Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bertekad meningkatkan produktifitas hingga memudahkan pemasaran produk pertanian dalam arti luas di kabupaten yang dipimpinnya.

“Kita melakukan perubahan ke depan meningkatkan produktifitas hingga pemasarannya, ini tentu sudah masuk dalam RPJMD Kukar Idaman dimana sudah persiapkan hulu dan hilirnya,” ujar Edi Damansyah baru-baru ini.

Adapun upaya yang dilakukan Pemkab Kukar yakni pengembangan pertanian dalam arti luas berbasis kawasan hingga hilirnya bermuara pada industrialisasi. Seperti dua minggu lalu, Kukar sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk komoditi jagung hibrida, yakni kerjasama budidaya dan jual beli hasil panennya. Begitu pula dengan panen padi di Kukar, menurut Edi sudah ada dunia usaha yang mulai menjajaki untuk bekerjasama.

“KIta suruh petani menanam dan kita carikan pembelinya ini akan kita wujudkan secara bertahap, begitu pula dengan tanaman jahe kami sudah komunikasi dengan Sido Muncul tentang kerjasama pembelian jahe,” ujarnya bersemangat.

Selanjutnya dikatakan Edi pertanian Kukar berbasis kawasan tersebut ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bisa diwujudkan dalam 3 tahun kedepan. Misalnya menetapkan kawasan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Marangkayu dan Anggana. Hal tersebut dilihat dari perkembangan pertanian cukup berkembang dan maju tinggal bagaimana mendorong penguatan dan pengelolaannya yang dulunya secara manual dan kedepannya akan dilakukan secara mekanisasi. (prokom04)

TENGAGRONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerukan agar para pemuka agama mengingatkan jamaahnya serta mengedukasi masyarakat untuk turut menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

“Saya mendorong semua pemuka agama yang ada di Kutai Kartanegara agar mengingatkan para jamaahnya sekaligus melakukan edukasi pentingnya menjaga kesehatan ditengah pandemi serta mengajak menyukseskan program vaksinasi Covid-19,” kata Edi Damansyah usai meresmikan Gedung Gereja GPIB Immanuel Pos Pelkes Haleluya L3 Blok B, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tengarong Seberang, Minggu (22/8/2021).

Menurut Bupati Edi Damansyah, melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengajak jamaahnya bersama-sama melakukan ikhtiar, terutama mengingatkan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun, kapanpun dan dalam situasi aktivitas apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

“Jadi saya minta serukan semua jamaah, masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Program ini harus berhasil di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

“Kita belum tau kapan wabah ini akan hilang, untuk itu terus lakukan ikhtiar, memanjatkan doa bersama agar wabah Covid-19 ini cepat dihilangkan dan diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ajak Edi.

Ditambahkan jika ada masyarakat dengan kondisi kesehatan yang kurang enak, seperti flu, batuk, panas harus cepat mendatangi pelayanan kesehatan terdekat.

“Jangan sampai ada ‘image’ ditengah-tengah masyarakat ada yang panas badan, batuk, flu dan lebih memilih bersembunyi di rumah melakukan isolasi mandiri. Ini bisa saja dilakukan, tetapi lebih dianjurkan segera sampaikan untuk diperiksa di pelayanan kesehatan seperti puskesmas terdekat. Pastikan dulu kondisinya melalui pengecekan pelayanan kesehatan setempat,” demikian tambah Edi Damansyah  mengakhiri. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah di dampingi Seretaris Daerah Kukar H Sunggono ikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan pandemi Covid-19 diluar pulau Jawa dan Bali, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual, di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Sabtu (21/8/2021).
Rakor yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam arahannya saat membuka rakor, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.

“Rakor ini guna membahas evaluasi 2 minggu pelaksanaan PPKM di luar Jawa dan Bali,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang juga hadir pada kesempatan tersebut menegaskan kepada para Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM. Dimana menurutnya yang menjadi persoalan saat ini hanya masalah implementasi di lapangan.

“Persoalannya hanya di masalah implementasi dilapangan. Yang perlu sekali lagi, keberanian dan keseriusan dari rekan-rekan Kepala Daerah didukung oleh Forkopimda untuk di hulu ini betul-betul bisa berani mengambil langkah, untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” ucap Tito Karnavian.

Menurutnya, kalau hal tersebut terus dilakukan maka akan berdampak pada angka konfirmasi positif yang akan turun sehingga menurunkan beban dari rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya dan dengan sendirinya masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan.

Diakhir rakor, Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden, untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya.

“Hasil dari rakor ini akan kami laporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan memberi arahan,” pungkas Airlangga Hartarto.

Untuk diketahui, selain diikuti beberapa perwakilan kementerian, rakor tersebut juga turut diikuti pejabat selevel Pangdam, Polda serta pejabat dilingkungan provinsi, kabupaten dan kota diluar pulau Jawa dan Bali. (Prokom07)

TENGGARONG – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara H Rendi Solihin didampingi Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono menghadiri Konsinyering Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2021 dan Rancangan KUA PPAS tahun 2022, di Hotel Aston Samarinda, yang dibuka Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, Kamis (19/8).

Alif Turiadi mengatakan konsenyering merupakan agenda yang di gagas DPRD Kukar untuk duduk bersama Pemkab Kukar, dalam membangun kesepahaman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan harapkan dapat memberikan masukan -masukan dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk skala prìoritas.

“Sehingga masyarakat Kukar betul- betul dapat merasakan dari upaya menyerap aspirasi dan yang sudah di susun bersama,” pungkasnya.

Sementara itu Wabup Rendi Solihin mengatakan, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2021 yang masih dipersiapan, secara umum merupakan tindaklanjut dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah semester I tahun 2021, dimana terdapat hal – hal yang harus diakomodasi dalam merespon kondisi aktual, baik dari penyesuaian terhadap asumsi pendapatan yang disebabkan karena pemutahiran data dan perhitungan target serta konsekwensi kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi pembiayaan terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2020, yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan, dan dari sisi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat penyesuaian target dan pemenuhan dalam penanganan bencana Covid-19, yang mengacu pada arahan Pemerintah Pusat terkait pengalokasian anggaran dengan kebijakan penanganan Covid-19 secara sinergi dan terintegrasi.

Lanjut Rendi untuk Rancangan Kebijakan Umum Anģgaran (KUA) 2022 yang telah disampaikan, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kukar, tahun 2021- 2026, sehinģga kebijakan anggaran yang disusun diarahkan untuk memperkuat landasan bagi percepatan dan perubahan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sektoral dan kewilayahan secara sinergi dan terintegrasi, bahwa rancangan KUA 2022, merupakan rumusan kebijakan APBD dalam perspiktef asumsi pemerintah daerah, yang harus disesuaikan kembali dengan kebijakan alokasi anggaran transfer pemerintah pusat dalam APBD 2022 yang masih dalam proses pembahasan.

“Sehingga KUA 2022, akan disinkronkan kembali dengan penetapan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, baik dari sisi kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja sebagaimana ketentuan penyususunan APBD tahun 2022,”pungkasnya. (Prokom02)