Tenggarong – Terjadi penurunan angka kasus stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut bisa dilihat dari angka penurunan di tahun 2019 turun menjadi 20,12 persen dan tahun 2020 menjadi 16,9 persen.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras dan kerjasama kita bersama dari seluruh sektor, bahwa masalah stunting bukan tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, namun tanggung jawab bersama,” ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar H Sunggono yang juga Ketua Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) pada acara Rembug Stunting dengan Raga Pantas,dengan tema,”Wujudkan Generasi Emas Kukar Bebas Stunting”, di Ruang Merak lantai 3 RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang, Selasa (19/10).

Dikatakannya sesuai dengan target nasional hingga akhir 2024, yakni stunting tinggal 14 persen, Tim KP2S menargetkan tahun 2022 nanti bisa mencapai persentasenya turun menjadi 15 persen.

“Meskipun banyak keterbatasan di tahun ini karena adanya pandemi, sehingga upaya yang kita lakukan tidak maksimal dan kita tetap optimis bisa menyasar ke desa – desa yang menjadi target penanganan stunting,” harapnya

Sunggono kemudian mengatakan, selain kurang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, yaitu faktor genetik 10 persen, pelayanan kesehatan 20 persen, prilaku 30 persen dan lingkungan 40 persen. Selanjutnya yang mempengaruhi permasalahan gizi di Kukar tertinggi adalah faktor anggota keluarga merokok, kemudian anak yang tidak mendapat vaksinasi lengkap sebesar 6,1 persen.

“Untuk itu perlu tindakan penanganan secara terkoordinir, terintegrasi bersama-sama melakukan pencegahan kepada sasaran prioritas harus dilakukan, lokus intervensi penanganan stunting 2021 berada di 21 desa di beberapa kecamatan di Kukar,”ungkapnya.

Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen Kabupaten Kukar dalam integrasi KP2S oleh peserta rembug.

Acara dihadiri beberapa Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah baik langsung maupun secara virtual. Dalam acara tersebut juga telah disampaikan review program konvergensi percepatan pencegahan penanganan stunting di Kukar oleh Sekda H Sunggono dan paparan dari Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Bagian Analis Kebijakan Madya Bidang Penanggulangan Kemiskinan Afif Junior melalui virtual.(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H Sunggono menyerahan hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) tahun 2021, kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kaltim H Elto, Selasa (19/10) di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Sunggono mengatakan, maksud dan tujuan penyusunan laporan hasil pengawasan kearsipan ini diantaranya, memberikan gambaran secara umum atas hasil pengawasan kearsipan Pemkab Kukar. Sedangkan tujuannya adalah untuk bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kearsipan, sehingga dapat mempercepat
mewujudkan tertib arsip dinamis dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip Pemkab Kukar.

Dikatakan Sunggono, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa nilai pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi serta Peraturan ANRI No 6 tahun 2020 tentang Pengawasan Kearsipan, SE ANRI No 1 tahun 2020.

Diharapkan pada tahun 2021, masing – masing instansi sudah harus melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Arsip Nasional RI No.6 tahun 2020 tentang Pengawasan Kearsipan dan SE ANRI No. 1 tahun 2020, serta mempersiapkan pengelolaan arsip aktif di setiap Central file (unit pengolah), terutama arsip yang tercipta dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan, karena pengawasan kearsipan internal terdiri pengawasan sistem kearsipan internal dan pengawasan pengelolaan arsip aktif.

Selesainya kegiatan tersebut menghasilkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI), sebanyak 58 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 55 perangkat daerah dan 3 rumah sakit 31 kelurahan dan desa 23 perangkat desa dan 8 kelurahan.

Dengan total pengawasan tahun 2021 ,626 obyek pengawasan di lingkungan Kab Kukar, Selanjutnya segera diserahkan ke Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim.

Hadir dalam acara tersebut Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kukar Ahyani, Sekretaris Perpusatakaan dan Kearsipan Kukar Aji Yuli,serta Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. (Prokom-02).

Tenggarong – Plt Asisten III Bidang Umum Sukotjo menghadiri pembukaan Expose Integrasi Tanaman Pangan dan Ternak Sapi dengan tema “Integrasi Sorgum-Ternak Sapi Mendukung Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan di Kaltim”, di Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, Senin (17/10/2021).

Saat menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Sukotjo mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pertanian khususnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kaltim dan Pemprov Kaltim, atas dukungan dan kerjasamadalam mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya terkait dengan pembangunan pertanian dalam arti luas di Kukar.

Kemudian disampaikannya, pada 19 April 2021 Pemkab Kukar telah menandatangani naskah kerjasama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian RI, dengan tujuan utama adalah mendorong percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas, melalui penelitian dan pengembangan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kukar. Program pembangunan pertanian dalam arti luas merupakan Program Prioritas Pembangunan Kukar 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi Kukar dengan melakukan transformasi ekonomi yang bertumpu pada sektor pertambangan dan migas (Unrenewable Resources) ke sektor ekonomi yang terbarukan (Renewable Resources),” ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan komitmen Pemkab Kukar terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, dia menyampaikan Pemkab Kukar akan fokus dan sungguh-sungguh dalam mengawal kebijakan pembangunan pertanian di Kukar.

Dalam visi dan misi, Kukar Idaman (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri). Salah satu fokusnya adalah pertanian dalam arti luas melalui program pembangunan pertanian dalam arti luas berbasis kawasan dan program hilirisasi produk pertanian.

Dalam kedua program proritas tersebut, Pemkab Kukar dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dunia usaha (swasta), perguruan tinggi dan masyarakat utamanya petani/nelayan) akan melakukan intervensi mulai dari hulu sampai dengan hilir termasuk pemasaran.

Kegiatan-kegiatan prioritas dalam program tersebut, antara lain, Pembangunan 120 unit embung skala kecil, Pembangunan/perbaikan 120 KM jalan usaha tani/jalan produksi, Pembentukan unit usaha pertanian pada Perusda, Mendorong pembentukan unit usaha pertanian pada BUM Desa termasuk Koperasi Petani (Badan Usaha Milik Petani), Peningkatan areal tanam jagung seluas 30.000 hektar, Fasilitasi sarana/prasarana bagi 25.000 nelayan/ pembudidaya perikanan, dan Pembangunan sentra Industri Kecil Menengah (IKM).

Lebih lanjut, Sukotjo mengatakan terkait dengan program integrasi sorgum – ternak sapi dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan di Kaltim, pada prinsipnya Pemkab Kukar sangat mendukung program tersebut, namun demikian tentunya perlu ada sosialisasi dan pendampingan yang terus menerus kepada petani serta utamanya terkait dengan pemanfaatan (pengolahan) dan aspek pemasarannya.

Beberapa informasi, tanaman sorgum selain dapat dijadikan sebagai pangan alternatif, niranya (cairan gula dari batang) juga dapat diolah sebagai gula dengan kualitas baik dan memiliki harga tinggi di pasaran.

Termasuk batang dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Bahkan ada varietas sorgum yang dapat ditanam cukup satu kali namun dapat dipanen sampai tujuh kali (Varietas Ratum 7). Selain itu, menurut informasi bahwa BPTP Balitbangtan Kaltim juga telah melakukan pengujian penanaman sorghum di lahan bekas tambang batubara dan memberikan hasil yang cukup bagus.

“Harapan kami ke depan, tanaman sorgum dapat dijadikan salah satu jenis tanaman yang dikembangkan pada lahan-lahan pascatambang batubara di Kukar. Untuk pemanfaatan lahan pascatambang batubara,” harapnya.

Saat ini Pemkab Kukar mendorong agar lahan-lahan pascatambang nantinya menjadi lahan produktif utamanya untuk pertanian dan pariwisata termasuk untuk sumber air. Kukar rencana dijadikan, Pilot Project oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dalam pengelolaan lahan pascatambang untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan.

Kegiatan itu dihadiri, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBPPTP) Bogor, Dr. Ir Fery Fahruddin Munir, M.Sc, Kepala BPTP Balitbangtan Kaltim, Dr. Fausiah T. Ladja, SP.,M.Si, Direktur Politeknik Pertanian Samarinda, Hamka, S.TP., M.P, Camat Samboja Burhanuddin, Kades Bukit Raya Wangsit. Serta para Penyuluh Pertanian Lapangan(PPL) dan kelompok tani di wilayah Samboja, yang dibuka oleh Kepala BBPPTP Bogor, Fery Fahruddin Munir mewakili Kepala Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian RI. (prokom05).

Tenggarong – Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh komponen telah membangun manajemen risiko dengan baik dan telah dikembangkan secara optimal.

“Maka penilaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.red) Perangkat Daerah merupakan cara untuk mengetahui seberapa matang manajemen risiko yang telah dibangun,” ujar Sekretaris Daerah Kukar Sunggono saat membuka workshop penilaian mandiri maturitas SPIP Perangkat Daerah, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Senin (18/10).

Sunggono menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan harmonis, baik secara internal di masing-masing OPD, maupun antara Tim Satgas SPIP dan Asesor Tim Penilai Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Kemudian, Sekda meminta agar segala bentuk kendala dan permasalahan terkait hal tersebut agar didiskusikan atau dibahas bersama dengan baik dan dicarikan solusi dan alternatif penyelesaiannya.

“Bangun chemistry yang positif dalam bingkai organisasi Pemkab Kukar. Mari kita jadikan kegiatan workshop ini momentum membangun Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik,” harap Sunggono.

Sementera itu, Ketua Panitia Pelaksana acara itu, Halim dari Inspektorat Kabupaten Kukar mengatakan, kegiatan ini diikuti 10 OPD yang berlangsung selama lima hari kerja (18 – 22 Oktober).
Adapun materi yang diberikan, overviuw penilaian mandiri perangkat daerah ( pengawasan bidang akuntabilitas Pemerintah Daerah ), Workshop penyelesaian dokumen penilaian mandiri, Penjelasan pelaksanaan tindak pengendalian risiko kepada OPD, perbaikan dokumen yang masih dianggap kurang, ekspose hasil reviuw quality assurance.

Sedangkan selaku narasumber yaitu Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kaltim Atta Sumitra, Tim BPKP Kaltim,Tim APIP, Tim Asesor dan Satgas SPIP Perangkat Daerah. (Prokom03).