 60 orang, Pokja II TP PKK 20 kecamatan dan Pokja III dari 20 kecamatan. Adapun materi yang diberikan meliputi kader latihan pengelolaan program dan penyuluhan bagi TP PKK, kader ketrampilan, kader koperasi
Kader Kisah Keluarga Indonesia Harmonis, Kader PKBN ( Pembinaan Kesadaran Bela Negara,Kader Kisak ( Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), Kader Krisan ( Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba), Kader KIAT ( Keluarga Indonesia Anti Trafficking ), Kader Kilas ( Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual). Sedangkan bertindak selaku narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar Arianto, Dedi Setyo Utomo Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa serta dari Ketua Pokja dan anggota TP PKK Kukar. ( Prokom 03).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Komitmen tersebut ditunjukkan saat Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menerima audiensi dan koordinasi dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pelaksanaan Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Kamis (7/5/2026).

Audiensi tersebut membahas persiapan penyusunan kurikulum serta pelaksanaan pelatihan KDMP yang akan difokuskan pada penguatan tata kelola koperasi desa, pemahaman regulasi, hingga pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Kepala Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Irsan menjelaskan, Kalimantan Timur dipilih sebagai salah satu lokasi strategis pelaksanaan pelatihan karena dinilai memiliki perkembangan koperasi desa yang cukup progresif.

“Lokasi pelatihan dipusatkan di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Kegiatan akan berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026 dan diikuti peserta dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dipilihnya Desa Tanah Datar bukan tanpa alasan. Desa tersebut menjadi desa pertama di Kalimantan Timur yang berhasil memperoleh legalitas badan hukum koperasi dan telah menjalankan aktivitas koperasi secara aktif.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi contoh nyata dalam pengembangan koperasi desa berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa.

“Kami berharap dukungan penuh dari Pemkab Kukar agar pelaksanaan kegiatan berjalan maksimal. Dari Kukar sendiri akan diikuti 33 peserta yang berasal dari 11 desa,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aulia Rahman Basri menyambut positif penunjukan Kukar sebagai pusat pelaksanaan pelatihan KDMP tingkat Kalimantan Timur. Ia menilai peningkatan kualitas SDM menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan koperasi desa.

“Penguatan SDM sangat penting dalam pengelolaan KDMP. Kami juga ingin melibatkan OPD terkait agar pemahaman materi yang diberikan selaras dan tidak terjadi miskomunikasi di lapangan,” katanya.

Aulia juga mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu mampu menjadi penggerak dan mentor bagi koperasi desa lain yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan.

“OPD terkait nantinya bisa menjadi champion dalam mendampingi dan melatih KDMP lainnya. Harapannya seluruh desa memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola koperasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar berharap keberadaan KDMP mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang saling mendukung dengan usaha masyarakat setempat. Kehadiran koperasi desa diharapkan tidak mematikan usaha kecil yang sudah berjalan, melainkan menjadi mitra penguatan ekonomi kerakyatan.

Program KDMP sendiri menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui sistem koperasi modern, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas aparatur desa, pelatihan ini juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola koperasi yang profesional, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(Prokom06).